POLEWALI MANDAR
SSII P PA A QQ AM MA AN NDD A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan pengedalian Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 53); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pegangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 4. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 10. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi : (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok; (3) Rincian tugas dan fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
BAB III KEDUDUKAN
(1) (2) (3) (4)
Pasal 3 Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum : 1) Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan; 2) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik; 3) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama. b. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat : 1) Sub Bagian Pendidikan , Kesehatan, Pemuda dan Olah raga; 2) Sub Bagian Sosial, Agama dan Penanggulangan Bencana; 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol : 1) Sub Bagian Pemberitaan; 2) Sub Bagian Protokol; 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : a. Bagian Administrasi Pembangunan : 1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik; 2) Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; 3) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman. b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam : 1) Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan; 3) Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup. c. Bagian Administrasi Perekonomian : 1) Sub Bagian Koperasi dan UKM; 2) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; 3) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah. 3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : a. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan : 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; 3) Sub Bagian Tindak Lanjut. b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana : 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; 3) Sub Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur. c. Bagian Umum Dan Perlengkapan: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Rumah Tangga; 3) Sub Bagian Perlengkapan Dan Pemeliharaan.
d. Bagian Pengelola Keuangan: 1) Sub Bagian Anggaran; 2) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; 3) Sub Bagian Akuntansi Dan Pelaporan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Pasal 6 (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyeleggaraan rapat-rapat DPRD; dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Bagian Umum, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan Program; 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan. b. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi : 1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan; 2) Sub Bagian Hukum. c. Bagian Keuangan, membawahi : 1) Sub Bagian Anggaran; 2) Sub Bagian Akuntansi ,Verifikasi dan Pelaporan. c.
Bagian Humas dan Dokumentasi 1) Sub Bagian Humas dan Protokol; 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 (1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII STAF AHLI Pasal 9 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli; (2) Penjabaran, jumlah, pembidangan, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati dan melaksanakan Tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
BAB VIII ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselonisasi
(1) (2) (3) (4)
Pasal 10 Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II a. Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRD adalah jabatan Eselon II b. Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III a. Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV a.
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 11 (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Pasal 12 Dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah kemudian dengan Peraturan Bupati.
dan Sekretariat DPRD ditetapkan
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Disahkan di Polewali pada tanggal, 29 Juli 2009 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL Diundangkan di Polewali pada tanggal, 31 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH
M. NATSIR RAHMAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
I. UMUM Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan R.I yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimasud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Polewali Mandar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
