BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/500/52/HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAU PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka kesuksesan pelaksanaan pendistribusian beras untuk keluarga miskin Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan bagian dari program Nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan nama Kabupaten polewali mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
2009
tentang
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarist DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat Nomor B-189/MENKO/KESRA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014; 2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pagu Alokasi Beras untuk Keluarga Miskin Per-Kabupaten se Sulawesi Barat Tahun 2014; 3. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2014; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi pelaksanaan program, memantau pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin provinsi.
KETIGA
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana pada diktum kedua agar berpedoman pada uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT
:
Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 pada Program Kegiatan Pemantauan Disribusi Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dengan Nomor Rekening 1.20.03.22.06.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 27 Januari 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/500/52/HUK TANGGAL : 27 JANUARI 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAU PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014
I.
Penanggung Jawab
: Bupati Polewali Mandar Wakil Bupati Polewali Mandar
II. Pengarah
: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
III. Ketua
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar
IV. Sekretaris
: Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Polewali Mandar
V. Anggota
:
1. Bidang Perencanaan dan Anggaran
: 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar 2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kepala Badan Pusat Polewali Mandar
Statistik
Kabupaten
4. Kasubag Penanaman Modal dan BUD 2. Bidang Pelaksana Pendistribusi
: Ka. Sub Divre Perum Bulog Polman
3. Bidang Monitoring dan : 1. Ka. Dinas Sosnakertrans Kab. Polewali Mandar Evaluasi 2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasubag Koperasi dan UKM 4. Bidang Sosialisasi dan Penanganan Pengaduan
: 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 2. Ka. Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 3. Kasubag. Perindustrian dan Perdagangan 4. Kasubag. Perindustrian dan Perdagangan 5. Staf Bagian Administrasi Perekonomian.
VI. Penanggung Jawab : Camat Se Kabupaten Polewali Mandar Koordinasi dan Pemantau Distribusi Beras di Kecamatan
VII. Penanggung Jawab : 1. Lurah Se Kabupaten Polewali Mandar Koordinasi dan Pemantau 2. Kepala Desa Se Kabupaten Polewali Mandar Distribusi Beras di Desa/ Kelurahan.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/500/52/HUK TANGGAL : 27 JANUARI 2014 URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KOORDINASI DAN PEMANTAU PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 I. TINGKAT KABUPATEN Tim Koordinasi Raskin Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab melakukan Koordinasi Perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan di Tingkat Kabupaten dengan uraian : 1. Penanggungjawab tim raskin bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan raskin yang menjadi sasaran raskin di wilayahnya. 2. Pengarah bertanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program raskin. 3. Ketua bertanggungjawab mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan raskin. 4. Sekretaris bertanggungjawab menyiapkan segala data dan surat menyurat yang berkaitan dalam pelaksanaan raskin. 5. Bidang perencanaan bertanggungjawab dalam penetapan RTS-PM, Titik Distribusi, Titik Bagi dan Kebijakan Penganggaran. 6. Bidang pelaksana pendistribusian bertanggungjawab merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian beras sampai ke Titik Distribusi Desa/Kelurahan dan mengumpulkan dana hasil penjualan beras raskin. 7. Bidang monitoring dan evaluasi bertanggungjawab dalam monitoring realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. 8. Bidang sosialisasi dan penanganan pengaduan bertanggungjawab atas sosialisasi tentang Raskin dan menerima pengaduan pelaksanaan raskin baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pihak lainnya. II. TINGKAT KECAMATAN Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bertugas dan bertanggungjawab melakukan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan di Tingkat Kecamatan dengan uraian: 1. Penanggungjawab tim raskin bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan raskin yang menjadi sasaran raskin di wilayahnya. 2. Ketua bertanggungjawab mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan raskin di Desa dan Kelurahan. 3. Sekretaris bertangnggungjawab menyiapkan segala data dan administrasi yang berkaitan dalam pelaksanaan program raskin di Kecamatan. 4. Bidang Perencanaan bertanggungjawab dalam penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi. 5. Bidang pelaksana pendistribusian bertanggungjawab dalam urusan distribusi beras sampai ke Titik Distribusi Desa/Kelurahan dan pengumpulan dana hasil penjualan beras raskin dari Kades/Lurah. 6. Bidang monitoring dan evaluasi bertanggungjawab dalam monitoring realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran raskin di Desa/Kelurahan. 7. Bidang Sosialisasi dan Penanganan Pengaduan bertanggungjawab atas sosialisasi tentang Raskin dan menerima pengaduan pelaksanaan Raskin baik yang disampaiakn oleh masyarakat maupun oleh pihak lainnya.
III. TINGKAT DESA DAN KELURAHAN Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setempat bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana Distribusi Raskin di Wilayahnya, adapun tugas pelaksana distribusi raskin adalah sebagai berikut : 1. Bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah atas pelaksanaan distribusi raskin di wilayahnya. 2. Memeriksa/menerima dan menyerahkan beras, menerima pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi. 3. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan raskin dari Perum Bulog di Titik Distribusi untuk Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setempat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam petunjuk teknis (juknis). 4. Pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik bagi (TB). 5. Penerimaan HTR raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog. 6. Penyelesaian administrasi penyaluran raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras di Titik Distribusi. 7. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke tim koordinasi raskin kabupaten melalui tim koordinasi raskin kecamatan.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
