PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa sudah ditentukan besarannya tanpa ada pengecualian terhadap sumber-sumber pajak yang ada, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu disesuaikan;
b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa belum sepenuhnya
mengatur
mengenai
jenis
kekayaan
desa,
pelaporan pengelolaan kekayaan Desa, Pembinaan dan Pengawasan
pelaksanaan
pengelolaan
kekayaan
dan
pembagian kekayaan Desa dalam hal terjadi pembentukan Desa baru, sehingga perlu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Sumber
Pendapatan
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PERUBAHAN PATI
ATAS
NOMOR
TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.
8
Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1)
Sumber Pendapatan Desa terdiri atas : a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, pungutan Desa, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah; b. bagi hasil Pajak Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen); c. bagi
hasil
dari
memperhatikan
retribusi aspek
Daerah
tertentu
dengan
Desa
dalam
keterlibatan
penyediaan layanan tersebut; d. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa; e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan; dan/atau f. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2)
Aspek keterlibatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.
(4)
Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2.
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1)
Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. tanah Kas Desa; b. pasar Desa; c. pasar Hewan; d. tambatan Perahu; e. bangunan Desa; f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan g. lain-lain kekayaan milik Desa.
(2)
Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. barang
yang
dibeli
atau
diperoleh
atas
beban
APBDesa/APBD; b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga. c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku. e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan h. hasil kerjasama desa.
3.
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1)
Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan serta yang dipergunakan untuk bondo desa, ditetapkan menjadi sumber
pendapatan
Desa
yang
pengelolaannya
dimasukkan dalam APBDes. (2)
Pemerintah Desa yang mengadakan penataan Tanah Kas Desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
wajib
mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati. (3)
Penataan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam Peraturan Desa
4.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1)
Pemerintah Desa berkewajiban melakukan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi pendapatan Desa
serta
wajib
penyelenggaraan
dimanfaatkan
Pemerintahan,
sepenuhnya Pembangunan
untuk dan
Kemasyarakatan Desa. (2)
Dihapus.
(2a) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. (2b) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. (2c) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan BPD.
(2d) Dalam rangka pengelolaan kekayaan desa, Pemerintah Desa dapat memanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan/atau d. bangun serah guna dan bangun guna serah. (3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengurusan
dan
pengelolaan sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa serta pemanfaatan kekayaan desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 5.
Pasal 10 dihapus.
6.
Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 (1)
Pengadaan dan perolehan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari : a. pembelian; b. sumbangan; c. hibah; d. tukar menukar Tanah Kas Desa dengan tanah milik perorangan
atau
badan
hukum
tertentu
yang
dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. permohonan hak atas tanah Negara yang lokasinya berada di Desa setempat; f. bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan g. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)
Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.
7.
Pasal 13 dihapus.
8.
Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Pemerintah Desa
bersama-sama dengan
BPD wajib
melakukan pengembangan terhadap kekayaan Desa. (2) Pengembangan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa
maupun mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 9.
Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (1)
Kekayaan
Desa
yang
berupa
Tanah
Kas
Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk : a. pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum; dan/atau b. pelaksanaan
pembangunan
lainnya
dalam
rangka
kepentingan
umum
pelayanan dasar masyarakat setempat. (2)
Pelaksanaan
pembangunan
bagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
d. fasilitas
keselamatan
umum,
seperti
tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; e. tempat pembuangan sampah; f. cagar alam dan cagar budaya; dan/atau g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. (3)
pelaksanaan pelayanan
pembangunan dasar
lainnya
masyarakat
dalam
setempat
rangka
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pembangunan prasarana pendidikan; b. pembangunan prasarana kesehatan; c. pembangunan prasarana pemerintahan; d. pembangunan pasar desa; e. pemakaman umum. 10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 A (1)
Proses pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti dalam rangka pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum dan/atau pelaksanaan pembangunan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat sebagaimana dilaksanakan
dimaksud melalui
dalam
proses
jual
Pasal beli
17,
dapat
atau
tukar
menukar/tukar guling/ruislaag. (2)
Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan
harga
pasar
dan
Nilai
Jual
Objek
Pajak (NJOP). (3)
Penggantian ganti rugi berupa uang wajib digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran uang ganti rugi dan apabila belum mendapatkan tanah pengganti yang senilai, uang ganti rugi disimpan di bank dengan rekening Pemerintah Desa.
(4)
Untuk kekayaan Desa yang terkena proyek pembangunan dan mendapatkan ganti rugi, Pemerintah Desa wajib membelikan tanah pengganti paling sedikit senilai tanah yang dibebaskan paling lama 6 (enam) bulan dan apabila belum mendapatkan tanah pengganti yang senilai, uang ganti rugi disimpan di bank dengan rekening Pemerintah Desa setempat dan dapat dicairkan hanya untuk pembelian tanah pengganti.
(5)
Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(6)
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
11. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB V A, BAB V B, dan BAB V C, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB V A PELAPORAN Pasal 20 A (1)
Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)
Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban. BAB V B PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 B
(1)
Bupati
melakukan
pembinaan
pengelolaan Kekayaan Desa.
dan
pengawasan
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
(3)
Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui
audit
yang
dilakukan
oleh
Inspektorat
Kabupaten/Kota. Pasal 20 C BPD
melakukan
pengelolaan
pengawasan
sumber
terhadap
pendapatan
Desa
pengurusan dan
dan
pengelolaan
kekayaan Desa dalam manajemen anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran. BAB V C KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 D (1)
Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
(2)
Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati. Pasal 20 E
(1)
Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
(2)
Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
(3)
Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan : a. pemerataan dan keadilan; b. manfaat; c. transparansi; dan d. sosial budaya masyarakat setempat. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 16 Desember 2010
BUPATI PATI, Ttd TASIMAN Diundangkan di Pati pada tanggal 16 Desember 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd HARYANTO, SH, MM.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 8
