PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian pembagian Alokasi Dana Desa, perlu mengubah ketentuan pada penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Propinsi
Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
2004
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
Kabupaten
Pati
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1)
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pembagiannya dirinci sebagai berikut: a. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada semua Desa secara merata, sebesar 60 % (enam puluh persen); b. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa dan diberikan secara proporsional, sebesar 40 % (empat puluh persen).
(2)
Alokasi
Dana
Desa
yang
diberikan
kepada
Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur pembagiannya dengan mempertimbangkan : a. persentase kepala keluarga miskin; b. jumlah penduduk Desa; c. luas wilayah Desa; dan d. dihapus. (3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
Pembagian
dan
penghitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 16 Desember 2010
BUPATI PATI, Ttd TASIMAN Diundangkan di Pati pada tanggal 16 Desember 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd HARYANTO,SH,MM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
I.
UMUM Kebijakan penyediaan anggaran bagi Desa yang dialokasikan dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD) yang mulai diterapkan di Kabupaten Pati pada Tahun 2008, kiranya secara nyata telah terbukti membantu Desa. Hal ini mengingat bahwa keberadaan ADD diantaranya telah dapat dirasakan manfaatnya dalam menopang fungsi Desa terutama dalam rangka penyediaan layanan dasar warga Desa (pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), yang merupakan salah satu dari dua komponen dasar terkait dengan isu kesejahteraan selain pengembangan ekonomi Desa yang berbasis pada potensi lokal. Disamping itu, dukungan dana yang dialokasikan dalam ADD
sedikit
banyak
juga
telah
membantu
Pemerintah
Desa
dalam
mengimplementasikan Perencanaan Desa, baik yang dibuat dalam bentuk strategis sebagai rencana jangka panjang, jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPKMDesa), maupun rencana pembangunan tahunan (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa atau RKPDesa); yang kesemuanya ini merupakan sistem terpadu yang dibuat dalam sistem budgeter (budgetary system) di Desa melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Dalam praktek di lapangan, selama kurun waktu dua tahun penerapannya di Kabupaten Pati (sebagaimana juga di Daerah lain), ADD ternyata oleh sebagian besar Pemerintah Desa setempat kemudian dijadikan sebagai komponen utama yang sangat penting dalam sumber pendapatan Desa. Hal ini terutama sekali dapat dibuktikan manakala selama ini sumber-sumber pendapatan Desa lainnya secara praktis tidak dapat diandalkan. Sumber pendapatan asli Desa relatif tidak dapat digali karena hanya sebagian kecil Desa saja yang masih memiliki akses terhadap sumberdaya alamnya yang dapat dikelola baik oleh Pemerintah Desa setempat maupun oleh warganya untuk mendatangkan hasil bagi keuangan Desa. Selain itu, sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga pun sama sekali tidak dapat diandalkan kontinuitas maupun jumlahnya.
Pengalokasian dana Desa sebagaimana dimaksud dalam skema penerapan ADD yang semakin besar, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah dengan mendasarkan pada besaran dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tentunya sangat diharapkan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan fungsi Desa sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini terutama diharapkan dalam rangka memaksimalkan wujud pemerataan dan keadilan antar Desa yang ada di wilayah. Dalam kaitan ini, sebagaimana yang telah berjalan, besaran ADD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa dapat berbeda satu dengan yang lain. Pemberian ini didasarkan pada upaya pemerataan, perwujudan keseimbangan, dan asas keadilan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya kondisi demografis, potensi desa, dan kemiskinan. Dengan penerapan formula atau rumus tertentu dalam penentuan besaran ADD yang diterima oleh Desa, diharapkan dana yang diberikan akan dapat mewujudkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan kondisi Daerah yang senantiasa berkembang. Terkait dengan hal ini, dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pemberian fasilitasi dalam penerapan kebijakan daerah dalam skema ADD. Penyaluran dana yang telah berlangsung dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini ternyata dijumpai satu peroalan terkait pemaksimalan pemanfaatan alokasi dana yang tersedia di tingkat Daerah. Hal ini terutama terkait penggunaan kategori kemiskinan dan potensi desa berupa keberadaan bondo Desa dalam rumus penentuan besaran ADD yang diterima oleh Desa. Jika dalam rumus itu, kemiskinan dihitung berdasarkan angka mutlaknya, maka akan lebih tepat jika digunakan persentase kemiskinan. Selain persoalan itu, untuk memasukkan faktor bondo desa sebagai unsur pengurang dalam penentuan rumus ADD, ternyata dijumpai kekeliruan dalam penerapannya yang justru tidak memaksimalkan penyerapan atau penyaluran dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan oleh daerah. Diluar itu, kesalahan teknis seperti memasukkan jumlah kelurahan dalam rumus ADD tentunya tidak bisa digunakan karena ADD hingga saat ini masih dialokasikan khusus hanya untuk Desa, tidak termasuk alokasi untuk Kelurahan. Pada akhirnya, bertolak pada persoalan utama sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperlukan segera penyesuaian kembali rumus penentuan besaran ADD yang lebih mendukung kearah upaya mewujudkan rasa keadilan dan upaya memaksimalkan penyerapan dan penyaluran dana yang telah dianggarkan dalam APBD.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa yang diberikan secara rata-rata kepada semua Desa adalah dalam bentuk Dana Pembangunan Desa (DPD). Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Pengaturan pembagian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : ADDx = ADDMx + ADDPx Keterangan : ADDx ADDMx ADDPx Formula adalah :
= = = untuk
ADDMx =
Alokasi Dana Desa untuk Desa X Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X menghitung Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa X
60% X ADDKab. ∑ Desa Kab. Pati
Keterangan : 60% : ADDKab. : ∑ :
Persentase untuk Alokasi Dana Desa Minimal Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pati Jumlah Desa di Kab. Pati
Formula Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) : ADDPx = BDx X (ADD - ∑ADDM) Keterangan : BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x ADD
= Total Alokasi Dana Desa untuk Kab.
∑ADDM
= Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimal
Nilai Bobot Desa (BDx) dihitung berdasarkan pertimbangan Varibel Alokasi sebagai berikut : Variabel
Angkat Bobot (a)
Persentase KK Miskin
50% (a1)
Jumlah Penduduk
25% (a2)
Luas Wilayah
25% (a3)
Jumlah Bobot
100%
Pertimbangan Jumlah Kepala Keluarga Miskin dalam ketentuan berpedoman pada data Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bupati. Ayat (3) Peraturan Bupati tersebut dapat juga mengatur penetapan jumlah minimal Alokasi Dana Desa. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 53
