PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Febuari 2005 Nomor S-103/MK.10/2005 perihal Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan disebutkan bahwa retribusi pemeriksaan ulang daging dari daerah lain dan daging import bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. bahwa tarip Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1996
tentang
Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3253); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45745);
17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Republik
Indonesia
Nomor 4737); 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 20. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Tahun
1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 19); 22. Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
Kabupaten
Pati
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. Pasal I Ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15
Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
(2)
Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di daerah.
(3)
Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan
sebagai
jumlah
pembayaran
per
satuan
unit
pelayanan/jasa yang merupakan unsur-unsur tarif yang meliputi : a. unsur biaya per satuan penyedian jasa; dan b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (4)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. biaya operasional langsung yang meliputi : 1. biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap; 2. biaya belanja barang; 3. biaya belanja pemeliharaan; 4. biaya sewa tanah dan bangunan; 5. biaya listrik; dan 6. biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
b. biaya tidak langsung yang meliputi : 1. biaya administrasi umum; dan 2. biaya lainnya yang mendukung penyedian jasa. c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi : 1. angsuran dan bunga pinjaman; 2. nilai sewa tanah dan bangunan; dan 3. penyusutan aset. d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5)
Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan
dalam
persentase
tertentu
dari
total
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal. (6)
Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk pemotongan di RPH Pemerintah : Jenis Pelayanan
Jenis Ternak
Tarif
Pemeriksaan
Sapi/kerbau
Rp. 5.000/ekor
kesehatan ternak
Babi
Rp. 5.000/ekor
sebelum dipotong
Kambing/domba
Rp.
Pemeriksaan daging
Sapi/kerbau
Rp. 5.000/ekor
Babi
Rp. 5.000/ekor
Kambing/domba
Rp.
Pemakaian tempat
Sapi/kerbau
Rp. 2.500/ekor
pemotongan
Babi
Rp. 2.500/ekor
Kambing/domba
Rp.
Pemakaian tempat
Sapi/kerbau
Rp. 2.500/ekor
pelayuan daging
Babi
Rp. 1.000/ekor
Kambing/domba
Rp.
Sapi/kerbau
Rp. 1.000/ekor
Babi
Rp. 1.000/ekor
Kambing/domba
Rp.
Pemakaian kandang
500/ekor
500/ekor
500/ekor
500/ekor
500/ekor
biaya
b. untuk pemotongan di RPH swasta/jagal : Jenis Pelayanan
Jenis Ternak
Tarif
Pemeriksaan kesehatan Sapi/kerbau
Rp. 8.000/ekor
ternak sebelum dipotong Babi
Rp. 8.000/ekor
Kambing/domba Rp. 1.250/ekor Pemeriksaan daging
Sapi/kerbau
Rp. 8.000/ekor
Babi
Rp. 6.500/ekor
Kambing/domba Rp. 1.250/ekor
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Pebruari 2009
BUPATI PATI, Ttd TASIMAN Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Pebruari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd SRI MERDITOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN I. UMUM Bahwa tarif retribusi rumah potong hewan sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1999 sudah tidak sesuai dengan
keadaan sekarang dan perlu adanya penyesuaian tarif
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Febuari 2005 Nomor S-103/MK.10/2005 perihal Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang menyebutkan bahwa retribusi pemeriksaan ulang daging dari daerah lain dan daging import bertentangan dengan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
tersebut
diatas
perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 8 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 38
