PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang
:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah i
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
ii
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
iii
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 dan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009; 34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1). 35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 1);
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008; 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14/KPTS/DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR
iv
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut: 1.
Pendapatan a.
Semula
Rp.
b.
Bertambah/(berkurang)
(Rp.
485.301.754.800,00 986.478.421,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 2.
3.
Rp.
484.315.276.379,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.
490.394.912.723,67
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
(Rp.
6.079.636.344,67)
Rp.
19.241.432.344,67
Rp.
13.161.796.000,00 v
Belanja a.
Semula
Rp.
478.749.984.870,75
b.
Bertambah/(berkurang)
Rp.
11.664.927.852,92
Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula
Rp.
5.448.230.070,75
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.793.202.273,92
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula
Rp.
12.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.161.796.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
6.079.636.344,67
Rp.
0,00
Rp.
24.870.123.314,00
Rp.
434.117.546.484,00
Rp.
25.327.647.481,00
Pasal 2 (1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula
Rp.
20.944.959.100,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
3.925.123.314,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan b. Dana Perimbangan 1) Semula
Rp.
2) Bertambah/(berkurang)
(Rp.
436.632.321.700,00 2.514.775.216,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula
Rp.
27.724.474.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
(Rp.
2.396.826.519,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan
vi
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis Pendapatan: a. Pajak Daerah
Rp.
2.501.384.000,00
1) Semula
Rp.
69.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
2.570.894.000,00
Rp.
14.782.520.000,00
Rp.
1.362.985.414,00
Rp.
6.153.683.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan b. Retribusi daerah 1) Semula
Rp.
11.093.563.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
3.688.957.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula
Rp.
1.229.569.100,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
133.416.314,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula
Rp.
2) Bertambah/(berkurang)
(Rp.
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
6.120.433.000,00 33.250.000,00)
vii
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula
Rp.
28.707.471.700,00
2) Bertambah/(berkurang)
(Rp.
2.514.775.216,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp.
26.192.696.484,00
Rp.
342.592.850.000,00
Rp.
65.332.000.000,00
Rp.
2.997.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum 1) Semula
Rp.
342.592.850.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula
Rp.
65.332.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah 1) Semula
Rp.
3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
3.000.000,00
Jumlah Dana Hibah
viii
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1) Semula
Rp.
5.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
600.173.481,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Rp.
6.100.173.481,00
Rp.
19.224.474.000,00
Rp.
0,00
Rp.
296.961.805.219,82
Rp.
193.433.107.503,85
c. Daerah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula
Rp.
19.224.474.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00)
Jumlah
Dana
Penyesuaian
dan
Otonomi
Khusus
setelah
Perubahan d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
(1)
Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Belanja Tidak Langsung 1) Semula
Rp.
312.393.887.320,75
2) Bertambah/(berkurang)
(Rp.
15.432.082.100,93)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan b. Belanja Belanja Langsung 1) Semula
Rp.
166.356.097.550,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
27.077.009.953,85
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
ix
(2)
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula
Rp.
277.214.990.875,75
2) Bertambah/(berkurang)
(Rp.
26.499.821.100,93)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp.
250.715.169.774,82
Rp.
5.1050.000.000,00
Rp.
11.530.568.000,00
Rp.
8.903.250.000,00
Rp.
198.000.000,00
b. Belanja Subsidi 1) Semula
Rp.
5.150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan c. Belanja Hibah 1) Semula
Rp.
4.630.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
6.900.568.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula
Rp.
6.219.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
2.683.350.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
e. Belanja Bagi Hasil 1) Semula
Rp.
198.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
x
f. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula
Rp.
15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
6.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp.
15.006.000.000,00
Rp.
1.713.110.215,00
Rp.
18.140.801.959,00
Rp.
54.454.649.139,00
Rp.
120.837.656.405,85
g. Belanja Tidak Terduga 1) Semula
Rp.
955.289.215,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
757.821.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan (3)
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula
Rp.
15.380.215.685,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
2.760.586.274,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan b. Belanja belanja barang dan jasa 1) Semula
Rp.
45.710.319.124,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
8.753.330.015,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan c. Belanja modal 1) Semula
Rp.
105.274.562.741,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
15.563.093.64,85
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
xi
Pasal 4 (1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula
Rp.
5.448.230.070,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.793.202.273,92
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan
Rp.
32.403.228.344,67
Rp.
13.161.796.000,00
Rp.
14.591.432.344,67
Rp.
4.250.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula
Rp.
12.000.000.000,00
2) Bertambah/(bekurang)
Rp.
1.161.796.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan (2)
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula
Rp.
2.198.230.070,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
12.393.202.273,67
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan .
b. Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman 1) Semula
Rp.
3.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.000.000.000,00
Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
xii
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1) Semula
Rp.
10.000.000.000,00
Rp.
0,00
2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah
Rp.
0,00
Rp.
3.161.796.000,00
Perubahan b. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula
Rp.
2.000.000.000,00
Rp.
1.161.796.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1.
Lampiran I
:
Ringkasan APBD Perubahan;
2.
Lampiran II
:
Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.
Lampiran III
:
Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
:
Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.
Lampiran V
:
Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
:
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan; xiii
7.
Lampiran VII
:
Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.
Lampiran VIII
:
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.
Lampiran IX
:
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.
Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 31 Agustus 2009 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL Diundangkan di Polewali pada tanggal, 31 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH,
M. NATSIR RAHMAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 13 xiv
