POLEWALI MANDAR
SSII P PA A QQ AM MA AN NDD A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan pengedalian Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 53); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 4660 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pegangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu berupa Badan dan Kantor sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Lembaga Teknis Daerah. 8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut : a. Inspektorat Kabupaten; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD); d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; f. Badan Lingkungan Hidup; g. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Rumah Sakit Umum Daerah.
BAB III KEDUDUKAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 3 Inspektorat merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraann Pemerintahan Daerah. BAPPEDA merupakan unsur Perencanaan Pemerintah Kabupaten.. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah Kabupaten. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah. BAPPEDA dan Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Inspektorat Kabupaten Pasal 4 (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. b. Inspektur Pembantu Pengawasan Sekretraiat Daerah, DPRD dan Penanganan Khusus : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan dan Desa : 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pasal 6 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Fisik dan Prasarana : 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; 2) Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup. d. Bidang Ekonomi : 1) Sub Bidang Pertanian;
2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi. e.
Bidang Sosial dan Budaya : 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum.
f.
Bidang Penelitian dan Statistik : 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD) Pasal 8 (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD), terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Administrasi Kepegawaian : 1) Sub Bidang Mutasi; 2) Sub Bidang Kepangkatan. d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1) Sub Bidang Diklat Dalam Jabatan; 2) Sub Bidang Pengembangan Aparatur. e. Bidang Analisis Kebutuhan dan Evaluasi Kepegawaian : 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Kesejahteraan; 2) Sub Bidang Evaluasi Kepegawaian. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 10 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat 1) Subag Umum dan Kepegawaian 2) Subag Perencanaan dan Pelaporan; 3) Subag Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat 2) Seksi Pendataan dan Potensi dan Pelatihan Masyarakat d. Bidang Pemerintahan Desa 1) Seksi Tata Pemerintahan 2) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat 2) Seksi Teknologi Tepat Guna (2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pasal 12 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Penyuluhan dan Penelitian/ Pengkajian, Pertanian, Peternakan: 1) Sub Bidang Pertanian 2) Sub Bidang Peternakan d. Bidang Penyuluhan dan Penelitian/ Pengkajian, Kelautan dan Perikanan 1) Sub Bidang Kelautan 2) Sub Bidang Perikanan e
Bidang Penyuluhan dan Penelitian/ Pengkajian, Kehutanan dan Perkebunan 1) Sub Bidang Kehutanan 2) Sub Bidang Perkebunan
f. Bidang Bidang Penyuluhan dan Penelitian/ Pengkajian, Ketahanan Pangan : 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Komsumsi Pangan; 2) Sub Bidang Distribusi dan Kelembagaan. (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup Pasal 14 (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat 1) Subag Umum dan Kepegawaian 2) Subag Perencanaan dan Pelaporan; 3) Subag Keuangan dan Verifikasi. c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan 1) Seksi Teknis Amdal 2) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1) Seksi Pengendalian 2) Seksi Evaluasi e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan 1) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan 2) Seksi Pemantauan (2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 16 (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.
c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Jaminan Pelayanan 2) Seksi Ketahanan Keluarga d. Bidang Pusat Informasi Keluarga ( PIK ) 1) Seksi Penyusunan Data Base 2) Seksi Pengolahan, Pelaporan dan Analisis Data e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan 2) Seksi Perlindungan Anak.
Bagian Delapan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pasal 18 (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 19 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah, terdiri dari : a. b. c. d. e.
Kepala Kantor; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perpustakaan; Seksi Kearsipan; Seksi Dokumentasi.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 20 (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 21 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. b. c. d. e.
Kepala Kantor; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Kesatuan Bangsa; Seksi Perlindungan Masyarakat; Seksi Bina Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 22 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Polisi Pamong Praja; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Polisi Pamong Praja; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Polisi Pamong Praja; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Polisi Pamong Praja; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengendalian Operasional; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Penyidikan dan Penindakan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 24 (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 25 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari : b. Direktur c. Bagian Tata Usha 1) Subag Umum 2) Subag Kepegawaian 3) Subag Keuangan; d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan 1) Seksi Penyusunan Program 2) Seksi Pengawasan dan Pelaporan 3) Seksi Pendidikan dan Latihan e. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 1) Seksi Pelayanan Keperawatan 2) Seksi Pelayanan Medis 3) Seksi Bina Asuhan, mutu dan Ketenagaan (2) Kelompok Jabatan Fungsional (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
BAB V UPTD Pasal 26 (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; (2) Pengaturan lebih lanjut tentang UPTD Lembaga Teknis Daerah mengenai nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati;
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai jenjang jabatan berdasarkan bidang keahlian; (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan diangkat oleh Bupati; (3) Jenis jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
Pasal 28 Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
BAB VII TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Inspektur Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kasubag, Kasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing–masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah serta instansi diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing–masing; (2) Setiap pemimpian satuan organisasi wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan masing – masing; (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas.
Pasal 30 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan tepat waktu; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannyan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan kebijakan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahannya; (3) Dalam menyusun laporan masing – masing satuan kerja wajib dikoordinasikan dengan satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai keterkaitan;
BAB VIII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama ESELON (1) (2) (3) (4)
Pasal 31 Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan Eselon II b. Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon III a. Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon III b. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan Eselon IV a.
Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 32 (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan Oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku. (2) Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan akan di atur tersendiri dengan Peraturan Bupati (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Disahkan di Polewali pada tanggal, 29 Juli 2009 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL Diundangkan di Polewali pada tanggal, 31 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH
M. NATSIR RAHMAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
I. UMUM Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan R.I yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Dasar utama penyusunan Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi – fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimasud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar perlu diadakan penataan kembali Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Mengingat adanya perubahan Nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan Menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih menfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Bidang pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Kabupaten dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Polewali Mandar.
Selain itu Eselon Kepala Bidang pada Badan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar diturunkan yang semula Eselon III a menjadi Eselon III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Eselon III a, sebelum peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Eselon III a, walaupun organisasinya menjadi Eselon III b dan Jabatannya III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah. Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kebupaten Polewali Mandar.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.
