BUPATI PATI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAHDAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. bahwa
dengan
rasionalisasi
telah pada
dilaksanakannya Inspektorat
penyerasian
sebagaimana
dan
diatur
dalamPasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi
penyempurnaan
Perangkat
struktur
Daerah,
organisasi
perlu dan
dilakukan tata
kerja
Inspektorat; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dengan digabungkannya tugas dan fungsi perlindungan masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4437),
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 5. Peraturan Pedoman
Pemerintah Pembinaan
Nomor dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2007
(Lembaran
Nomor
82,
Negara Tambahan
Republik
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094;
9. Peraturan
Presiden
Nomor
1
Tahun
2007
tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka14 diubah,dan ditambah 2 (dua) angka, yakniangka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pati. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. 7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati. 8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. 9. Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati. 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati. 11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati. 12. Rumah Sakit Umum Daerah “RAA. Soewondo” adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas B “RAA. Soewondo” Kabupaten Pati. 13. Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas C “Kayen” Kabupaten Pati. 14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. 15. Kantor Penelitian dan Pengembangan adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati. 16. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati. 17. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati. 18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
19. Jabatan
Fungsional
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi 20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 21. Kecamatan
adalah
wilayah
kerja
Camat
sebagai
Perangkat Daerah. 22. Camat
adalah
pemimpin
penyelenggaraan kecamatan
pemerintahan
yang
dalam
dan di
koordinator wilayah
pelaksanaan
kerja
tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan. 2. Ketentuan Pasal 2ayat (2) huruf i diubah,sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b.
Badan Kepegawaian Daerah;
c.
Badan Lingkungan Hidup;
d.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
e.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f.
Inspektorat;
g.
Rumah Sakit Umum Daerah “RAA. Soewondo”;
h.
Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen”;
i.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
j.
Kantor Penelitian dan Pengembangan;
k.
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
l.
Kantor Ketahanan Pangan.
(3) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan. 3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, ayat (5) dihapus, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiridari : a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3. Subbagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud padaayat
(1),
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Inspektur. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),
dipimpin olehSekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (4) Subbagian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) dihapus (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
ditunjuk
sebagai
ketua
bertanggungjawab kepada Inspektur.
kelompok
dan
(6a) Kelompok
Jabatan
Fungsional
Auditor
(JFA)
dan
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD)
Pembantu
Wilayah
dikoordinasikan dan
oleh
Inspektur
bertanggungjawab
kepada
Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah. (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 (1)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : Pasal 36 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional,dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi. 6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5)diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut : Pasal 37 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional; e. SeksiKetahanan
Seni,
Budaya,
Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dipimpin Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala
Seksi
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
ditunjuk
sebagai
ketua
kelompok
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
II,
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut : Pasal 47 (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah,
ketertiban
masyarakat,
umum
dan
ketentraman
pengembangankapasitas,
serta
perlindungan masyarakat. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut : Pasal 48 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas, serta perlindungan masyarakat. 9. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5)diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut : Pasal 49 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; d. Seksi
Ketertiban
Umum
dan
Ketenteraman
Masyarakat; e. Seksi Pengembangan Kapasitas; f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
ditunjuk
sebagai
ketua
kelompok
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi dan Pamong Praja sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
III,
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49 A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 49A (1)
Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)
Unit
Pelaksana
kecamatan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
di
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Satuan. (3)
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio
dijabat
oleh
Kepala
Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. (4)
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan
secara
teknis
operasional
bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati padatanggal 24 Juni 2013 BUPATI PATI, ttd HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 24 Juni 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd DESMON HASTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 7
LAMPIRAN I
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PATI
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
INSPEKTUR SEKRETARIAT KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
AUDITOR
P2UPD
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
AUDITOR
P2UPD
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN .
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
AUDITOR
P2UPD
SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
AUDITOR
P2UPD
BUPATI PATI, ttd HARYANTO
BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI
LAMPIRAN II
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
SEKSI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
SEKSI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI
BUPATI PATI, ttd HARYANTO
BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
KEPALA SATUAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH
SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN
SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BUPATI PATI, ttd HARYANTO
