BUPATI PATI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang
melakukan
pemungutan
retribusi
di
Tempat
Pelelangan Ikan; b. bahwa
berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.
Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 50). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
4.
Bupati adalah Bupati Pati.
5.
Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati.
6.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7.
Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
8.
Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
9.
Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan
di
Kabupaten Pati. 10. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian
maupun
seluruhnya
didasarkan
atas
hasil
penangkapan ikan di laut. 11. Bakul adalah peserta lelang di Tempat Pelelangan Ikan. 12. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah
Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah
yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. BAB II KEWENANGAN Pasal 2 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk : a. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; b. membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang
dalam
penerbitannya
terdapat
kesalahan
tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi; c. membatalkan atau mengurangkan ketetapan retribusi yang tidak benar; d. menerbitkan surat persetujuan/penolakan atas permohonan : 1. angsuran; 2. penundaaan pembayaran; 3. pengurangan dan keringanan pembayaran; dan/atau 4. pembebasan retribusi.
e. menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis Pasal 3 Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas. Pasal 4 Dalam
melaksanakan
pelimpahan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya. BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pemungutan Pasal 5 (1)
Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Kepala TPI kepada Nelayan/Bakul selaku pemenang lelang setelah pelaksanaan pelelangan ikan.
(3)
Bakul selaku pemenang lelang wajib menunjukkan karcis lelang sebagai
dokumen
ketetapan
retribusi
untuk
melakukan
pembayaran hasil lelang ditambah pungutan retribusi TPI sebesar 1,14 % (satu koma empat belas persen) kepada Kepala TPI. (4)
Pelaksanaan pemungutan retribusi TPI dari Nelayan dilakukan oleh Kepala TPI dengan mengurangi pembayaran hasil lelang sebesar 1,71 % (satu koma tujuh puluh satu persen).
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi TPI diatur oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Penyetoran Pasal 6 (1)
Penyetoran hasil retribusi dilakukan oleh Kepala TPI ke Kas Daerah Kabupaten Pati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pungutan retribusi kepada Bupati. BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 7
(1)
Wajib retribusi yang merasa keberatan atas besarnya ketetapan retribusi TPI dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi TPI.
(2)
Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi TPI diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai bukti-bukti atau alasan-alasan atas permohonan tersebut.
(3)
Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(4)
Pembebasan retribusi dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dari Bupati. BAB V PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 9
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan berupa bunga dan kenaikan Retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(2)
Permohonan penghapusan
pembetulan, atau
pengurangan
pengurangan
sanksi
ketetapan,
administrasi
dan
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas. (3)
Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
(4)
Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan,
maka
permohonan
pembetulan,
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. (5)
Permohonan penghapusan
pembetulan, atau
pengurangan
pengurangan
sanksi
ketetapan,
administrasi
dan
pembatalan Retribusi tidak menunda pembayaran Retribusi. BAB VI PEMANFAATAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Pemanfaatan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pelelangan Ikan. (2) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 1 % (satu persen) digunakan untuk dana kesejahteraan nelayan, meliputi : a. bantuan sosial; dan b. dana paceklik.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. bantuan dana kematian; b. bantuan dana kecelakaan di laut; c. bantuan dana pengobatan. (4) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) atas beban APBD dilakukan berdasarkan DPA-SKPD pada Dinas Teknis yang membidangi. (5) Pengaturan
mengenai
dana
kesejahteraan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 2 Pebruari 2010
BUPATI PATI, Ttd T A SI M A N
Diundangkan di Pati pada tanggal 2 Pebruari 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ttd HARYANTO, SH. MM Pembina Tingkat I NIP. 19640408 199103 1011
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 13
