BUPATI POLEWALI MANDAR PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KHUSUS KEPADA MASYARAKAT RENTAN DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwamasyarakat dengan kondisi rentan perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pelayanan Khusus kepada Masyarakat Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 TahunTahun 1974 tentangPokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,TambahanLembaran Negara Republik Indonesi1 Nomor 5308); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Memperhatikan : 1. Peraturan Menter iNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentangPedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/ Penanggung jawab dan Pemeringkatan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATITENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KHUSUS KEPADA MASYARAKAT RENTAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah SKPD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. 7. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 8. Pelayanan khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat rentan dengan memberikan jaminan kesaman kesempatan dan aksesibilitas. 9. Masyarakat rentan adalah para penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anakanak dan masyarakat dengan keterbatasan kemampuan ekonomi. 10. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada masyarakat rentan untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pelayanan publik. 11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi masyarakat rentan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pelayanan publik BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pedoman Pemberian Pelayanan Khusus dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesamaan kesempatan dan aksesbilitas dalam memperoleh pelayanan pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 3 Tujuan Pedoman Pemberian Pelayanan Khusus adalah: a. tersedianya acuan yang yang jelas tentang jaminan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif; b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik; dan c. terpenuhinya penyelenggaraan perundang-undangan.
pelayanan
publik
sesuai
dengan
peraturan
BAB III PRINSIP PEMBERIAN PELAYANAN KHUSUS Pasal 4 Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat rentan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara berkeadilan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif.
Pasal 5 Penyelenggara dapat menyediakan Pelayanan Berjenjang atau pelayanan secara bertingkat untuk jenis pelayanan jasa publik berdasarkan kelas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KESAMAAN KESEMPATAN DAN AKSESIBILITAS Pasal 6 (1) Masyarakat rentan mempunyai kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan. (2) Kesamaan kesempatan bagi masyarakat rentan diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (3) Kesamaan kesempatan bagi masyarakat rentan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
dalam
pelayanan
publik
Pasal 7 (1) SKPD penyelenggara pelayanan publik dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan wajib mempertimbangkan penyediaan aksesibilitas. (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan pelayanan yang dapat menunjang masyarakat rentan mendapat pelayanan yang layak. Pasal 8 (1) Penyediaan aksesibilitas dapat berupa : a. aksesibilitas pada bangunan; dan b. aksesibilitas pelayanan informasi. (2) Aksesibilitas pada bangunan dilaksanakan dengan menyediakan: a. akses ke, dari dan di dalam bangunan; b. tempat parkir; c. taman; d. tempat duduk; e. toilet; f.
tempat minum;
g. tempat telepon; h. jalur kursi roda; i.
peringatan darurat; dan
j.
tanda-tanda atau signage.
(3) Aksesibilitas pelayanan informasi dilaksanakan dengan menyediakan informasi yang lengkap, jelas dan memadai bagi masyarakat rentan dan termasuk dalam pelayanan pengaduan.
Pasal 9 (1) Penyediaan aksesibilitas oleh SKPD penyelenggara pelayanan publik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan masyarakat rentan dan kemampuan keuangan daerah. (2) Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas, wajib dilengkapi sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah. BAB V PELAYANAN BERJENJANG Pasal 10 (1) Pelayanan Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk penyediaan kelas pelayanan secara bertingkat untuk memberikan pilihan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) SKPD dalam melaksanakan Pelayanan Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip berkeadilan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif. Pasal 11 Kategori kelompok masyarakat yang menggunakan Pelayanan Berjenjang didasarkan pada: a. tingkat kemampuan ekonomi; b. kebutuhan; dan c. keanggotaan dalam suatu komunitas. Pasal 12 (1) SKPD Penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan Pelayanan Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2wajib melakukan kajian secara seksama untuk mengetahui proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat yang akan menggunakan Pelayanan Berjenjang. (2) Selain kajian untuk mengetahui proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mempertimbangkan: a. kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, baik dari segi jumlah maupun kualitas atau kompetensi; b. ketersediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penunjang; c. kesiapan biaya atau anggaran pendukung; dan d. kemampuan menata dan mengelola untuk mengamankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif. Pasal 13 (1) Proporsi akses dalam penyediaan kelas Pelayanan Berjenjang sebagaimana dimaksud Pasal 12ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase. (2) Persentase penyediaan kelas Pelayanan Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kapasitas pelayanan yang tersedia. (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kapasitas yang seharusnya disediakan untuk masyarakat umum. (4) Penetapan persentase berdasarkan:
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilakukan
a. hasil kajian; dan b. kesepakatan dengan Masyarakat pada saat pembahasan Standar Pelayanan. Pasal 14 Dalam menetapkan besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memperhatikan asas keadilan dalam penyediaan kelas pelayanan untuk menjamin penyediaan kelas pelayanan tetap proporsional. BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15 (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam pengembangan pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat rentan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. (3) Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati. Pasal 16 SKPD yang telah mengembangkan pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat rentan, agar berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik secara berkesinambungan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Ttd ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ttd ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 53
