BUPATI PATI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN

SALINAN

BUPATI PATI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 – 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi

Pemerintah,

perlu

menetapkan

Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017; Mengingat

: 1. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

13

Tahun

Daerah-daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Indonesia Tahun 2008 Nomor

Negara

Republik

59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 4. Undang-Undang

Nomor

Pembentukan

12

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 – 2017. Pasal 1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 Indikator

Kinerja

Utama

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati untuk : a. menetapkan rencana kinerja tahunan; b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran; c. menyusun dokumen penetapan kinerja; d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD tahun 2012-2017 dan dokumen Rencana Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

Kabupaten Pati Tahun 2012-2017. Pasal 3 Penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

dan

evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh : a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati u.p. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Pati; b. Pemerintah

Kabupaten

Pati

kepada

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Gubernur Jawa Tengah u.p. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah. Pasal 4 Inspektorat Kabupaten Pati wajib : a. melakukan review atas capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat keandalan

Daerah

(SKPD)

informasi

yang

dalam

rangka

disajikan

meyakinkan

dalam

laporan

akuntabilitas kinerja; b. melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

Peraturan

Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agat setiap orang

mengetahuinya, rne4erintahkan

pengundangan Perahrran

Bupti ini dengan

pene@fiatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanegal 6 Nopember 2O13 BUPATI PATI Trd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 6 Nopember 2013 SEKRETAzuS DAERAH KABUPATEN PATI.

Ttd. DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2OI3 NOMOR 553

@ssa

6t*

Tingkat I 74226 199203 I O05

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2017

A.

PEMERINTAH KABUPATEN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1 1. Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur.

2 Tawuran/Konflik antar Kelompok Masyarakat

2. Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olahraga, pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah.

1. Jumlah prestasi oleh raga di tingkat regional, nasional dan internasional 2. Meningkatnya prestasi Seni dan Budaya di tingkat regional dan nasional. 3. Meningkatnya kunjungan wisata.

Pengukuran

Pihak yang bertanggung jawab data 4 Satpol PP

3 Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur, Sebagai indikator kinerjanya adalah : menurunnya kejadian kriminalitas antar kelompok diketahui dengan menghitung kejadian tawuran antar kelompok, yang sering terjadi di daerah rawan kerusuhan warga. Satuan data Kejadian Diketahui dengan prosentase Jumlah prestasi olah Disbudparpora raga ditingkat Regional dan Nasional yang dicapai dibanding dengan event yang telah diikuti di tingkat Regional dan Nasional. Satuan Data event Diketahui dengan Prosentase prestasi seni dan Disbudparpora budaya di tingkat Regional dan Nasional yang diikuti. Satuan persen (%) Diketahui dengan data jumlah wisatan. Satuan Disbudparpora orang

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

1 Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2 Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

3 Diketahui dengan jumlah PNS yang mengikuti diklat Strultural tahun pelaporan, satuan orang Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan penghitungan kuantitatif skala 1 = WTP; 2 WDP

Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Terlaksananya 15 bidang SPM.

Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dari laporan yang ada dalam satu tahun. Satuan persen (%) Jumlah Satuan Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal, 15 bidang

Inspektorat

Persentase penyerapan bantuan keuangan desa.

Prosentase dari Bantuan yang terserap oleh desa dibandingkan denanga total anggaran bantuan keuangan desa. Satuan persen (%) Jumlah peralatan becana alam yang dimiliki dalam tahun laporan persentase bangunan sekolah yang berkondisi baik yaitu, jumlah bangunan SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK yang berkondisi baik dibagi jumlah bangunan SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK x 100%. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Satuan persen (%)

Bapermades/ Bagian Pemerintahan. BPBD

Ketersediaan peralatan bencana alam. 1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

4 BKD DPPKAD

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Disdik

Disdik

1

10. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

2 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

1. Angka kelulusan jenjang pendidikan  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK 2. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

3

4 Disdik

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Disdik perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan Disdik penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Satuan persen (%) Angka kelulusan jenjang pendidikan, ukurannya Disdik adalah Persentase angka kelulusan jenjang pendidikan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK; Satuan persen (%) Adalah prosentase Jumlah siswa baru tingkat I Disdik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dibanding dengan Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Satuan persen (%)

3. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 4. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 11. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif. 12. Meningkatnya budaya baca masyarakat.

Adanya regulasi pendidikan. 1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Disdik diketahui Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Satuan persen (%) Ada tidaknya regulasi yang terkait dengan tata Disdik kelola pendidikan satuan dokumen Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pati, Arpusda satuan unit

1

2 2. Jumlah Pengunjung perpustakaan

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 13. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL 1. Menurunnya angka kematian ibu dan balita gizi buruk.

2. Menurunnya angka kematian bayi.

3. Menurunnya angka kematian balita. 4. Menurunnya angka balita gizi buruk. 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

1. Rasio Puskesmas 2. Rasio Puskesmas pembantu

15. Meningkatnya

1. Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin:

cakupanpelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin. 2. Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin:

3 Jumlah pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati, satuan orang Jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati, satuan eksemplar Menurunnya angka kematian ibu pasca melahirkan, cara mengetahuinya; kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dg proses kehamilan, persalinan, abortus dan masa kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, tidak termasuk kecelakaan/kejadian insidental dibagi 100.000 KH X100%; Satuan persen (%) Menurunnya angka kematian bayi. Cara mengetahuinya; kematian Bayi (umur>22 minggu) yg lahir dlm keadaan meninggal/bayi lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0-11 bulan dibagi 1000 KH X100%; Satuan persen (%) Menurunnya angka kematian balita, cara mengetahuinya; kematian anak usia 0-59 bulan dibagi 1000 KH X 100%; Satuan persen (%) Menurunnya angka balita gizi buruk, cara mengetahuinya; Jumlah Balita Gizi buruk yang dirawat dibagiJumlah Balita Gizi buruk yang ditemukan X 100%; Satuan persen (%) Rasio Puskesmas dan Rasio Puskesmas pembantu per satuan penduduk di wilayah, per jumlah penduduk Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin : Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata I Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin:Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 dibagi jumlah seluruh maskin di kabupaten X100. Satuan persen (%)

4 Arpusda Arpusda DKK

DKK

DKK DKK

DKK DKK DKK

1 16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.

2 1. Rasio dokter umum 2. Rasio dokter gigi 3. Rasio Perawat 4. Rasio Perawat Gigi 5. Rasio Bidan 6. Rasio Apoteker 7. Rasio Asisten Apoteker 8. Rasio Sanitarian. 9. Rasio SKM.

17. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

1. Desa siaga aktif mandiri:

18. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak

1. Persentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapat penanganan perlindungan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu 2. Persentase jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang melek huruf 3. Persentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif

2. Jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat

3 Adalah perbandingan jumlah dokter umum tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah dokter gigi tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah Perawat tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah Perawat Gigi tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah Bidan tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah Apoteker tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah Asisten Apoteker tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah dokter gigi tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Adalah perbandingan jumlah dokter gigi tertentu dengan satuan penduduk dalam wilayah Jumlah Desa Siaga Aktif Mandiri dibagi Jumlah Desa Siaga yang dibentuk X 100%; Jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat, jumlah Posyandu Mandiri dibagi Jumlah Seluruh Posyandu yang ada X 100%; Jumlah perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapat penanganan perlindungan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu dibanding perempuan dan anak terhadap korban kekerasan Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang melek huruf dibanding jumlah anak perempuan usia >15 tahun umlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif dibanding jumlah anggota legislatif

4 DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK BPPKB

BPPKB BPPKB

1 4.

19. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM. 20. Meningkatnya daya saing produk industri UMKM baik di dalam maupun di luar negeri 21. Meningkatnya produksi pertanian.

2 4. Persentase jumlah angkatan kerja perempuan 5. Persentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dalam penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan 1. Persentase Koperasi aktif 2. Jumlah UKM dalam binaan

3 Persentase jumlah angkatan kerja perempuan

BPPKB

Jumlah koperasi yang aktif dibanding dengan jumlah koperasi di Kabupaten Pati Jumlah UKM yang dibina tahun pelaporan

Dinkop UMKM Dinkop UMKM Dinkop UMKM

Jumlah event expo atau pameran yang diikut yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

1. Produksi tanaman pangan 2. Produktifitas tanaman pangan

Volume produksi tanaman pangan utama. Perbandingan jumlah produksi dengan luas areal tanam tanaman pangan. Populasi ternak diperhitungkan dari = Po + kelahiran - kematian (pemotongan + unregister) pengeluaran + pemasukan. Produksi daging diperoleh dari persentase karkas dari jenis ternak yang dipotong. Produksi susu dihitung berdasarkan hasil pemerahan susu per periode laktasi (305 hari) per ekor Produksi telur dihitung berdasarkan hasil produksi telur per ekor per tahun Volume produksi tanaman horltikultura lokal dalam satu tahun pelaporan, adalah nilai rata-rata dari Komponen pendukungnya

4. Produksi daging 5. Produksi susu 6. Produksi telur 7. Produksi tanaman hortikultura  Kacang panjang  Mentimun  Terong  Bawang merah  Cabe besar

BPPKB

Persentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dalam penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan

Jumlah expo dan pameran

3. Jumlah populasi ternak

4

Dispertanak Dispertanak Dispertanak Dispertanak Dispertanak Dispertanak Dispertanak

1

2  Nanas  Mangga  Rambutan  Durian  Pepaya 8. produktifitas kehutanan :

22. Meningkatnya produksi Perikanan

1. Produksi ikan laut segar. 2. Produksi ikan segar budi daya

23. Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral. 24. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya. 25. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.

26. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air. 27. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1. Persentase jumlah jaringan jalan dalam kondisi baik. 2. Presentase jumlah jaringan Jembatan dalam kondisi baik 1. Persentase rumah tinggal bersanitasi 2. Rumah tangga pengguna air bersih 3. Persentase penduduk berakses air minum Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik. 1. Lingkungan permukiman kumuh 2. Rumah tangga pengguna listrik 3. Rumah layak huni

3

4

Jumlah volume porduksi per M3 dibanding luar areal hutan Volume produksi ikan laut segar satu tahun pelaporan Volume produksi ikan laut segar hasil budidaya satu tahun pelaporan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Dishutbun

Jumlah jaringan jalan dalam kondisi baik dibanding panjang jalan di Kabupaten Pati Jumlah jaringan jembantan dalam kondisi baik dibanding panjang jembantan di Kabupaten Pati Perbandingan antara rumah tinggal bersanitasi dengan jumlah rumah di Kabupaten Pati Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih dibanding dengan total Rumah tangga Persentase penduduk berakses air minum per satuan penduduk Penghitungannya Jumlah ketersediaan air irigasi (ltr/dtk) pada setiap musim tanam dibagi Jumlah kebutuhan air irigasi (ltr/dtk) bedasarakan rencana tata tanam x 100%. Jumlah lingkungan kumuh yang ditangani dengan lingkungan kumuh penetapan Jml Rumah Yang didukung PSU dibanding dengan Jumlah Lingkungan Perumahan x100% Prosentase antara jumlah rumah layak huni dengan total jumlah rumah yang ada

DPU

Dislautkan Dislautkan BAPPEDA

DPU DPU DPU DPU DPU

DPU DPU DPU

1 28. Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya. 29. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi. 30. Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 31. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.

2 Jumlah Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah 1. Jumlah investor

3 Jumlah pelangaran pembangunan terhadap rencana tata ruang dan wilayah. Nilainya semakin kecil adalah yang baik. Jumlah investor

2. Nilai investasi

Nilai investasi dalam milyard rupian

Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi

Luas lahan kritis yang telah direhabilitasi dalam kegiatan tahun pelaporan.

1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15+). TPT adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100penduduk yang masuk kategori angkatan kerjaberkurangnya angka pengangguran terbuka adalah dengan Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dari Pencari Kerja yang Terdaftar. Jumlah PMKS dan PSKS yang telah menerima bantuan dari dibanding dengan jumlah PMKS dan PSKS yang ada. Jumlah Transmigran yang ditempatkan dalam satuan KK

Disosnaker trans

Jumlah Pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek dibagi denangan total Pekerja Perbandingan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Disosnaker trans Disosnaker trans

2. Berkurangnya angka pengangguran terbuka.

32. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS. 33. Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi. 34. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Menurunnya jumlah PMKS dan PSKS. Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan 1. Prosentase Pekerja yang menjadi Peserta Program Jamsostek 2. Prosentase UMK terhadap KHL

4 DPU Dinkop UMKM Dinkop UMKM Dishutbun BLH

Disosnaker trans

Disosnaker trans Disosnaker trans

B.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. SKPD Tugas Pokok

Fungsi

: :

:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No. 1

Sasaran Strategi 2

Indikator Kinerja Utama 3

1.

Tersusunnya kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2.

Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan Jumlah pembinaan masyarakt dan Jumlah kelompok masyarakat dan SKPD administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat satuan kerja perangkat daerah. yang dibina dalam 1 (satu) tahun. Daerah sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi daerah.

Jumlah Peraturan perundang undangan Daerah

Pengukuran 4 Jumlah peraturan perundangan undangan Daerah yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.

1

2

3

3.

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

4.

Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kerjasama a. antar daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk peningkatan perluasan hubungan kerja daerah. b.

4

Jumlah monitoring dan evaluasi Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kebijakan evaluasi dalam 1 tahun pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan secara berkala .

c.

monitoring

dan

Kajian investasi kerjasama Jumlah kajian investasi yang ditangani daerah Kabupaten Pati dengan dalam 1 (satu) tahun. pihak ketiga. Jumlah fasilitasi kerjasama Jumlah fasilitasi kerjasama Kabupaten Pati Kabupaten Pati dengan pihak dengan pihak ke III ke III Jumlah fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten Pati

Jumlah fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten Pati

5.

Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Hasil Evaluasi Inspektorat pelaksanaan tugas termasuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada pimpinan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.

6.

Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan a. pimpinan daerah (FORKOPINDA) dan kunjungan kerja daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan b. guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Terfasilitasinya kunjungan Jumlah kunjungan kerja yang datang di kerja di Kabupaten Pati. Kab. Pati dalam 1 (satu) tahun. Terselenggaranya rapat Jumlah rapat koordinasi pimpinan daerah koordinasi pimpinan daerah. dalam 1 (satu) tahun.

1 7.

2

3

4

Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah meliputi rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan operasional kegiatan (Daloptan) serta pengawasan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran penyelenggaraa pemerintahan daerah.

Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pati

Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam 1 (satu) tahun.

2

No. 1 1.

SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD. a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

Sasaran Strategi 2 Terselenggaranya kelancaran penyampaian Aspirasi Masyarakat dengan DPRD

Indikator Kinerja Utama 3 a.

Pengukuran 4 jumlah Audensi terlaksana dihasilkan DPRD dibagi jumlah Audensi x 100% , sumber data : subag risalah dan Dokumentrasi dan subbag Humas dan Protokol.

b.

2.

Prosentase terlaksananya fasilitasi Audensi Aspirasi Masyarakat

tugas dan

Terselenggaranya Kelancaran a. Produk Hukum dan pelayanan penyusunan Raperda Inisiatif serta pelayanan Konsultasi / Pengkajian b.

Jumlah fasilitasi Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD dalam Satu ( 1 ) Tahun

Prosentase Program Legislasi Daerah yang terselesaikan

jumlah Produk Hukum dibagi Jumlah Produk yang di rencanakan x 100%, sumber data : subbag Rapat, dan Subbag Perundang – undangan dan Perpustakaan.

Meningkatnya Kapasitas lembaga DPRD Kabupaten Pati.

Jumlah Kajian / Keputusan- keputusan terkait pelaksanaan Tugas dalam Satu (1) Tahun

3. SKPD Tugas Pokok Fungsi

: DINAS PEKERJAAN UMUM : Melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang pekerjaan umum; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum; c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pembangunan bidang tata kota dan perdesaan, bidang cipta karya dan perumahan, bidang kebersihan dan pertamanan, bidang bina marga dan bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGUKURAN

1

2

3

4

1

Terwujudnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum yang baik secara kualitas dan kuantitas serta berwawasan lingkungan

a. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) b. Panjang jalan dilalui roda 4 c.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)

d. Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota e.

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)

Panjang Jalan Kondisi Baik Dibagi Panjang Jalan Seluruhnya x100% Panjang Jalan Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan Dibagi Panjang Jalan penghubung x100% Jml Rumah layak Huni di Kabupaten pada Tahun Dibagi Jml Rumah di Kabupaten pada Tahun x 100% Panjang Jalan Memenuhi Kriteria Keselamatan Dibagi Panjang Jalan Penghubung x 100% Ketersediaan Air irigasi pada Setiap Musim Dibagi Kebutuhan Air Irigasi Berdasarkan Rencana Tata Tanam x 100%

1

2

2

Terwujudnya kabupaten pati sebagai kota yang bersih, indah dan aman melalui penyediaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan

3

3

4

a. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk (%)

Volume Sampah Terangkut Sampah x 100%

b. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Volume Sampah Terangkut Dibagi Sampah x 00%

Meningkatnya pembangunan dan a. Drainase dalam kondisi rehabilitasi sarana dan prasarana baik/pembuangan aliran air tidak pelayanan kesehatan lingkungan, tersumbat (%) sarana dan prasarana air bersih b. Lingkungan permukiman kumuh (%) serta pemukiman layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan melalui pembinaan c. Rumah tangga pengguna air bersih (%) dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman

Dibagi

Volume

Volume

Jml Infrastruktur Drainase Yang Dikelola DibagiJumlah Infrastruktur Yang Harus Dibangun x 100% Permukiman Kumuh Yang Tertangani Dibagi Total Permukiman Kumuh Yang Telah Ditetapkan x 100% Jml Rumah Yang didukung PSU Lingkungan Perumahan x 100%

Dibagi Jml

d. Rumah tangga pengguna listrik (%)

Jml Rumah Yang didukung PSU Dibagi Lingkungan Perumahan x 100%

e.

Rumah tangga bersanitasi (%)

Tangki Septik Yang Terlayani Dibagi Septik x 100%

f.

Rumah layak huni (%)

Jml Rumah Layak Huni di Kabupaten pada Tahun Dibagi Jml Rumah di Kabupaten pada Tahun x 100%

g.

Persentase penangannan sampah (%)

Jml

Total Tangki

Volume Sampah Terangkut Dibagi Volume Sampah x 100% h. Persentase penduduk berakses air minum Jml Rumah Yang didukung PSU Dibagi Jml (%) Lingkungan Perumahan x 100%

1

2

3

4

4

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan tata ruang dan ESDM secara optimal

Persentase luas pemukiman yang tertata

Jml Rumah Yang didukung PSU Dibagi Lingkungan Perumahan x 100%

5

Terwujutnya pelayanan pemadan kebakaran sehingga meminimalisir korban harta dan jiwa baik di perkotaan maupun pedesaan

Jumlah sarana prasarana pelayanan pemadam kebakaran

Jumlah mobil pemadam kebakaran

Jml

4. SKPD Tugas Pokok Fungsi

: DINAS KESEHATAN : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kesehatan : a. Penetapan kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Perencanaan pembangunan kesehatan; c. Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; d. Penandatangan surat-surat, laporan dan dokumen yang tidak dapat didelegasikan kepada bawahan; e. Pemberian bantuan dansaran kepada Bupati dalam pembangunan kesehatan; f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, makanan dan kefarmasian; g. Pengelolaan administrasi umum meliputi kesekretariatan, keuangan, kepegawaian. Perelengkapan dan peralatan dinas; h. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD; i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKTOR KINERJA UTAMA

PENGUKURAN

1

2

3

4

1.

Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.

a.

Angka Kematian Ibu (AKI):

b. Angka Kematian Bayi AKB:

Kematian perempuan yg diakibatkan oleh proses yg berhubungan dg proses kehamilan , persalinan, abortus dan masa kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, tidak termasuk kecelakaan /kejadian insidental dibagi 100.000 KH X100% Kematian Bayi ( umur > 22 minggu) yg lahir dalam keadaan meninggal / bayi lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0 - 11 bulan dibagi 1000 KH X100%

1

2

3 c.

4

Angka Kematian Balita AKBAL :

Kematian anak usia 0 -59 bulan dibagi 1000 KH X 100%

a. Kunjungan Ibu hamil K4 :

Jumlah bumil yg memperoleh pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah dlm 1 tahun X 100%

b. Komplikasi Kebidanan yg ditangani :

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi20 % X jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dlm 1 tahun X 100%

c. Pertolongan Persalinan Nakes yg memiliki kompetensi kebidanan :

Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran disatu wilayah dalam 1 tahun X 100%

d. Pelayanan Nifas :

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Seluruh ibu nifas di satu wilayah dlm kurun waktu tertentu X 100% Ket : Pelayanan kepada ibu dan neonatal masa 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan sesuai standar

1

2

3

4

e. Peserta KB Aktif :

Jumlah peserta KB Aktif di suatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh PUS di suatu wilayah kerja dalm 1 tahun X 100%

f.

Jumlah neonatus dg komplikasi yg tertangani dibagi Jumlah seluruh neonatus dg komplikasi yg ada X100%

Neonatus dengan komplikasi yg ditangani:

g. Kunjungan Bayi :

h. Cakupan Pelayanan Anak Balita

i.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat :

Jumlah bayi yg memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wil kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dlm kurun waktu yg sama X 100% Jumlah Anak balita yg memperoleh pelayanan sesuai standar meliputi pemantauan, pertumbuhan dan perkembangan di satu wil kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh Anak balita di satu wil kerja pd kurun waktu sama X 100% Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu X 100%

1 2

3.

2 Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menangani masalah gizi pada kelompok resiko.

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

3

4

a. Balita Gizi Buruk mendapat perawatan :

Jumlah Balita Gizi buruk yang dirawat dibagiJumlah Balita Gizi buruk yang ditemukan X 100%

b. Pemberian makanan pendamping ASI Cakupan Pemberian MP-asi pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin :

Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi Jumlah seluruh anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin X 100%

a.

Jumlah kunjungan pasien maskin di sarkes strata Idibagi jumlah seluruh maskin di kabupaten X100%.

Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin:

b. Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin: c.

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 & strata 3 dibagi Jumlah masyarakat miskin X 100%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan a. Rasio Dokter Spesialis

Jml Dokter Spesialis / 100.000 Penduduk

b. Rasio Dokter Umum

Jml Dokter Umum / 100.000 Penduduk

1

2

3

4

c. Rasio Dokter Gigi

Jml Dokter Gigi / 100.000

d. Rasio Perawat

Jml Perawat / 100.000

e. Rasio Perawat gigi

Jml Perawat gigi / 100.000

f.

Jml Bidan / 100.000

Rasio Bidan

Penduduk

Penduduk Penduduk

Penduduk

g. Rasio Apoteker

Jml Apoteker / 100.000

h. Rasio Asisten Apoteker

Jml Asisten Apoteker / 100.000 Penduduk

i.

Rasio Sanitarian

Jml Sanitarian / 100.000 Penduduk

j.

SKM

Jml SKM / 100.000 Penduduk

4. Ketersediaan sarana prasaranan kesehatan a. Rasio Puskesmas

1 : 30.000 Penduduk

b. Rasio Puskesmas Pembantu

1 : 10.000 Penduduk

Penduduk

1 4.

5.

2 Meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

Terkendalinya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta mencegah penyebaran dan mengurangi dampak penyakit

3 a.

Desa siaga aktif mandiri:

4 Jumlah Desa Siaga Aktif Mandiri Ket: Desa yg mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yg buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance berbasis masyarakat yg meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku shg masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan jumlah desa siaga yg dibentuk

b. Jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat.

Jumlah Posyandu Mandiri dibagi Jumlah Seluruh Posyandu yang ada X 100%

c.

Jumlah Penyuluh PHBS.

Jumlah Penyuluh PHBS.

a.

Penemuan penderita baru TBC BTA pos (%)

Jml kasus baru TB BTA pos ditemukan dibagi Jml perkiraan kasus baru TB BTA pos dikalikan 100%.

b.

Kesembuhan TB Paru BTA positif (%)

Jml penderita baru TB BTA pos yg sembuh setelah selesai masa pengobatan dibagi Jml penderita baru TB BTA pos yg diobati pada periode waktu yang sama dikalikan 100%.

c.

Penemuan penderita baru Kusta (CDR / Case detection rate)

Jml penderita baru kusta ditemukan pada periode satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama kali 100.000

1

2

3

4

d.

Penderita Kusta selesai berobat (RFT/Release from Treament)

Jml penderita baru kusta yg menyelesaikan pengobatan sesuai standar dibagi jml seluruh penderita baru kusta yg ditemukan pd periode yg yg sama dikalikan 100 %

e.

Penemuan penderita diare tertangani (%)

Jml balita diare yg ditangani sesuai standar dibagi Jml balita diare pd waktu yg sama dikalikan 100%

f.

Incident Rate DBD

Jml penderita DBD dlm 1 tahun dibagi Jml penduduk dlm kurun waktu yg sama dikalikan 100%

g.

CFR / Angka kematian DBD

Jml kematian karena DBD dibagi Jml penderita DBD dlm kurun waktu yg sama dikalikan 100%

h.

Penderita DBD yang ditangani

Jml penderita DBD yg ditangani sesuai standar dibagi Jml penderita DBD dlm kurun waktu yg sama dikalikan 100%

i.

Penemuan balita dg pnemonia tertangani (%)

Jml kasus pneumonia balita yg ditemukan dan ditangani dibagi jml kasus Pneumonia balita pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%

j.

Klien mendapat pelayanan HIV-AIDS

Jml klien yg mendapatkan penanganan HIV-AIDS di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu satu tahun dibagi jml seluruh klien HIVAIDS yg datang ke layanan kesehatan di suatu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama dikalikan 100%

1

2

3

4

k.

IMS yang diobati (%)

Jml penderita infeksi menular seksual ditmukan dan diobati dlm kurun waktu satu tahun dibagi Jml penderita infeksi menular seksual ditemukan pd waktu yg sama dikalikan 100%

l.

Penderita malaria yang diobati

Jumlah pdrt positip malaria yg diobati sesuai standar dibagi Jumlah penderita positif malaria yg ditemukan dlm kurun waktu yg sama dikalikan 100 %

m. Pelayanan posbindu PTM (%) Jml/Frekuensi pelayanan posbindu PTM selama 1 tahun dibagi 12 bulan dikalikan 100% n.

Meningkatkan cakupan UCI desa:

Jumlah desa / Kelurahan UCI dibagi Seluruh Desa / Kelurahan X 100% Ket : Desa / kelurahan dimana ≥ 85 % dari jumlah bayi yang ada di desa teresebut sudah mendapat immunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun

o.

Meningkatkan cakupan BIAS CAMPAK

Jumlah murid SD/MI klas I yg mendapat immunisasi campak dibagi jumlah seluruh murid SD/MI klas I

p.

Meningkatkan cakupan BIAS DT/Td

Jumlah murid SD/MI klas 1, 2 dan klas 3 yg mendapat immunisasi campak dibagi jumlah seluruh murid SD/MI klas 1, 2 dan klas 3

1

2

3

4

q.

Melaksanakan Penanggulangan kasus KLB < 24 jam

Jumlah KLB yg ditangani < 24 jam dlm periode tertentu dibagi Jumlah KLB yg terjadi pada periode yang sama X 100%

r.

Penemuan kasus AFP:

Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan dibagi Penduduk Jumlah penduduk < 15 tahun X 100% Ket: Jumlah kasus AFP non Folio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah kerja tertentu

6.

Meningkatnya Akses AB dan Sanitasi Dasar

a.

Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (Layak)

Jumlah/ banyaknya penduduk atau rumah tangga di wilayah tertentu dengan akses terhadap sumber Air minum berkualitas pada periode tertentu dibagi Jumlah penduduk atau rumah tangga pada wilayah & periode yang sama X 100%

b. Prosentase Kualitas Air minum yang memenuhi syarat

jumlah sampel air minum dipenyelenggara air minum yang diuji kualitas air minum dan memenuhi syarat parameter mikrobiologi, fisik, kimia pada periode tertentu dibagi Jumlah total /seluruh sampel air minum dipenyelenggara air minum yang diuji parameter mikrobiologi, Fisik, kimia dalam periode waktu yang sama X 100%

c.

jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di wilayah & periode tertentu dibagi jumlah penduduk atau rumah tangga diwilayah dan periode tertentu waktu yang sama X 100%

Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban sehat)

1

7

2

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

3

4

d. Prosentase Rumah yang memiliki SPAL

Jumlah Rumah yang memiliki SPAL dibagi Jumlah Seluruh Rumah X 100%

e.

Jumlah Desa Yang melaksanakan STBM

Jumlah kumulatif desa telah yang melaksanakan STBM di kecamatan/kabupaten.

a.

Persentase Rumah Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Jumlah rumah sehat dibagi Jumlah rumah x 100%

b. Prosentase Rumah Bebas Jentik Nyamuk Aedest

Jumlah Rumah Yang bebas jentik nyamuk aedest dibagi Jumlah seluruh rumah x 100%

c.

Jumlah TTU sehat dibagi Jumlah TTU Seluruhnya x 100%

Persentase Jumlah TempatTempat Umum/TTU Sehat

d. Prosentase Institusi dibina

Jumlah Institusi yang dibina dibagi Jumlah Seluruh Institusi x 100%

e.

Jumlah Komulatif UPT Puskesmas Melaksanakan Klinik Sanitasi

Jumlah UPT Puskesmas Yang Melaksanakan Klinik Sanitasi

5.

No

SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

DINAS PENDIDIKAN Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidkan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis

Indikataor Kinerja Utama

Pengukuran

1 1.

2 Pendidikan Anak Usia Dini

3 Angka partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

4 Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dibagi Jumlah anak usia 4-6 tahun x 100 %

2.

Wajib Belajar Sembilan Tahun

a.

Jumlah siswa dijenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn x 100 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn x 100 %

c.

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/ MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn x 100 % Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Dibagi

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

e.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya x 100 %

1

2

3 f.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya x 100 %

g.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya x 100 % Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya x 100 % Jumlah siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn x 100 %

h. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 3.

4.

Pendidikan Menengah

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4

a.

Angka Partisipasi Kasar (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

b. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn x 100 %

c.

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA x 100 %

6. SKPD Tugas Pokok Fungsi

: : :

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan peternakan a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pertanian, tanaman pangan dan peternakan; b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang usaha tani, bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi peternakan, bidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan Kelompok jabatan fungsional; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang usaha tani, bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi peternakan, bidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan

a.

b. Peningkatan produktifitas tanaman pangan

Produksi dibagi dengan luas panen (Kw/ha)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.

a.

Luas Panen dikalikan dengan produktivitas tanaman (Kwintal)

b. Peningkatan produktifitas tanaman hortikultura

Produksi dibagi dengan luas panen (Kw/ha)

Swasembada daging, susu, telur

a.

Populasi ternak diperhitungkan dari = Po + kelahiran kematian (pemotongan + unregister) - pengeluaran + pemasukan.

2.

3.

Peningkatan produksi tanaman pangan

Peningkatan produksi tanaman hortikultura

Peningkatan jumlah populasi ternak

Luas Panen dikalikan dengan produktivitas tanaman (Kwintal)

1

2

3

4

b. Peningkatan produksi daging

Produksi daging diperoleh dari persentase karkas dari jenis ternak yang dipotong.

c.

Produksi susu dihitung berdasarkan hasil pemerahan susu per periode laktasi (305 hari) per ekor.

Peningkatan produksi susu

d. Peningkatan produksi telur

Produksi telur dihitung berdasarkan hasil produksi telur per ekor per tahun

7. SKPD Tugas Pokok Fungsi

: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. : a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perhubungan dan infokom; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan dan infokom; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan dan infokom; d. Pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; e. Pengembangan perhubungan dan infokom; f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan dan infokom; g. Pengelolaan Administrasi umum; h. Pengelolaan UPTD; dan i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

No.

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Tersedianya fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan guna peningkatan keselamatan transportasi jalan.

a. Jumlah kendaraan umum wajib uji Jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan yang melakukan uji keur keur tiap tahun b. Rasio ijin trayek

Jumlah kendaraan angkutan umum yang mengajukan perpangjangan ijin trayek dibagi Jumlah Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Pati

c.

Jumlah terminal penumpang yang layak dibagi jumlah terminal penumpang keseluruhan x 100%

Persentase jumlah terminal penumpang yang layak (kapasitas, kesesuaian fungsi)

1

2

3

2

Tersedianya fasilitas dan angkutan jalan guna peningkatan keselamatan transportasi jalan

Jumlah rambu lalulintas jalan

3

Tersedianya sarana prasarana dalam jaringan infrastruktur layanan dan pengembangan komunikasi dan informatika

Jumlah menara telekomunikasi

4 Jumlah rambu lalulintas jalan yang terpasang tiap tahun

Jumlah menara telekomunikasi tiap tahun

8.

SKPD Tugas Pokok Fungsi

: : :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang industri dan perdagangan a. Melaksanakan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan oleh Bupati; b. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah; c. Penyuluhan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan industri, dan perdagangan; d. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang perindustrian dan perdagangan; e. Pelaksanaan Evaluasi kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan di wilayah Pati; f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi/dunia usaha di wilayah Kabuaten Pati; g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan; h. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Peningkatan kapasitas industri melalui bantuan peralatan

Peningkatan bantuan peralatan pada IKM

Jumlah IKM yang menerima bantuan peralatan dibagi Jumlah target IKM yang menerima bantuan peralatan x 100%

2

Peningkatan daya saing produk industri melalui pelatihan ketrampilan

Peningkatan pelatihan ketrampilan pada IKM

Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan ketrampilan dibagi Jumlah target IKM yang mengikuti pelatihan dan ketrampilanx 100%

1

2

3

4

3

Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengembangan/fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan

Peningkatan sosialisasi, monitoring, pembangunan/fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan

Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi, monitoring, dan menerima fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan dibagi Jumlah target IKM yang mengikuti sosialisasi, monitoring, menerima fasilitasi sarana dan prasarana perdaganganx 100%

4

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Peningkatan pengawasan barang beredar

Volume kegiatan pengawasan dibagi Jumlah target yang diawasix 100%

9.

SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. Penyelengaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi; d. Penyusunan program kebijakan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; e. Pengembangan ketenagakerjaan, sosial dan transmigrasi; f. Pembinaan pelaksanaan kebijakan hubungan industrial perlindungan kerja dan jaminan sosial pekerja; g. Penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral kabupaten h. Pelaksanaan standart keselamatan kerja, kesehatan kerja, higine perusahaan, lingkungan kerja dan agronomi; i. Pelaksanaan bantuan sosial bimbingan sosial, dan rehabilitasi sosial; j. Perencanaan penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan; k. Pelaksanaan pemberian perijinan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; l. Penetapan kebijakan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

No

Sasaran Strategis

1 1

2 Terwujudnya tenaga kerja trampil dan siap kerja

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

3 a. Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

4 Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi x100%

b. Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat.

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatihJumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat x 100%

1 2

2 Tersebarnya informasi pasar kerja dan transmigrasi

3 a. Prosentase Penyebaran Bursa Tenaga Kerja. b. Prosentase penyebaran informasi Ketransmigrasian.

4 Jumlah Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja Tahun iniJumlah Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja Tahun sebelumnya x 100% Jumlah Penyebaran Informasi Transmigrasi Tahun iniJumlah Penyebaran Informasi Transmigrasi Tahun sebelumnya x 100% Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan .

3

Terwujudnya wirausaha baru

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

4

Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan transmigran

a. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. b. Prosentase Lowongan Pekerjaan yang Terdaftar.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

c.

Jumlah transmigran yang ditempatkanJumlah transmigran yang siap berangkat x 100%.

5

6

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan semua pihak terhadap ketentuannorma ketenagakerjaan melalui peningkatanpengawasan, penegakan hukum danpenerapan sanksi hukum yang tegas Terlindunginya seluruh tenaga kerja terhadap segala resiko sosial yang dihadapi dalampekerjaan melalui program jaminan sosial bagitenaga kerja

Jumlah penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi.

Jumlah Lowongan Pekerjaan Tahun iniJumlah Lowongan Pekerjaan x 100%Tahun sebelumnya

a. Prosentase Pemeriksaan Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang telah diperiksa Jumlah Perusahaan yang Terdaftar x 100%

b. Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan

Jumlah Peralatan yang telah diujiJumlah Peralatan yang terdaftar x 100%

Prosentase Pekerja yang menjadi Peserta Program Jamsostek

Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek AktifJumlah Pekerja x 100%

1

2

7

Terwujudnya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha serta terciptanyalingkungan kerja yang aman, sehat dansejahtera di perusahaan

8

9

3

4

a. Prosentase Kasus yang Diselesaikan Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan PBJumlah Kasus dengan Perjanjian Bersama (PB) yang dicatatkan x 100% b. Prosentase peningkatan upah pekerja

Jumlah Rata-rata UMK Tahun ini - Jumlah Rata-rata Tahun sebelumnya Jumlah Rata-rata UMK Tahun sebelumnya x 100%

c.

Jumlah PP Tahun ini - Jumlah PP Tahun sebelumnyaJumlah PP Tahun sebelumnya x 100%

Prosentase peningkatan peraturanperusahaan (PP)

d. Prosentase peningkatan perjanjian kerjabersama (PKB)

Jumlah PKB Tahun ini - Jumlah PKB Tahun sebelumnyaJumlah PKB Tahun sebelumnya x 100%

Meningkatnya Pemberian Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial )

a. Prosentase PMKS yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar

Jumlah PMKS yang menerima Bantuan Sosial tahun iniJumlah PMKS yang menerima Bantuan Sosial tahun sebelumnya x 100%

Terwujudnya peningkatan etos kerja dan kinerja pegawai / profesionalisme aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

b. Prosentase PMKS yang tertangani

Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS x 100%

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

10. SKPD Tugas Pokok Fungsi

No 1

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN : Melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang Kelautan dan Perikanan : a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh BUPATI; b. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan di bidang kelautan dan perikanan; c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan; e. Pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan; f. Pengelolaan administrasi umum; g. Pengelolaan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan; h. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

SASARAN STRATEGI 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

PENGUKURAN 4

1

Meningkatnya produksi perikanan

Prosentase produksi perikanan

Volume Produksi sekarang – Volume produksi taun sebelumnya dibagi volume produksi tahun sebelumnya x 100%

2

Meningkatnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan

Jumlah penggunaan alat tangkap ramah lingkungan

Jumlah Nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dalam satu tahun

3

Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Ekosistem Pesisir

Peningkatan Pelestarian tanah gisik di wilayah pesisir

Jumlah bibit bakau yang ditanam dalam satu tahun

4

Meningkatnya Produksi Hasil Pengolahan Perikanan

Prosentase peningkatan produksi, pengolahan perikanan

Volume hasil pengolahan tahun sekarang – volume hasil pengolahan tahun sebelumnya dibagi volume hasil pengolahan tahun sebelumnya x 100%

No

11. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD; b. Penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD; c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; d. Pelaksanaan fungsi BUD; e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. Pendataan dan pengelolaan keuangan daerah; g. Pendataan dan pengelolaan aset daerah; h. Pengelolaan administrasi umum; i. Pengelolaan UPTD; j. Pembinaan dan bimbingan jabatan fungsional.

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1 1

2 Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pemungutan pajak daerah

3 jumlah tenaga pemungut pajak yang telah mengikuti Bintek dan Diklat

4 Jumlah pegawai yang telah mengikuti bintek dan diklat dalam satu tahun

2

Meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah

Prosentase pembayaran PBB oleh wajib pajak

Jumlah PBB yang terbayar dibagi Baku pajak x 100%

3

Menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah

Prosentase pendapatan daerah

Realisasi anggaran dibagi Target anggaran x 100%

4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengangaran keuangan daerah yang berbasis anggaran kinerja

Prosentase penghematan Anggaran dalam satu tahun

Target dikurangi Realisasi Anggaran dibagi Target x 100%

1

2

3

4

5

Melakukan pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis

Prosentase tata administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

SKPD tertib administrasi dibagi total SKPD x 100%

6

Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

12. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendudukan dan pencatatan sipil a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendudukan dan pencatatan sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendudukan dan pencatatan sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendudukan dan pencatatan sipil; e. Penyelengaraan kesekretariatan dinas; f. Pengelolaan UPTD; g. Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar pelayanan Minimal (SPM)

a.

Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)

Jumlah penduduk yang telah memiliki KTPdibagi Jumlah penduduk Kab. Pati x 100%

b.

Rasio bayi berakte Kelahiran (%)

Jumlah bayi yang ber akte kelahiran dibagi Jumlah bayi yang lahir di Kab. Pati x 100%

c.

Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)

Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%

d.

Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (%)

Jumlah Akta Kelahiran yang telah dicetak dibagi Jumlah penduduk Kab. Pati x 100%

1

2

3 e.

Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (Kecamatan)

f.

Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pati

g.

Pelayanan pengurusan pindah datang

4 Jumlah tempat perekaman data di kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAKdibagiJumlah tempat perekaman data di Kab. Pati x 100%

Jumlah permohonan KK yang tercetak dibagi Jumlah Kepala Keluarga Kab. Pati X nilai penimbang Jumlah permohonan Surat pindah datangdibagiJumlah Surat pindah datang yang dicetak/terlayani x 100%

13.

SKPD Tugas Pokok Fungsi

: DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAGA : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga. : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga; d. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; e. Pengembangan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga; f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga; g. Pengelolaan administrasi umum; dan h. Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Meningkatnya upaya pelestarian peninggalan sejarah Jumlah Benda Cagar Budaya dan kepurbakalaan (BCB) yang di dikelola

Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dikelola satu tahun

2

Meningkatnya potensi masyarakat dalam berkesenian

Jumlah even kesenian

Jumlah even kesenian dalam satu tahun

3

Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata, jaringan kerjasama promosi pariwisata dan daya tarik wisata daerah yang mampu bersaing di pasar wisata.

Jumlah wisatawan

Jumlah wisatawan dalam satu tahun

1

2

3

4

4

Meningkatnya akses dan partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu tahun

5

Meningkatnya prestasi olah raga

Jumlah prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan internasional

Jumlah prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun

14. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

DINAS KOPERASI DAN UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan Di Bidang Koperasi dan UMKM a. Pelaksanaan Pembinaan kewenangan di bidang Koperasi; b. Penyuluhan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan koperasi; c. Penyelenggaraan bintek program sektoral di bidang Koperasi.

No

Sasaran Setrategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Terwujudnya Penataan dan a. Prosentase Koperasi dalam kategori Sehat Pengembangan Koperasi Sebagai lembaga alternatif keuangan b. Peningkatan Pelayanan anggota mikro dalam mendukung KUMKM c.

Prosentase Ijin Usaha Simpan Pinjam

= Jumlah Koperasi Aktifdibagi Koperasi sehat X 100 % Jumlah Volume Pinjaman dibagi jumlah Anggota yang dilayani X 100 % Jumlah KSP/USP dibagi Jumlah Ijin usaha Simpan pinjam X 100 %

d. Perkuatan Permodalan Intern Koperasi

Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan permodalan dari lembaga keuangan

e.

Perkuatan Permodalan Extern Koperasi

Jumlah tabungan anggota

f.

Peningkatan SDM Koperasi

Jumlah Koperai Aktif dibagi Koperasi yang di latih X 100 %

1 2.

3.

2

3 Peningkatan Organisasi Menejemen Koperasi yang menjadi wadah untuk meningkatkan skla usaha yang ekonomis dan efesien secara bersama.

Jumlah Kop aktf dibagi Jumlah Kop Yang RAT X 100%

Rasio Jumlah Koperasi yang di bina, di aktifkan, di bubarkan sesuai ketentuan undang – undang,

perbandingan Koperasi yang di bina : di aktifkan :di bubarkan

c.

Mengembalikan penyimpangan organisasi sesuai aturan perundang undangan

Jumlah koperasi yang melanggar ketentuan perundangan

a.

Peningkatan akses pasar melalui legiatan promosi, pameran, misi dagang, kontrak dagang dan kemitraan.

Jumlah expo dan peserta

Terwujudnya Pengawasan badan a. Hukum Koperasi dan administrasinya serta pengembangan organisasi dan manajemen koperasi b.

Terwujudnya Penumbuhan Unit UMKM baru serta pengembangan kualitas SDM KUMKM dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat

4

b. Peningkatan Kulitas SDM KUMKM melalui bimbingan teknis diklat dan studi banding

Jumlah peserta dan pemerataan peserta

c.

Jumlah kumkm yang mendapat perkuatan

Fasilitasi perkuatan permodalan pada KUMKM dan kelompok usaha rakyat

permodalan lewat perbankan dan pemerintah

d. Penumbuhan wirausaha baru

Jumlah wira usaha baru

e.

Jumlah sentra dan klaster

Pembinaan dan perkuatan Fasilitasi usaha sentra dan klaster

15 .

SKPD Tugas Pokok Fungsi

No 1 1.

: DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PATI : Melaksanankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan. : a. Perumusan rencana kegijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan; b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang konservasi dan rehabilitasi, bidang produksi, bidang bina usaha dan kelembagaan, bidang perlindungan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional; c. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang konservasi dan rehabilitasi, bidang produksi, bidang bina usaha dan kelembagaan, bidang perlindungan, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

SasaranStrategis 2 Optimalisasi Rehabilitasi HutandanLahan

IndikatorKinerjaUtama 3 a.

Bertambahnya luasan hutan rakyat

Pengukuran 4 Luas areal hutan rakyat

b. Luas kawasan penyangga

Luas kawasan penyangga

c.

Luas rehabilitasi teras pada lahan miring

Luas rehabilitasi teras pada lahanmiring

d. Luas kawasan mata air

Luas kawasan mata air

e.

Luas sempadan sungai

Luas sempadan sungai

f.

Luas rehabilitasi mangrove

Luas rehabilitasi mangrove

g.

Jumlah sumur resapan yang dibangun di daerah rawan air bersih

Jumlah sumur resapan yang dibangun di daerah rawan air bersih.

h. Jumlah Dam Penahan

Jumlah Dam Penahan

1

2.

2

PeningkatanProduksidanProduktivitasKehuta nandan Perkebunan

3

4

i.

Jumlah Gully Plug di hulu sungai

Jumlah Gully Plug di hulu sungai

j.

Jumlah talud bronjong

Jumlah talud bronjong

a.

Panjang jalan usaha tani dan jalan produksi

Panjang jalan usaha tani produksi yang dibangun

b. Luas areal komoditas unggulan perkebunan

Luas areal perkebunan

komoditas

dan

jalan

unggulan

3.

Penyediaan akses informasi peraturan dan perundang- undangan dan pembinaan industri hasil hutan

Informasi peraturan dan perundangundangan dan pembinaan industri hasil hutan

Informasi peraturan dan perundangundangan dan pembinaan industri hasil hutan

4.

Peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku kehutanan dan perkebunan.

Jumlah pelaku yang mengikuti pelatihan di bidang kehutanan dan perkebunan

Jumlah Pelaku yang mengikuti pelatihan di bidang kehutanan dan perkebunan

16. SKPD Tugas Pokok Fungsi

No 1

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunandi Daerah : a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); b. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); c. Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); d. Penyusunan Renstra Bappeda; e. Penyusunan Renja SKPD; f. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran; g. Penyusunan RAPBD Kab. Bersama-sam adengan DPPKAD dengan koordinasiSekda Kab. Pati; h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dengan SKPD yang berada dlm lingkunganPemerintah Kab. Pati; i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan; j. Penyediaan data/informasi dlm bentuk dokumen maupun media elektronik; k. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka mendukung program Bupati.

Sasaran 2

Indikator 3

Pengukuran 4

1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegratif

Persentase keselarasan RKPD Kabupaten terhadap RKPD Provinsi dan RKP serta dengan perencanaan lainnya.

Prioritas Kabupaten dibagi Prioritas Propinsi X 100 %. dan Prioritas Kabupaten dibagi prioritas Nasional X 100%

2

Meningkatkan kelengkapan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan

Persentase data yang dapat disiapkan secara lengkap

Jumlah data yang dapat disediakan dibagi data yang seharusnya disediakan X 100%

3

Terlaksananya sinergitas pengendalian semua SKPD

Persentase deviasi (fisik) antara realisasi terhadap rencana, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

100% - (realisasi/rencana x 100%)

1

2

3

4

4

Meningkatnya perencanaan infrastruktur, pengembangan wilayah dan sumber daya alam yang berkelanjutan

Persentase perencanaan pembangunan infrastruktur dalam RKPD dengan realisasi pembangunan infrastruktur.

Jumlah Pembangunan Infrastruktur pada tahun berjalan dibagi dengan usulan infrastruktur sesuai dengan aspirasi masyarakat X 100 %

5

Meningkatnya perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pati sesuai tujuan penataan ruang

Persentase jumlah peta RTRW dan rencana rincinya yang tersedia terhadap jumlah peta yang dibutuhkan

Jumlah Peta RTRW dan Rencana Rincinya yang tersedia dibagi Jumlah Peta yang dibutuhkan X 100 %

17.

SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebijaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan KB a. Perumusan kebijakan teknis di bidang permberdayaan perempuan dan keluarga berencana; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; d. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; f. Penyelenggaraan administrasi umum dan pengembangan kapasitas kelembagaan; g. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

NO

Rencana Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Semua PUS terlayani KB dengan baik

a.

Persentase jumlah akseptor KB terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)

Jumlah peserta KB Baru : Jumlah PPM x 100 %

b. Persentase peserta KB aktif terhadap PUS

Jumlah peserta KB Aktif Jumlah : Pasangan Usia Subur x 100 %

c.

Jumlah Keluarga Pra S dan KS1 : Jumlah Keluarga Semua Tahapan x 100 %

Persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

d. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Jumlah PUS sasaran yang tidak terlayani : Jumlah yang ingin ber-KB namun tidak terlayani Pasangan Usia Subur x 100 % KB (unmeet-need)

1

2

2

Remaja memperoleh informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi

3

4

e.

Persentase partisipasi laki-laki dalam ber-KB

Jumlah peserta KB Pria Jumlah Peserta KB keseluruhan x 100 %

f.

Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB secara mandiri

Jumlah peserta KB Aktif pelayanan swasta Jumlah KB aktif keseluruhan x 100 %

a.

Persentase jumlah PUS usia di bawah 20 Jumlah PUS usia dibawah 20 tahun Jumlah tahun Pasangan Usia Subur keseluruhan x 100 %

b. Persentase jumlah akses informasi layanan kesehatan reproduksi remaja

Jumlah rekapitulasi desa pendataan Jumlah desa di kab. Pati x 100 %

Semua keluarga yang mempunyai balita, remaja, dan lansia aktif dalam kegiatan tribina dan kelompok UPPKS lebih berkualitas

a.

Anggota BKB yang ber-KB Jumlah PUS anggota BKB x 100 %

b. Persentase PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Anggota UPPKS yang ber-KB Jumlah PUS anggota UPPKS x 100 %

4

Meningkatkan kualitas hidup perempuan

Persentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif

Jumlah perempuan di lembaga legislatif Jumlah anggota legislatif x 100 %

5

Meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

Persentase jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang melek huruf

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun x 100 %

3

Persentase anggota Bina keluarga Balita (BKB) yang ber-KB

1

2

3

4

6

Memperkuat dan memperluas peran kelembagaan pengarusutamaan gender

Persentase jumlah angkatan kerja perempuan.

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja keseluruhan x 100 %

7

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan

Persentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapat penanganan perlindungan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu.

Jumlah korban yang ditangani Jumlah korban yang melapor x 100 %.

8

Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dalam penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Jumlah korban yang ditangani Jumlah Korban yang bersedia diselesaikan hukum x 100 %.

18.

SKPD Tugas Pokok Fungsi

: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. : a. merumuskan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ; b. merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ; c. merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat ; d. penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; e. pembinaan dan penerangan kepada masyarakat ; f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat sumber daya alam, dan tekhnologi tepat guna serta penanggulangan kemiskinan ; g. pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan bimbingan keswadayaan masyarakat ; h. pembinaan penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Meningkatnya keberdayaan masyarakat di pedesaan.

a. Keberdayaan kelompok masyarakat pengembang Teknologi Tepat Guna (TTG).

Jumlah kelompok masyarakat penemu TTG

b. Keberdayaan kelompok lembaga adat dan budaya di pedesaan.

Jumlah lembaga adat yanga ada

c. Prosentase desa dalam penyusunan informasi data profil desa/kelurahan.

Jumlah desa yang telah menyusun informasi data profil desa dibagi jumlah desa x 100%

1

2

3

4

2

Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa

Prosentase fasilitasi BUMDes yang ada di desa.

Jumlah BUMDes yang terfasilitasi dibagi jumlah BUMDes yang ada x 100%

3

Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

a. Persentase penyerapan bantuan dan swadaya masyarakat dalam menunjang pembangunan.

Jumlah bantuan yang terserap dibagi jumlah bantuan yang dianggarkan x 100% dan (Total Anggaran dikurangi Jumlah Bantuan) dibagi Total anggaran x 100%.

b. Pengelolaan Sarana Air Bersih di pedesaan.

Jumlah Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) yang ada di desa.

4

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa

Prosentase kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan dibagi jumlah keseluruhan x 100%

5

Meningkatnya peran kesetaraan a. Peningkatan kesetaraan gender perempuan dan peningkatan dalam keluarga di desa tertinggal. gizi anak di pedesaan. b. Taraf kesehatan dan kualitas gizi anak sekolah di desa tertinggal.

Jumlah kelompok masyarakat mitra (P2M-BG)

6

Meningkatnya fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Peran lembaga desa dalam pembangunan

Jumlah anggota lembaga yang dilatih

7

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Berkurangnya penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin

Jumlah anak yang mendapatkan PMT-AS

19.

SKPD Tugas Pokok Fungsi

: BADAN LINGKUNGAN HIDUP : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup : a. Perumusan program pengendalian dampak lingkungan hidup; b. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan; c. Pengelolaan laboratorium lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan; d. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; f. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian kebersihan dan RTH; g. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan; i. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kemitraan lingkungan; j. Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup; k. pengelolaan administrasi umum dan pengembangan kapasitas kelembagaan; l. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungional.

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Peningkatan kemampuan dan peran serta Prosentase jumlah pengaduan kasus masyarakat serta mediasi dalam pencemaran dan atau kerusakan penanganan masalah lingkungan hidup lingkungan hidup yang ditindak lanjuti melalui kerjasama kemitraan berbagai pihak

Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup Dibagi Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti X 100

1 2

2 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah dan dan teknologi ramah lingkungan serta pengelolaan limbah

a.

3

4

Jumlah sumber air sungai lintas kabupaten yang dipantau kualitasnya

Jumlah sungai yang ada dipantau kualitasnya dalam satu tahun

b. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Jumlah usaha yang dipantau dibagi jumlah dipantau kualitas udara ambiennya dan usaha prosentase (%) jumlah sumber tidak bergerak yang terpantau memenuhi yang dipantau dan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi persyaratan teknis dan administrasi c.

Jumlah kelompok masyarakat yang Jumlah kelompok /masyarakat mengikuti sosialisasi/bimbingan pengelolaan sampah

d. Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Jumlah usaha yang mentaati persyaratan telah mentaati persyaratan administrasi administrasi dan teknis pencemaran. dan teknis pencegahan pencemaran air e.

Meningkatnya prosentase penanganan Sampah yang diproses tahun ini dibagi sampah sampah yang diproses tahun lalu x 100%

f.

Prosentase jumlah usaha dan atau Jumah usaha yang diawasi dibagi jumlah usaha kegiatan yang dapat diawasi dan yang yang diawasi yang taat peraturan perundangtaat terhadap peraturan perundang- undangan undangan di bidang Lingkungan hidup

1

3

2

Rehabilitasi dan pemulihan fungsi lingkungan

3

4

g.

Peningkatan pengembangan sarana dan Jumlah sarana dan sarana teknologi tahun ini prasarana teknologi lingkungan dibagi jumlah sarana dan sarana teknologi tahun lalu x 100 %

a.

Luas kawasan hutan lindung, sumber mata air dan lahan kritis yang berhasil di rehabilitasi

Luas kawasan hutan

b. Luas pantai terkena abrasi yang berhasil dibangun sabuk pantai dan ditanami mangrove

Luas pantai yang ditanami mangrove

c.

Jumlah lokasi lahan

Jumlah lokasi lahan yang mengalami kerusakan akibat penmbangan rakyat yang berhasil dikonversi

20.

SKPD Tugas Pokok

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

: a. b.

No 1 1

2

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan kebencanaan , pemaduserasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana

Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah dokumen pendukung perencanaan penanggulangan bencana

Pengukuran 4 jumlah dokumen dalam 1 tahun

a.

Formulasi : Jumlah Kepala yang ikut sosialisasi dibagi Kepala desa se-Kab. Pati x 100%

Jumlah partisipasi kepala desa dalam sosialisasi kebencanaan per tahun

1

2

3 b. Jumlah peserta gladi bencana per tahun c.

Jumlah peserta pelatihan SAR

4 jumlah peserta dlm satu tahun jumlah peserta dlm satu tahun

3

Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi

meningkatnya kecepatan penanggulangan bencana

Rata-rata kecepatan penanggulangan bencana

4

Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik

jumlah lokasi yang mendapatkan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Jumlah lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi

21. SKPD Tugas Pokok Fungsi

NO. 1 1.

2.

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : Membantu Bupati melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian : a. Penyusunan dan penetapan perencanaan badan; b. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang informasi dan data bidang pembinaan dan kesejahteraan, bidang mutasi, dan bidang pengembangan sumberdaya manusia; c. Pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian; d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian; e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan badan; f. Pengelolaan administrasi umum; g. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Sumber daya aparatur yang berkualitas dan bermoral

Meningkatnya pelayanan Prima

Indikator Kinerja Utama 3

Pengukuran 4

a.

Prosentase Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan & Pelatihan Struktural

Formulasi Penghitungan : Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dibagi jumlah jabatan yang ada kali 100 %

b.

Prosentase Jumlah PNS yang taat pada aturan

Formulasi Penghitungan : Jumlah PNS yang melanggar disiplin dibagi dengan jumlah PNS kali 100 %

Prosentase Ketepatan waktu penyelesaian Formulasi Penghitungan : Jumlah SK dan kebenaran pembuatan SK Kepegawaian kepegawaian yang tepat waktu dan benar dibagi jumlah SK yang diterbitkan dikali 100 %

22.

SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

KANTOR KETAHANAN PANGAN Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan; b. Pelaksanaan pelayanaan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahandi bidang Ketahanan Pangan; c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan pengumpulan, pengelohan dan penyajian data Ketahanan Pangan; e. Pelaksanaan prosedur kerja di bidang ketersediaan pangan; f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan ketersediaan pangan; g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan distribusi pangan; h. Pelaksanaan fasilitasi konsumsi pangan dan keamanan pangan; i. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian,keuangan,hukum, hubungan masyarakat,organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1

Peningkatan Ketahanan Pangan

a.

Diketahuinya skor pola pangan harapan ( PPH )

Skor PPH=% AKG X Bobot masing-masing kelompok pangan

b. Tersedianya cadangan pangan

Cadangan pangan kabupatendibagi 100ton

c.

Jumlah desa rawan pangan yang di tanganidibagi Jumlah desa rawan pangan x 100%

Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan

d. Ketersediaan energi per kapita

= Ketersediaan energi perkapitadibagi 2200 x 100%

e.

=Ketersediaan protein perkapitadibagi57

Ketersediaan Protein per kapita

1

2

2

Tersedianya pangan yang merata di seluruh wilayah Pati

3 f.

Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan ( fluktuasi harga )

g.

Terwujudnya informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah

a.

4 Jumlah capaian stabilitas harga padan KomoditasdibaginKomoditas

Realisasi informasi harga,pasokan dan aksesdibagi Target informasi harga, pasokan dan akses x 3 Ketersediaan energi & protein perkapita Ketersediaan energi perkapitadibagi 2200 x 100%

b. Penguatan cadangan pangan

Ketersediaan proteinperkapitadibagi 57 Cadangan pangan kabupatendibagi 100ton

3

Tersedianya informasi kondisi ketahanan pangan

Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah

Realisasi informasi harga,pasokan dan aksesdibagi Target informasi harga, pasokan dan akses x 3

4

Terjangkaunya pangan oleh semua lapisan masyarakat

Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan ( fluktuasi harga )

Jumlah capaian stabilitas harga padan KomoditasdibaginKomoditas

5

Meningkatnya konsumsi dan penganekaragaman pangan masyarakat Meningkatnya keamanan pangan masyarakat dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan Tertanganinya daerah rawan pangan

Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)

Skor PPH=% AKG X Bobot masing-masing kelompok pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Terpenuhinya pangan yang cukup bagi masyarakat

a. b.

6

7 8

Penanganan daerah rawan pangan Konsumsi Energi ( Kkal/hr) Konsumsi Protein ( gram/hr )

No 1

23. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. PATI Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan. a. Memberdayakan lembaga kearsipan dan perpustakaan; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan dan perpustakaan; c. Mengembangkan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan dan Perpustakaan; d. Memasyarakatkan Arsip dan Perpustakaan; e. Mewujudkan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan yang edukatif dan rekreatif berbasis teknologi informasi; f. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran Strategi 2

Indikator Kinerja Utama 3

Pengukuran 4

1.

Meningkatnya kemampuan teknis lembaga kearsipan dan perpustakaan

Penerapan pengelolaan arsip dan perpustakaan secara baku

Jumlah Unit Kerja yang telah menerapkan pengelolaan arsip dan perpustakaan secara baku dibagiJumlah Unit Kerja x 100%

2.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Peningkatan jumlah kegiatan yang dapat menambah pengetahuan SDM di bidang Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan dibagi Jumlah SDM x 100%

3.

Terwujudnya masyarakat sadar arsip dan menghargai warisan budaya

Terpeliharanya arsip / dokumen sejarah baik yang berbentuk tekstual maupun non tekstual yang tersimpan di Unit Kerja maupun DEPO ARSIP Kantor ARPUSDA.

Jumlah arsip yang telah tersimpan dan terpelihara di Unit Kerja Pemerintah Kab. Pati maupun di DEPO ARSIP Kantor ARPUSDA dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%

1

2

3

4

4.

Terwujudnya pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan

Meningkatnya jumlah kegiatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Jumlah kegiatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dibagi Jumlah kegiatan x 100%

5.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap perpustakaan dan kearsipan sebagai sumber informasi.

Meningkatnya jumlah koleksi buku dan arsip yang tersedia di perpustakaan daerah dan fasilitas hotspot area agar mudah diakses masyarakat.

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahundibagi Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

24. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. Membantu Bupati dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian. a. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan penelitian pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian; b. Pembinaan dan koordinasi peleksanaan penelitian pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian dijajaran pemerintah daerah; c. Pengelolaan administrasi umum; d. Pelaksanaan evaluasi, penelitian, pengembangan, pengakajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian; e. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional peneliti.

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran

1

2

3

4

1

2

Pelaksanaan evaluasi, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian Ilmu pengetahuan dan teknologi

a.

Jumlah Penilitian dan pengkajian

b. Jumlah Hasil Rekayasa teknologi terapan

Jumlah Hasil Rekayasa teknologi terapan

Terwujudnya Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian, penerapan, perekayasaan,

Jumlah pembinaan dan koordinasi

Jumlah pembinaan dan koordinasi,

Jumlah Penilitan dan pengkajian

NO 1 1

2

25. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bindang operasional dan penertiban, penegakan perda, penyuluhan kesamaptaan. a. Penyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati; b. Pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati; c. Pelaksana koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan aparatur lainnya; d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Bupati; e. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor; f. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah; g. Pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; h. Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

SASARAN 2 Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas

Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda dan peraturan perundangundangan lainnya

INDIKATOR KERJA UTAMA 3

PENGUKURAN 4

a. Rasio jumlah polisi pamong praja yang terlatih

Jumlah anggota pol-PP yang mendapatkan latihan dibagi jumlah anggota pol-PP x 100%

b. Pelatihan dan Pembinaan anggota satlinmas

jumlah satlinmas yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dalam satu tahun.

a. Menurunnya pelanggar Perda

Jumlah pelanggaran perda dalam satu tahun

b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketrentaman,keindahan di Kabupaten

Penyelesaian pelangaran K3 setahun dibagi Pelanggaran K3 setahun x 100 %

1 3

2 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum

3

4

a. Cakupan patroli petugas Satpol PP

Rata pelaksanaan patroli per bulan

b. Tawuran/perkelahian antar kelompok

Jumlah tawuran/perkelahian antar kelompok dalam satu tahun.

c. Jumlah demonstrasi

Jumlah demontrasi dalam setahun

26. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

No. 1

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik. a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan bangsa dan politik, ideologi dan kewaspadaan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama 3

Pengukuran 4

1

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

jumlah gangguan keamanan wilayah

Jumlah kejadian gangguan dibagi jumlah potensi kejadian x 100%

2

Penegakan Empat Pilar Kebangsaan dan Bela Negara Bagi Masyarakat

a.

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pendahuluan bela negara

3

Meningkatnya pengawasan terhadap orang asing

Jumlah partisipasi masyarakat tentang bela negara

b. Prosentasi kerukunan antar umat beragama

Kejadian konflik sara dibagi potensi konflik sara x 100%

c.

Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar Talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terwujudnya wawasan kebangsaan masyarakat

d. Terwujudnya jiwa kewaspadaan nasional, berbangsa dan bermasyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti lokakarya kewaspadaan nasional

Prosentasi pengawasan orang asing

Orang asing yang terpantau dibagi orang asing yang ada di Kabupaten Pati X 100%

1

2

3

4

Meningkatnya pengawasan terhadap radikalisme, terorisme dan gangguan kantrantibmas

Prosentasi pemantauan organisasi terlarang

Jumlah Organisasi terlarang di bagi Organisasi yang ada di Kabupaten Pati X 100%

5

Meningkatnya Sistem dan Iklim Politik yang Demokratis

Prosentasi pengetahuan kaum perempuan tentang politik

Jumlah kaum perempuan yang mengikuti pendidikan politik dibagi kaum perempuan yang punya hak pilih X 100%

6

Meningkatnya Komunikasi Antara Parpol, Ormas/ LSM dengan Pemerintah

a.

Jumlah anggota Ormas / LSM dan Partai Politik yang mengikuti Forum diskusi Politik di bagi jumlah Ormas/Lsm dan parpol di Kab. Pati X 100%

Prosentasi peran ormas / LSM dan Partai Politik dengan Pemerintah

b. Prosentasi Pendidikan politik bagi pemilih pemula

4

Jumlah pemilih pemula yang mengikuti pendidikan politik dibagi jumlah pemilih pemula di Kabupaten Pati X 100 %

27. SKPD Tugas Pokok

: :

Fungsi

:

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kemanan dan kepastian.pelaksanaan penyusunan program kantor; a. penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal; b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; f. pelaksanaan kebijakan penanaman modal; g. pengelolaan administrasi umum dan pengembangan kapasitas kelembagaan; dan h. pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1.

2.

Meningkatnya Investasi/Penanaman Modal.

Tercapainya transparansi pelayanan perizinan.

Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi

∑

Jumlah investor berskala nasional

Jumlah investor setiap tahun (PMA/PMDN)

Jumlah nilai investasi berskala nasional

Jumlah nilai investasi setiap tahun (rupiah)

Lama proses perizinan

Sesuai ketentuan SOP

28. SKPD Tugas Pokok

: RSUD RAA Soewondo Pati : membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan didaerah dibidang kesehatan melalui upaya kegiatan peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya rujukan. : a. Penyelenggaraan pelayanan medis; b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan; d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. Penyelenggaraan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; f. Penyelenggaraan pengembangan program dan sistem informasi manajemen; g. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; h. Penyelenggaraan ketata usahaan; i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional .

Fungsi

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGUKURAN

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

a.

Menigkatnya kun jungan IGD

(Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 %

b. Meningkatnya jumlah kunjungan Rawat Jalan

(Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 %

c.

(Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 %

Meningkatnya jumlah Pasien RI

d. Meningkatnya BOR (Bed Ocupancy Rate)

BOR tahun lalu dikurangi BOR Tahun ini

1

2

2

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

3

4

e.

Menurunnya LOS (Length of Stay)

BOR tahun ini dikurangi BOR Tahun lalu

f.

Meningkatnya TOI (Turn Over Interval)

TOI tahun ini dikurangi TOI Tahun lalu

g.

Menurunnya GDR (Growth Death Road)

GDR tahun lalu dikurangi GDR Tahun ini

a.

Meningkatnya jumlah kunjungan Pasien Rawat Jalan

a.

Pasien JAMKESMAS

b. Pasien JAMKESDA

c.

Meningkatnya jumlah kunjungan Pasien Rawat Inap :

a.

Pasien JAMKESMAS

b. Pasien JAMKESDA

(Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 % (Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 %

(Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 % (Jml Pasien Tahun ini dikurangi Jumlah pasien Tahun lalu) dibagi jumlah pasien tahun lalu kali 100 %

1 3

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.

3 a.

4

Meningkatnya Kerjasama pendidikan

a. D3

(Jumah Kerja sama D3 tahun ini dikurangi jumlah kerja sama D3 tahun lalu) dibagi jumlah kerjasama tahun lalu dikali 100 %

b. Stikes

(Jumah Kerja sama STIKES tahun ini dikurangi jumlah kerja sama STIKES tahun lalu) dibagi jumlah kerjasama tahun lalu dikali 100 %

c. Fakultas kedokteran

(Jumah Kerja sama Fak. Kedokteran tahun ini dikurangi jumlah kerja sama Fak. Kedokteran tahun lalu) dibagi jumlah kerjasama tahun lalu dikali 100 %

2. Meningkatnya Kualitas tenaga Kesehatan a. Diklat siswa 1 bulan

(Jumah tenaga terlatih tahun ini - jumlah tenaga terlatih tahun lalu) : jumlah tenaga terlatih tahun lalu x 100 %

b. Diklat siswa 1 bulan (D3)

(Jumah tenaga D3 terlatih tahun ini - jumlah tenaga D3 terlatih tahun lalu) : jumlah tenaga D3 terlatih tahun lalu x 100 %

1

2

3

4

c. Diklat siswa 1 bulan ( S1)

(Jumah tenaga S1 terlatih tahun ini - jumlah tenaga S1 terlatih tahun lalu) : jumlah tenaga S1 terlatih tahun lalu x 100 %

d. Diklat ketrampilan khusus 1 bln

(Jumah tenaga Khusus terlatih tahun ini - jumlah tenaga khusus terlatih tahun lalu) : jumlah tenaga khusus terlatih tahun lalu x 100 %

e. Penelitian S1

(Jumah penelitian S1 tahun ini - jumlah penelitian S1tahun lalu) : jumlah penelitian S1 tahun lalu x 100 %

f.

Penelitian S2

(Jumah penelitian S2 tahun ini - jumlah penelitian S2 tahun lalu) : jumlah penelitian S2 tahun lalu x 100 %

g. Penelitian D3

(Jumah penelitian D3 tahun ini - jumlah penelitian D3 tahun lalu) : jumlah penelitian D3 tahun lalu x 100 %

3. Meningkatnya Kuantitas tenaga Kesehatan

(Jumah tenaga tahun ini - jumlah tenaga tahun lalu) : jumlah tenaga tahun lalu x 100 %

29. SKPD TUGAS POKOK FUNGSI

NO 1

: : :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kabijakan daerah di bidang kesehatan dengan titik berat pada bidang pelayanan dan penunjang. a. Penyelenggaraan pelayanan medis; b. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan; c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik; d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. Penyelenggaraan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; f. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; g. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor; h. Pembinaan dan bimbingan kepada jabatan fungsional.

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

PENGUKURAN 4

1.

Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diunggulkan

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kayen Kab. Pati

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kayen Kab. Pati dalam satu tahun

2.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan standart Kemenkes RI

Jumlah pelatihan sumber daya Manusia minimal 20 jam per tahun

Jumlah pelatihan sumber daya Manusia minimal 20 jam per tahun

30. SKPD Tugas Pokok

: INSPEKTORAT KAB. PATI : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; c. emeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Fungsi

No.

Sasaran Srategi

Indikator Kinerja Utama

Pengukuran

1

2

3

4

1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Meningkatnya kegiatan Pelatihan Kantor Jumlah kegiatan PKS yang telah dilaksanakan sumber daya pengawasan, perencanaan, Sendiri (PKS) yang telah dilaksanakan. selama satu tahun. evaluasi dan monitoring hasil pengawasan.

2.

Meningkatkan pemeriksaan.

3.

Meningkatkan manajemen yang handal Jumlah pengawasan. dan profesional

kuantitas

objek Jumlah objek pemeriksaan.

Jumlah objek pemeriksaan dalam satu tahun

Jumlah laporan yang dihasilkan dalam satu tahun.

31.

SKPD Tugas Pokok

Fungsi

NO 1 1.

: KECAMATAN : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan : a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Penyusunan rencana dan program yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana kerja pembiayaan kecamatan; c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi; d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; h. Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjaadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Sasaran Strategi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan a. publik sesuai dengan standar pelayanan minimal

Indikator Kinerja Utama

PENGUKURAN

3 4 Persentase penyelesaian Pelayanan Penyelesaian Administrasi Perijinan dibagi Administrasi Perijinan Terpadu di pengajuan Perijinan x 100% Kecamatan

1

2 b.

2.

Meningkatnya kemandirian desa a. untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat b.

3 4 Persentase penyelesaian pelayanan Penyelesaian KTP dan KK dibagi pengajuan KTP dan KTP dan KK. KK x 100%. Jumlah lembagaa kemasyarakatan Jumlah lembaga masyarakat desa. desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Persentase penyerapan keuangan desa

3.

Meningkatnya pendapatan daerah.

Prosentase pelunasan PBB

4.

Meningkatnya keamanan ketertiban masyarakat

5.

Meningkatnya kualitas hidup dan Jumlah pembinaan tim PKK desa perlindungan perempuan dan anak

6.

peningkatan hasil pembangunan.

dan Angka kriminalitas

bantuan Jumlah bantuan yang terserap dibagi jumlah bantuan yang diterima x 100%. Jumlah pajak yang terbayar dibagi Jumlah baku pajak x 100% Jumlah kejadian kriminalitas dalam satu tahun

Jumlah pembinaan tim PKK desa dalam satu tahun

perencanaan Jumlah usulan masyarakat yang jumlah Usulan yang diakomodasi dalam satu tahun terakomodasi dalam usulan Musrenbang tingkat kecamatan

qt

dr)

SD

o

,d \J

q

> fr

!.f,+

la F 9D

"* \o E '€ qn

@,r

TJ

la

;J ;i

-l# ng '* g

E

-

w

l$e

I'

G

D

F}

t+ €+

!b

a

,td

iI lJ

D

FB

*

trg

F

0a

E

s

\<

f,u

.E

n (D

B

a B

g F

qa

r-

p tt

r€

3

E' A

E

'i+

lr -!l

F

lD

G L

H

s p €

EI

p p E

O. pF}

r:r>

F}

Ct p

#

FA

ra

IR IR *La

rt fiE x\ 8F \e

++ DSD

5 d

CD

{+ E

ED

F

FT

TD

1€

H

H

p

#

t

D

6 "s sFi ns F s) F + 'FF F^ a !$ p p & lr

E o

€

€ 8E

s s s

& tt6

tr

D

fi+r r!*

il| & rrt

5

s $b

95

r<

c+ !E

F E p

tr

N

pt)

g * s G €* €) H

6

ct

"s ?t

s€

xtt "-Ea F F Bt

eD

rt

E €p 5

3 s

B F

@

q<

E5

tt Gfi 3 g rt TD p

=

sp

-e

,ai

Fg

!D

€*

F'X F Ff t+9 !t s

BH H$ H> XE a a R5

F

p

F

F

6

p E. p

sia

.g

H

s s B

G-

!qS}

FS FP FH

E

g

,t€

RE h.

eg gF

6 FT

F

g

E

F$A -FgFF

F- FFB

ga$$ s'g

F FB

IF gH FFFg$F

F E s $ Ftr

E FAE SH AE

sr $H$$E$ FHHFHSffE

BEFxHE

FEFFFFFgE Ffr rET H'$ B lF.gH'f,FBe E=F*F****

FtrFtrFtrgEH

F

f

e

F

e*

H

Ee(r

trEn gE s

E'*@

$)

&>