BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/821.2/23/HUK TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa Sdr. MUH. HUSYARI, A.Md NIP. 19850819 200903 1 004 Pangkat Pengatur Gol/Ruang II/c dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 835.2/33.a/2010 tanggal 31 Mei 2010 telah diangkat dalam Jabatan Penyuluh Perikanan sebagai Penyuluh Perikanan Pelaksana; b. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor : EG-27602000240 tanggal 27 September 2012 yang bersangkutan telah diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Gol/Ruang II/c menjadi Pengatur Tk.I Gol/Ruang II/d; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya; 2. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.01/MEN/200, Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal, 07 Mei 2009; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. b. c. d.
Nama Tempat dan Tanggal Lahir NIP Pangkat/gol. Ruang/TMT
e. f. g. h.
Pendidikan : Jabatan penyuluh perikanan lama : Jabatan penyuluh perikanan baru : Angka Kredit :
i. Unit Kerja
KEDUA
: : : :
:
MUH. HUSYARI, A.Md Polewali Mamasa, 19-08-1985 19850819 200903 1 004 Pengatur Tk.I, (II/d) / 01-10-2012 D.III Penyuluh Perikanan Pelaksana Penyuluh Perikanan Pelaksana 89,500 (Delapan Puluh Sembilan Koma Lima Ratus) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebesar Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Sebulan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 14 Januari 2013 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/821.3/24/HUK TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa Sdr. EKA ATRIYANTI AZIS, S.Pi NIP. 19810410 200903 2 008 Pangkat Penata Muda Gol/Ruang III/a dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 835.2/33.b/2010 tanggal 31 Mei 2010 telah diangkat dalam Jabatan Penyuluh Perikanan sebagai Penyuluh Perikanan Pertama; b. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor : EG-27602000109 tanggal 09 September 2012 yang bersangkutan telah diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Muda Gol/Ruang III/a menjadi Penata Muda Tk.I Gol/Ruang III/b; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya; 2. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.01/MEN/200, Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal, 07 Mei 2009. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. b. c. d.
Nama Tempat dan Tanggal Lahir NIP Pangkat/gol. Ruang/TMT
e. f. g. h.
Pendidikan : Jabatan penyuluh perikanan lama : Jabatan penyuluh perikanan baru : Angka Kredit :
i. Unit Kerja
KEDUA
: : : :
:
EKA ATRIYANTI AZIS, S.Pi Enrekang, 10-04-1981 19810410 200903 2 008 Penat Muda, (III/a) / 01-10-2012 S.1/A.IV Penyuluh Perikanan Pertama Penyuluh Perikanan Pertamam 162,950 (Seratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Ratus Lima Puluh) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebulan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 14 Januari 2013 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
