PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
: a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan tergolong jenis Retribusi Jasa Umum dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertangung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten ; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-undang
Nomor
23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
2 4. Undang-undang
Nomor
22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 5. Undang-undang
Nomor
25
Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ; 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ; 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 3 Tahun 1999
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1999 Nomor 10 Seri B) ;
3 14. Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 17 Tahun 2002
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2002 Nomor 7 Seri C). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto pada tanggal 6 Pebruari 1999 Nomor 10 Seri B, diubah sebagai berikut : A. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut : (1) Obyek Retribusi meliputi : a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pemungutan Sampah Sementara (TPSS)/kontainer ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) ; b. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang dilakukan sendiri oleh orang atau badan c. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) ; B. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut : (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya (tidak mengandung bahan kimia dan logam berat).
4 C. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut : (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada kegiatan pengambilan, pengelolaan dan pembuangan akhir dari Tempat Pemungutan Sampah Sementara (TPSS) sebagai berikut : a. Sampah Rumah Tangga 1. Luas bangunan < 71 m2 2. Luas bangunan 71 s/d 300 m2 3. Luas bangunan > 300 m2 b. Sampah Perdagangan 1. Pertokoan dalam Lokasi Pasar 1) Pertokoan Kecil dan Sedang 2) Pertokoan Besar 2. Pertokoan di tepi jalan 1) Pertokoan Kecil bulan 2) Pertokoan Sedang 3) Pertokoan Besar 3. Rumah makan 1) Rumah Makan Kecil 2) Rumah Makan Sedang 3) Rumah Makan Besar
Rp. 500,- / bulan Rp. 1.000,- / bulan Rp. 1.500,- / bulan
Rp. Rp. Rp.
50,- / hari 100,- / hari 5.000,-
Rp. 7.500,/ bulan Rp. 10.000,/ bulan Rp. 2.500,/ bulan Rp. 7.500,/ bulan Rp. 10.000,/ bulan
4. Bangunan dan Tempat Usaha Lain 1) Kecil Rp. 5.000,/ bulan 2) Sedang Rp. 7.500,/ bulan 3) Besar Rp. 10.000,-/ bulan c. Sampah Industri/ Perusahaan 1. Rumah sakit 1) Jarak 0 – 10 km Rp.50.000,-/kontainer 2) Jarak lebih dari 10 km Rp.75.000,-/kontainer 2. Hotel 1) Kecil Rp. 50.000,/bulan 2) Sedang Rp. 75.000,/bulan
/
5 3) Besar
Rp.100.000,-/bulan
3. Pabrik/industri 1) Jarak 0 – 15 km 2) Jarak lebih dari 15 km 4. Bangunan dan Tempat Usaha Lain 1) Jarak 0 – 15 km 2) Jarak lebih dari 15 km
Rp.75.000,-/ kontainer
Rp. 100.000,/kontainer Rp.50.000,-/ kontainer Rp.75.000,-/ kontainer
d. Sampah pada tempat-tempat fasilitas umum/obyek wisata 1) Jarak 0 – 10 km Rp.50.000,-/ kontainer 2) Jarak lebih dari 10 km Rp.75.000,-/kontainer Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang dilakukan sendiri oleh orang atau badan sebesar : Rp.10.000,-/ m3 (pe meter kubik) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Juni 2004 BUPATI MOJOKERTO, TTD. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, TTD. R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C
