BUPATI PATI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang
: a. bahwa
dalam
penyelenggaraan
rangka
pembinaan
pemerintah
daerah
dan
pengawasan
khususnya
untuk
mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia yang dilaksanakan melalui pembinaan keluarga termasuk didalamnya anak dan remaja sehingga tercipta keluarga yang memiliki ketahanan mental dan spiritual dengan pendekatan peningkatan kedudukan, peran, tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat; b. bahwa sehubungan adanya penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Operasional Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination Of All Forms of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Program
Terpadu
Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Provinsi
Jawa
Tengah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
Kabupaten
Pati
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PROGRAM
TERPADU
PETUNJUK
OPERASIONAL
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) KABUPATEN PATI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati. 6. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa
adalah
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 12. Pemberdayaan Masyarakat adalah : a. memberikan
kekuasaan,
mengalihkan
kekuatan
atau
mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara mandiri; b. meningkatkan
kemampuan
masyarakat
melalui
pelaksanaan
berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. 13. Perspektif adalah secara harfiah berarti pengharapan atau tinjauan. 14. Gender adalah pembedaan peran, sifat, perilaku, tanggung jawab dan nilai-nilai yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki oleh sosial budaya. 15. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender yang selanjutnya disingkat P2M-BG adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
16. Diskriminatif adalah pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan
untuk
mengurangi
atau
menghapuskan
pengakuan,
penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya terhadap perempuan terlepas dari status perkawinan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. 17. Pengarusutamaan
Gender
adalah
sebuah
strategi
yang
mengintegrasikan aspirasi, masalah, pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan praktis dan strategi gender. 18. Focus Group Discussion yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi kelompok yang terarah dan terfokus berdasarkan hasil observasi dan kajian dokumen. 19. Hak Reproduksi adalah hak manusia yang didasarkan pada pengakuan hak asasi semua pasangan maupun perorangan untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah anak, jarak saat melahirkan, informasi dan cara-cara yang dibutuhkan dalam melahirkan, mendapatkan derajat kesehatan reproduksi dan seksual yang paling tinggi serta hak untuk memutuskan tentang masalah. 20. Pekerjaan Reproduktif adalah jenis pekerjaan yang tidak memiliki nilai tukar atau tidak menghasilkan uang, misalnya tanggung jawab mengasuh anak, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya. 21. Pekerjaan Produktif adalah jenis pekerjaan yang memiliki nilai tukar atau menghasilkan uang, misalnya bekerja di luar rumah (bekerja di perusahaan, dipasar dan lain sebagainya).
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 (1)
Tujuan Umum. Program P2M-BG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan kesetaraan dan keadilan melalui
kegiatan
lintas
bidang
pembangunan
dalam
upaya
penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan. (2)
Tujuan Khusus. a. meningkatkan kualitas hidup keluarga; b. meningkatkan kondisi, status dan kedudukan perempuan; c. meningkatkan akses pada pendidikan; d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan; e. meningkatkan status derajat kesehatan, termasuk hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; f. meningkatkan pendapatan keluarga; g. meningkatkan
partisipasi
perempuan
dalam
mengambil
keputusan; h. menumbuhkan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; i. meningkatkan kualitas permukiman; j. meningkatkan dan mengentaskan kualitas produksi dan teknologi pertanian; k. meningkatkan akses terhadap informasi pasar. Bagian Kedua Kebijakan Pasal 3 Kebijakan dalam P2M-BG meliputi : a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat mitra melalui proses belajar untuk menumbuhkan kesadaran kritis;
b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat; c. peningkatan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan masyarakat; d. peningkatan kualitas lingkungan hidup; e. peningkatan kesempatan berusaha; f. peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program; g. peningkatan
partisipasi
dan
kewaspadaan
untuk
menjamin
kelangsungan program; h. penguatan kelembagaan masyarakat. Bagian Ketiga Strategi Pasal 4 Guna mempercepat terlaksananya kebijakan P2M-BG maka diperlukan strategi yang meliputi : a. meningkatkan komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan; b. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta kemampuan petugas dan masyarakat mitra; c. menumbuhkan
kemandirian
masyarakat
mitra
dan
penguatan
kelembagaan masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan; d. memantapkan keterpaduan dan kordinasi program kegiatan; e. meningkatkan peran fasilitas pemerintah. BAB III MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERPERSPEKTIF GENDER Bagian Kesatu Pemilihan Lokasi Pasal 5 (1)
Desa/Kelurahan yang mempunyai karakteristik tingkat kemiskinan paling tinggi dan atau Desa/Kelurahan Terpencil.
(2)
Kriteria
tingkat
kemiskinan
Desa/Kelurahan
ditentukan
oleh
Pemerintah Kabupaten. (3)
Kabupaten Pati menentukan satu Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi P2M-BG yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Pemilihan Masyarakat Mitra Pasal 6
Masyarakat Mitra yang dipilih untuk menjadi subyek dalam P2M-BG adalah : a. Keluarga Inti (terdiri dari suami, istri dan anak) termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (karena tidak adanya suami), yang berada di Desa/Kelurahan Lokasi P2M-BG, sehingga yang menjadi masyarakat mitra adalah tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki anak-anak dan dewasa. b. Keluarga Inti yang menjadi Masyarakat Mitra adalah Keluarga Miskin. c. Kriteria Keluarga Miskin adalah : 1. penghasilan keluarga kurang dari Rp.10.000,- rata-rata/hari dan atau setara 3 kg beras; 2. karena alasan ekonomi keluarga tidak dapat makan minimal 2 kali/hari dan/atau terdapat anggota keluarga yang kurang gizi; 3. karena alasan ekonomi keluarga tidak mampu menjangkau pelayanan
kesehatan
(termasuk
Keluarga
Berencana)
di
Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Polindes; 4. karena alasan ekonomi terdapat usia sekolah (wajib belajar 9 tahun) yang tidak sekolah/putus sekolah; 5. karena alasan ekonomi tidak dapat menempati tempat tinggal yang layak (lantai tanah, luas tanah kurang dari 32 m2, dinding bukan dari tembok dan atau papan); 6. karena alasan ekonomi anggota keluarga tidak mempunyai sedikitnya 3 (tiga) stel pakaian yang layak pakai. d. Jumlah masyarakat mitra adalah 100 Keluarga Inti.
Bagian Ketiga Pengorganisasian dan Tahapan Kegiatan Paragraf 1 Pengorganisasian Pasal 7 Pengorganisasian P2M-BG terdiri dari : a. Kabupaten. 1. Bupati adalah penanggung jawab P2M-BG di Tingkat Kabupaten. 2. Pelaksana P2M-BG adalah dalam bentuk Tim yang terdiri dari Badan/Dinas/Kantor di Tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Wakil Bupati
dan
secara
teknis
dikoordinasikan
oleh
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) P2M-BG. 3. Dalam pelaksanaan program kegiatan di Desa/Kelurahan, Tim Pelaksana Kabupaten dibantu oleh Tim Pelaksana P2M-BG Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten. 4. Tim Pelaksana P2M-BG dalam melaksanakan program kegiatan dapat bermitra dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat formal maupun non formal seperti LSM, Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan lain-lain. 5. Tim Pelaksana P2M-BG Kabupaten Pati dalam bentuk Tim Pengelola P2M-BG. b. Desa/Kelurahan. 1. Kepala Desa/Kelurahan adalah penanggung jawab pelaksanaan P2M-BG. 2. Dalam pelaksanaan P2M-BG oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dibantu
oleh
Lembaga
Kemasyarakatan
dan
Fasilitator
Desa/kelurahan yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. 3. Fasilitator Desa/Kelurahan terdiri dari warga masyarakat yang berasal dari Desa/Kelurahan Lokasi P2M-BG, yang dianggap mempunyai kemauan dan kemampuan sebagai seorang fasilitator. 4. Jumlah fasilitator Desa/Kelurahan minimal 3 (tiga) orang dengan komposisi yang berimbang memperhatikan kesetaraan gender. 5. Fasilitator
Desa/Kelurahan
ditetapkan
kesepakatan musyawarah di Desa/Kelurahan.
berdasarkan
hasil
Paragraf 2 Tahapan Kegiatan Pasal 8 Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan P2M-BG dilaksanakan secara partisipatif yang memfokuskan pada proses belajar dan penyadaran kritis dengan melibatkan secara penuh masyarakat. Pasal 9 Tahapan kegiatan pelaksanaan P2M-BG sebagai berikut : a. Penyusunan Data Dasar. Kegiatan
dalam
penyusunan
data
dasar
dilakukan
dengan
menggunakan tehnik-tehnik partisipatif yang difasilitasi oleh Fasilitator Desa/Kelurahan. Adapun penyusunan data dasar meliputi: 1. Identifikasi Masalah. 2. Identifikasi Kebutuhan. 3. Identifikasi Potensi. b. Perencanaan Kegiatan. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan bersama-sama dengan
masyarakat
mitra,
dengan
menggunakan
tehnik-tehnik
partisipatif dengan difasilitasi oleh Fasilitator Desa/Kelurahan. Adapun kegiatan penyusunan perencanaan meliputi : 1. pengorganisasian masalah dan penentuan peringkat masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani. 2. pemecahan masalah dan penentuan prioritas pemecahan masalah yang dianggap tepat dengan melihat potensi yang ada di Desa/Kelurahan. 3. penentuan program dan kegiatan. 4. pembagian peran serta antara stakeholder dan masyarakat mitra. c. Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi : 1. pengorganisasian masyarakat mitra. 2. proses belajar. 3. penumbuhan kesadaran kritis untuk menuju proses perubahan. 4. fasilitasi.
d. Evaluasi Kegiatan. 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan P2M-BG dilakukan oleh masyarakat mitra dengan menggunakan tehnik-tehnik partisipatif. 2. Selain itu evaluasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan Tim Pelaksana P2M-BG di semua tingkatan secara berjenjang. 3. Waktu pelaksanaan evaluasi kegiatan P2M-BG bagi masyarakat mitra disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat mitra dan fasilitator Desa/Kelurahan, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Tim Pelaksana P2M-BG dilakukan sesuai kebutuhan. Paragraf 3 Program dan Kegiatan Pasal 10 Dalam penentuan jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan dilakukan melalui proses partisipatif, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat mitra serta potensi yang ada di Desa/Kelurahan, sehingga tidak semua jenis program dan kegiatan nantinya bisa dilaksanakan. Pasal 11 Program dan kegiatan dalam P2M-BG adalah : a. Peningkatan Akses pada Pendidikan. 1. Tujuan. a) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat mitra khususnya dan masyarakat di Desa/Kelurahan pada umumnya; b) meningkatkan akses masyarakat mitra pada pendidikan dasar. 2. Bentuk Kegiatan. a) Kejar Paket dan Keaksaraan Fungsional; b) pemberian bea siswa bagi anak laki-laki dan perempuan, khususnya pada keluarga masyarakat mitra; c) penyelenggaraan taman bacaan; d) penyelenggaraan sanggar belajar; e) dan lain sebagainya.
b. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan. 1. Tujuan. Meningkatkan
pengetahuan,
ketrampilan
dan
kemampuan
masyarakat mitra, terutama yang berpenghasilan rendah dalam upaya meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan keluarga. 2. Bentuk Kegiatan. a) pelatihan tentang ketrampilan produski, penanganan pasca panen,
pengobatan hasil pertanian/perikanan/peternakan,
identifikasi pekarangan, diverifikasi tanaman, pemasaran hasil pertanian/perikanan/peternakan,
ketersediaan
pangan
bagi
rumah tangga dan lain sebagainya; b) mengadakan demlot pertanian sesuai dengan jenis pertanian yang menjadi andalan di Desa/Kelurahan Lokasi P2M-BG; c) mengadakan studi banding ke daerah yang mempunyai pertanian/perikanan/peternakan yang sudah dianggap baik; d) mengadakan
fasilitasi
pada
Lembaga
Keuangan
untuk
permodalan bagi masyarakat mitra yang membutuhkan; e) dan lain sebagainya. c. Peningkatan Kualitas Permukiman. 1. Tujuan. a) meningkatkan
pengetahuan
masyarakat
mitra
tentang
perumahan dan permukiman sehat; b) meningkatkan kualitas perumahan masyarakat mitra; c) terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat mitra; d) menciptakan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat, bebas dari polusi; e) mengembangkan manajemen pengelolaan sanitasi dan air bersih; f)
meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Bentuk Kegiatan. a) pemugaran perumahan; b) pengadaan dan pemeliharaan santiasi; c) penyediaan, distribusi dan pengelolaan air bersih; d) perbaikan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; e) pemanfaatan pekarangan dan penghijauan; f)
dan lain sebagainya.
d. Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat. 1. Tujuan. a) meningkatkan pengetahuan masyarakat mitra tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi; b) menurunkan kasus anemia pada Wanita Usia Subur (WUS) ibu hamil dan ibu nifas; c) meningkatkan kesadaran masyarakat mitra tentang kehamilan sehat dan persalinan aman; d) menurunkan kasus kesakitan dan kematian ibu hamil dan bersalin. 2. Bentuk Kegiatan. a) pendidikan tentang gizi melalui kelompok setara (kelompok dewasa dan remaja); b) bantuan tablet Fe (besi) untuk Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil; c) pendidikan pra nikah bagi calon pengantin; d) sosialisasi tentang partisipasi KB laki-laki; e) sosialisasi tentang hak individu untuk ber-KB; f)
sosialisasi ”menjadi ayah” bagi laki-laki anggota masyarakat mitra;
g) belajar bersama tentang pengasuhan anak. e. Mewujudkan Desa/Kelurahan. 1. Tujuan. a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mitra tentang pola hidup sehat dan kesadaran untuk hidup sehat; b) meningkatkan kualitas lingkungan perdesaan (sanitasi dan hygienis); c) mengembangkan pelayanan kesehatan dasar di perdesaan. 2. Bentuk Kegiatan. a) pelatihan
tentang
motivasi
dan
berusaha; b) pelatihan tentang manajemen usaha.
kepercayaan
diri
dalam
Paragraf 4 Jangka Waktu Pelaksanaan P2M-BG Pasal 12 Jangka waktu pelaksanaan P2M-BG di Desa/Kelurahan dilakukan secara berkesinambungan, selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan : a. Tahap I
:
Penyusunan Data Dasar;
b. Tahap II
:
Pelaksanaan Program;
c. Tahap III
:
Pembinaan lanjut. Pasal 13
(1)
Selama jangka waktu pelaksanaan program berjalan, dikembangkan P2M-BG ke Desa/Kelurahan yang lain.
(2)
Jumlah Desa/Kelurahan yang dikembangkan menjadi lokasi P2M-BG adalah 1 (satu) Desa/Kelurahan. Paragraf 5 Sumber Biaya P2M-BG Pasal 14
Sumber biaya untuk menunjang pelaksanaan P2M-BG berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Provinsi Jawa Tengah; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati; d. Swadaya masyarakat, melalui jimpitan, tabungan, arisan, zakat, shodaqoh, infaq dan lain sebagainya; e. Sumber dana lain yang tidak mengikat. BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 15 (1)
Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program dan kegiatan, administrasi dan pelaporan.
(2)
Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode dialog dengan tehnik FGD atau diskusi kelompok yang terarah, observasi dan kajian dokumen.
(3)
Pemantauan dilaksanakan disemua tingkatan oleh Tim Pelaksana P2M-BG secara periodik.
(4)
Hasil pemantauan dipergunakan untuk memberikan umpan balik sebagai bagian
dari
proses
penyempurnaan
perencanaan
refleksi guna aksi
perbaikan
berikutnya
dalam
serta
untuk
penyusunan dokumen pelaporan. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 16 (1)
Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan dan hambatan dan tahapan
penyusunan
data
dasar/perencanaan
kegiatan,
pelaksanaan kegiatan. Adapun pengukuran itu dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan P2M-BG : a. adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dan stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan. b. bertambahnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan para pengelola dan masyarakat. c. timbulnya
kemandirian
penguatan
masyarakat
kelembagaan
mitra
masyarakat
dan yang
mantapnya ada
di
Desa/Kelurahan. d. meningkatkan ketrampilan dan hasil program kegiatan lintas sektor. e. meningkatnya peran fasilitasi pemerintah sesuai kebutuhan yang ada di Desa/Kelurahan. (2)
Evaluasi dilaksanakan pada setiap proses tahapan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat mitra dengan fasilitas oleh Fasilitator Desa/Kelurahan.
(3)
Evaluasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana P2M-BG.
Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 17 (1)
Laporan pelaksanaan P2M-BG Desa/Kelurahan disampaikan ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Provinsi.
(2)
Pelaporan pelaksanaan P2M-BG dilakukan setiap pelaksanaan tahapan kegiatan selesai dan setiap akhir tahun. BAB V PENUTUP Pasal 18
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun
2005
tentang
Petunjuk
Operasional
Program
Terpadu
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Pebruari 2010
BUPATI PATI, Ttd T A SI M A N
Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Pebruari 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ttd HARYANTO, SH. MM Pembina Tingkat I NIP. 19640408 199103 1011 BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 15
