PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

POLEWALI MANDAR

....33333 SSII P PA A QQ AM MA AN NDD A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan pengedalian Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pegangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnik Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Dinas adalah Dinas Daerah Otonomi Kabupaten Polewali Mandar sebagai perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagi berikut : a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Dinas Pekerjaan Umum; e. Dinas Pertanian dan Peternakan; f. Dinas Kelautan dan Perikanan; g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; k. Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral; l. Dinas Pendapatan dan Perizinan; m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; o. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Kesehatan Pasal 4 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan: 1) Seksi Kesehatan Dasar; 2) Seksi Kesehatan Rujukan; 3) Seksi Kesehatan Khusus. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan : 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Wabah dan Bencana; 3) Seksi Kesehatan Lingkungan. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan : 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi. f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan : 1) Seksi Jaminan Kesehatan; 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3) Seksi Kefarmasian. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (3) Kelompok Jabatan Fungsional (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Pendidikan Dasar : 1) Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak; 2) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan Luar Biasa; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pendidikan Menengah : 1) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum dan Menengah Kejuruan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah : 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Masyarakat; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. f. Bidang Pemuda dan Olahraga : 1) Seksi Bina Pemuda; 2) Seksi Bina Olahraga. 3) Seksi Sarana dan Prasarana. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pasal 8 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Perhubungan Darat : 1) Seksi Angkutan; 2) Seksi Manajemen Lalu Lintas; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Perhubungan Laut : 1) Seksi Pengendalian Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; 2) Seksi Operasional Lalu Lintas, Kepelabuhanan dan Kepelautan; 3) Seksi Pengawasan dan Keselamatan Pelayaran. e. Bidang Komunikasi dan Informatika : 1) Seksi Komunikasi; 2) Seksi Informatika dan PDE; 3) Seksi Dokumentasi dan Pelaporan. f. Bidang Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas : 1) Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas; 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas ; 3) Seksi Bimbingan Keselamatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (6) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum Pasal 10 (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Sumber Daya Air ( SDA) : 1) Seksi Irigasi; 2) Seksi Sungai dan Rawa; 3) Seksi Bina Manfaat. d. Bidang Bina Marga : 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 3) Seksi Bina Teknik. e. Bidang Cipta Karya : 1) Seksi Penyehatan Lingkungan; 2) Seksi Air Bersih dan Sanitasi; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pemerintahan. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Dinas Pertanian Dan Peternakan Pasal 12 (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian dan Peternakan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian b. dan Peternakan; c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; d. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : 1) Seksi Produksi dan Teknologi Pertanian; 2) Seksi Perbenihan dan Pembibitan Pertanian; 3) Seksi Perlindungan Tanaman. d. Bidang Peternakan : 1) Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan; 2) Seksi Keswan dan Kesmavet; 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan. e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air : 1) Seksi Pengolahan Lahan; 2) Seksi Pengelolaan Air; 3) Seksi Perluasan Areal. f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian: 1) Seksi Pengolahan Hasil; 2) Seksi Pemasaran Hasil; 3) Seksi Pembinaan dan Pembiayaan (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Dinas Kelautan Dan Perikanan Pasal 14 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.

c. Bidang Perikanan Budidaya : 1) Seksi Produksi Budidaya; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan. d. Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan dan Pesisir : 1) Seksi Produksi Perikanan Tangkap; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; 3) Seksi Sumberdaya Laut dan Pesisir. e. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha : 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan Teknologi; 2) Seksi Pemasaran dan Peningkatan Mutu; 3) Seksi Pengembangan Usaha Nelayan Pembudidaya Ikan. f. Bidang Pengawasan dan Pelestarian : 1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum; 2) Seksi Pengendalian dan Karantina; 3) Seksi Pelestarian dan Konservasi. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pasal 16 (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.

c. Bidang Bina Usaha : 1) Seksi Usaha Koperasi; 2) Seksi Usaha Mikro; 3) Seksi Usaha Kecil dan Menengah. d. Bidang Bina Kelembagaan: 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi; 2) Seksi Bina Lembaga Usaha Mikro; 3) Seksi Bina Lembaga Usaha Kecil dan Menengah. e. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam: 1) Seksi Pembiayaan; 2) Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam; 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan. f. Bidang Penyuluhan dan Pelatihan : 1) Seksi Penyuluhan; 2) Seksi Pelatihan. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 18 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.

c. Bidang Perindustrian: 1) Seksi Logam, Mesin Perekayasaan, Elektronik dan Aneka; 2) Seksi Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan 3) Seksi Industri Makanan dan Minuman. d. Bidang Perdagangan: 1) Seksi Perlindungan Konsumen, Usaha Perdagangan dan Distribusi; 2) Seksi Ekspor Impor, Hasil Industri dan Hasil Non Industri; 3) Seksi Pendaftaran Usaha, Analisa Pasar, Promosi Pasar dan Pengelolaan Pasar. e. Bidang Pembiayaan : 1) Seksi Pembiayaan Industri; 2) Seksi Pembiayaan Perdagangan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral

Pasal 20 (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Listrik dan Energi: 1) Seksi Ketenaga Listrikan dan Energi; 2) Seksi Bimbingan Tekhnis Pengawasan dan Inventaris

d. Bidang Pertambangan Umum: 1) Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan; 2) Seksi Bimbingan Teknis, Konservasi Lingkungan Pertambangan. e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral : 1) Seksi Pengusahaan Air Tanah; 2) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pasal 22 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan : 1) Seksi Perlindungan, Pengamanan dan Penataan Hutan; 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. d. Bidang Pengusahaan Hutan : 1) Seksi Produksi; 2) Seksi Aneka Usaha Hutan. e. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan : 1) Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha; 2) Seksi Pengolahan Data dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

f. Bidang Produksi Perkebunan : 1) Seksi Peningkatan Produksi; 2) Seksi Perlindungan Tanaman. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 24 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 25 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial : 1) Seksi Pemberdayaan Sosial; 2) Seksi Rehabilitasi Sosial; 3) Seksi Bina Kelembagaan Sosial d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : 1) Seksi Perlindungan Sosial; 2) Seksi Jaminan Sosial; 3) Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. e. Bidang Tenaga Kerja: 1) Seksi Perencanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja; 3) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

f. Bidang Transmigrasi : 1) Seksi Perencanaan dan Penempatan; 2) Seksi Pembinaan Transmigrasi; 3) Seksi Sarana dan Prasarana (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Dinas Pendapatan dan Perizinan Pasal 26 (1) Dinas Pendapatan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan dan Perizinan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), Dinas Pendapatan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan dan Perizinan; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 27 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Perizinan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendapatan Asli Daerah: 1) Seksi Pajak Daerah; 2) Seksi Retribusi Daerah; 3) Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. d. Bidang Dana Perimbangan: 1) Seksi Bagi Hasil Pajak; 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam ; 3) Seksi Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah. e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan: 1) Seksi Pembukuan; 2) Seksi Pelaporan; 3) Seksi Verifikasi. f.

Bidang Pelayanan Perizinan 1) Seksi Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesra 2) Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Pembangunan; 3) Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pasal 28 (1) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 29 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Pendaftaran Penduduk : 1) Seksi Identitas Kependudukan; 2) Seksi Perpindahan Pendudukan. 3) Seksi Pelaporan. d. Bidang Catatan Sipil : 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; 3) Seksi Pencatatan Perubahan dan Pemutahiran Data Akte Catatan Sipil. e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan : 1) Seksi Sistem Teknologi Informasi; 2) Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi; 3) Seksi Pengolahan Dokumen Kependudukan. f. Bidang Proyeksi dan Penyerasian Penduduk : 1) Seksi Proyeksi Penduduk; 2) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; 3) Seksi Analisis dan Pengembangan Indikator Kependudukan. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 30 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 31 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Kebudayaan : 1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 2) Seksi Nilai-nilai Tradisional Daerah dan Kesenian Daerah. d. Bidang Usaha Pariwisata : 1) Seksi Sarana Pariwisata; 2) Seksi Pembinaan Usaha Wisata. e. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata : 1) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata; 2) Seksi Pengembangan dan Promosi Budaya. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelimbelas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pasal 32 (1) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tata Ruang dan Pemukiman. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Perumahan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Tata Ruang dan Perumahan; b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33 (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Tata Ruang: 1) Seksi Survei, Pemetaan dan Perencanaan; 2) Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan; 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. d. Bidang Perumahan: 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat; 2) Seksi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Baru; 3) Seksi Penataan Perumahan dan Pemukiman. e. Bidang Kebersihan: 1) Seksi Pengelolaan Persampahan; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; 3) Seksi Pengangkutan dan Pengawasan. f. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 1) Seksi Penghijauan Perawatan dan Dekorasi Taman Kota; 2) Seksi Pengelolaan Pemakaman dan TMP; 3) Seksi Pemadam Kebakaran. (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (3) Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas BAB IV UPTD Pasal 34 (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; (2) Pengaturan lebih lanjut tentang UPTD Dinas mengenai nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati;

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 35 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai jenjang jabatan berdasarkan bidang keahlian; (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan diangkat oleh Bupati; (3) Jenis jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 36 Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB VI TATA KERJA Pasal 37 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag, Kasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing–masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah serta instansi diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing–masing; (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan masing – masing; (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas;

Pasal 38 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan tepat waktu; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannyan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan kebijakan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahannya; (3) Dalam menyusun laporan masing – masing satuan kerja wajib dikoordinasikan dengan satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai keterkaitan;

BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama ESELON Pasal 39 (1) (2) (3) (4)

Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II b. Sekretaris Dinas adalah jabatan Eselon III a. Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III b. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan Eselon IV a.

Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 40 (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku; (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Daerah yang ada pada Dinas Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati; (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Disahkan di Polewali pada tanggal, 29 Juli 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL Diundangkan di Polewali pada tanggal, 31 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH

M. NATSIR RAHMAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. UMUM Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan R.I yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimasud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Mengingat adanya perubahan Nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan Menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih menfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Selain itu, Eselon Kepala Bidang pada Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar diturunkan yang semula Eselon III a menjadi Eselon III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Eselon III a, sebelum peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Eselon III a, walaupun organisasinya menjadi Eselon III b dan Jabtan Eselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah peratnggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah. Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kebupaten Polewali Mandar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 42 : Cukup jelas.