BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/ 060 /422 /HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kaupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Briokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
KESATU
: Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah : a. menetapkan acuan untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah; b. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi; c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi; d. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
KETIGA
: Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah : a. menyusun dokumen usulan dan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 - 2017; b. melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan road map yang telah ditetapkan; c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan d. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim PengarahReformasiBirokrasi Kabupaten Polewali Mandar.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 06 September 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR : KPTS/060 /422/HUK : 06 September 2012 SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
I.
TIM PENGARAH a. Ketua b. WakilKetua
II.
TIM a. b. c. d.
: : Bupati Polewali Mandar : Wakil Bupati Polewali Mandar
PELAKSANA : Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Sekretaris : Asisten Administrasi Umum WakilSekretaris : Kepala Bagian Organisasidan Tata Laksana Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomiandan Pembangunan 3. Inspektur Kabupaten 4. Kepala Badan Perencanaandan Pembangunan Daerah 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 6. StafAhli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan 7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan 8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan 9. Kepala Bagian PengelolaanKeuangan 10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan 11. Kepala Bagian Humas dan Protokoler 12. Kepala Sub Bagian Kelembagaan danAnalisa Jabatan 13. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan 14. Kepala Sub Bagian SDM Aparatur 15. Muh. Nehru Sagena, SIP, M.Si 16. Ir. Budi Utomo Abdullah, MM 17. Ir. Andi Wana, MM 18. Mustari Mula, S.Sos, M.Si 19. H. Taufik Palontjongi, SIP 20. Andi Muhammad Bustamin, SSTP, M.Si 21. Husain Ismail, ST, M.Si 22. Andi Himawan Jasin, SSTP, M.Si 23. Muh. Gazali, SSTP, M.Dev. 24. Zeth Dianto NoberGallu, SIP, M.Si 25. Surahman Akbar, SSTP, M.Si 26. Muh. Nawir, S.Sos 27. Ansar Malle, S.Sos, M.Si 28. M. Junaid AR, SE, M.Si 29. Anita Sayadi, SIP 30. Erni Azis, SIP 31. Nurjannah, SIP
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
