Draf final
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR Nomor : 108 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PUSKESMAS DAN TENAGA PROFESIONAL KAB. POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR Menimbang :
a. Bahwa
dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu, melalui pelayanan puskesmas dan jaringannya serta penggunaan tenaga profesional (medik dan paramedik) yang bekerja/dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki, belum tertuang dalam PERDA Kab. Polewali Mamasa nomor 9 tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Bahwa sesuai dengan maksud point (a) perlu ditetapkan tarif dan jasa dari dana pelayanan kesehatan Jamakesmas yang diatur dengan Mengingat :
Keputusan Bupati. 1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 74 tahun 1959, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia
nomor 1822); 2. Undang-Undang nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 79 tahun 1963, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2576); 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 100 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
1
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422); 5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 59 tahun 2008, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 160 tahun 2005); 8. Pemeraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 89 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Darah Kabupaten Polewali Mandar ;
2
12. Peraturan
Bupati Polewali Mandar nomor 16 tahun 2008 tentang
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rujukan Rawat Jalan Bagi Seluruh Masyarakat Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009; Memperhatikan
1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) tahun 2008, Depkes RI 2008; 2. Surat Menteri Kesehatan Nomor JP.02.SJ.X.0289 tanggal 28 Februari 2008
tentang
Tindak
124/MENKES/SK/II/2008
Lanjut tentang
SK
Menkes
Pembentukan
Tim
Nomor. Pengelola
Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin; 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat Nomor 430/1089/DKP-SB/BIN-3/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 Perihal Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008; 4. Petunjuk Tehnis Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan Jaringannya tahun 2008; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Pertama
Penetapan tarif dan jasa pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk Puskesmas dan tenaga
Kedua
profesional Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan tarif dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana terlampir
Ketiga
kepada surat
keputusan ini Dana tarif dan jasa bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang berasal dari APBN yang dialokasikan melalui DIPA Ditjen Bina Yanmedik dan DIPA Ditjen Departemen Kesehatan, untuk Kabupaten Polewali Mandar.
3
Keempat
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008, nomor 0675.1/024-03.0/-/2008 tanggal
25 Juni 2008
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang dikirim ke Pengelola JAMKESMAS Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, melalui rekening giro pos Cabang Polewali Mandar, Nomor Rekening 9110008602 Keputusan ini mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009 .
Kelima
dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Maret 2009 BUPATI POLEWALI MANDAR
ALI BAAL Tembusan Yth : 1. Menteri kesehatan RI cq. Bagian Pengelola JAMKESMAS sebagai Laporan 2. Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat sebagai laporan 3. DPRD Kabupaten Polewali Mandar 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar cq Pengelola Jamkesmas Kabupaten.
4
Lampiran Nomor Tanggal
: Keputusan Bupati Polewali Mandar : 108 tahun 2009 : 17 Maret 2009
PENETAPAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PUSKESMAS DAN TENAGA PROFESIONAL KAB. POLEWALI MANDAR 1. Pendapatan Fungsional Puskesmas Pendapatan fungsional puskesmas berupa administrasi rawat jalan, rawat inap dan persalinan yang dapat dipakai untuk jasa pelayanan/medik, bahan habis pakai, jasa sarana dan prasarana serta makan pasien. Tarif dan jasa meliputi : a. Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan, dan pemberian obat terhadap pasien umum 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan, dan pemberian obat terhadap pasien dengan tindakan medik 3. Pelayanan klinik gigi : a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan, pemberian obat, b. Pelayanan cabut dan tambal gigi 4. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan, dan pemberian obat terhadap ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita 5. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan, dan pemberian obat terhadap pelayanan KB dan penanganan Efek samping 6. Pelayanan laboratorium sederhana
Rp. 5.000.Rp. 7.500.-
Rp. 5.000.Rp.15.000.Rp. 5.000.Rp. 5.000.Rp. 3.000.-
2. Operasional Pelayanan Kesehatan. Operasional pelayanan kesehatan
terdiri dari pelayanan dalam gedung dan luar
gedung misalnya operasional pelayanan kesehatan keliling, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan di Posyandu, kunjungan rumah dan upaya pencegahan sekunder. Dana ini dipergunakan untuk : a. Operasional Pelayanan Kesehatan dalam gedung Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung disesuaikan dengan biaya nyata b. Operasional Pelayanan kesehatan di luar gedung Operasional pelayanan kesehatan di luar gedung dalam bentuk Transpor lokal atau bahan bakar untuk pelayanan dan uang harian atau akomodasi :
5
1. Tranpost lokal didasarkan surat keputusan camat di wilayah kerja masing-masing kecamatan. 2. Uang harian/ akomodasi diberikan sebesar Rp. 25.000.- per hari c.
Transport Rujukan, Emergency 1. Trasnport Rujukan (per km) 2. Pelayanan emergensy (per pasien )
Rp. 6.000. Rp. 15.000.-
d. Pelayanan Spesialistik bagi Puskesmas yang memiliki pelayanan spesialistik : Tarif dan jasa yang diberikan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten cq Bidang Pelayanan kesehatan. 3. Operasional Pelayanan Rawat Inap Operasional pelayanan rawat inap berupa administrasi, makan pasien , makan petugas dan bahan habis pakai selektif yang diberikan dalam satu paket tarif rawat inap tingkat pertama : 1. Rawat inap per hari 2. Rawat inap persalinan per hari
Rp. 50.000.Rp. 50.000.-
4. Pertolongan Persalinan Pemanfaatan dana untuk pertolongan pelayanan persalinan meliputi. 1.1. Jasa Tindakan persalinan normal sebesar Rp. 200.000.- per pasien 1.2. Jasa tindakan persalinan dengan penyulit sebesar Rp. 500.000.- perpasien 1.3. Jasa pelayanan PNC didesa sebesar Rp 150.000.- per pasien 5.. Pertanggung jawaban Kegiatan dan Keuangan Pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan dan atau tetap berpedoman pada pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin tahun 2008 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ( buku hijau). Salah satu bentuk pertanggung jawaban seperti contoh format :
6
NOTA PELAYANAN DAN PEMBAYARAN Kesehatan Masyarakat Miskin Nama Pasien Gakin : …………………………………... …. (umum / bumil / Bulin / BLH ) * Nama Kepala Keuarga : …………………………………………………………………………… Alamat :.…………………………………………………………………………… 1. Terdaftar ( ya ) / ( tidak ) 2. Menggunakan kartu Jamkesmas no :.................... ………………………………………. Jenis Pelayanan yang didapat ** : 1. Kunjungan Rawat jalan 2. Rujukan Kasus 3. Kunjungan rawat inap 4. Kunjungan pemeriksaan ibu hamil (K4) 5. Bumil dirujuk Lain-lain (sebutkan) :…………………………
6. Persalinan Tenaga Kesehatan 6.1. Persalinan di Puskesmas 6.2. Persalinan di Pusk. rawat inap 6.3. Persalinan oleh bidan desa 7. Kunjungan KN2 …………………………………..
Nama Penyakit :……………………………………. Kode ICD Dokter/petugas Pemeriksa :………………………… No
Jenis tarif/jasa pelayanan
Biaya
1
……………………………………………
Rp …………………………
2
……………………………………………
Rp …………………………
3
……………………………………………
Rp …………………………
JUMLAH * Coret yang tidak Perlu ** Lingkari yang sesuai
Rp…………………………. …………………………200
Pasien /Keluarga Pasien
Pengelola Puskesmas
------------------------------------1. Puas 2. Kurang puas 3. Tidak puas
------------------------------------NIP :
6. Penutup Demikian penetapan tarif dan jasa pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk Puskesmas dan tenaga profesional Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009 yang dibuat melalui SK Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Maret 2009 BUPATI POLEWALI MANDAR
ALI BAAL
7
