BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/188/77/Huk TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, maka dipandang perlu membentuk Majelisdan Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (MP-TGR) Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 7. Peraturan Keuangan Republik Lembaran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);
Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Majelisdan Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (MP-TGR) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (MP-TGR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : I. MP-TGR 1. Tugas Pokok : a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisi, dan mengevaluasi kasus tuntutan ganti rugi; b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti rugi; c. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati setiap kasus yang menyangkut tuntutan ganti rugi; dan d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah. 2. Ketua bertugas : a. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan MP-TGR; b. memimpin sidang/rapat MP-TGR; dan c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan MP-TGR kepada Bupati; 3. Wakil Ketua bertugas : a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan b. mewakili ketua menjalankan fungsinya dalam hal berhalangan. 4. Sekretaris bertugas a. membantu ketua dalam melaksanakant ugasnya; b. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi MPT-TGR; c. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah;
d. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan MP-TGR; e. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat MPTGR; f. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/ rapat MP-TGR yang dilakukan secara tertulis; g. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggotan MP-TGR; h. mengumpulkan/menyusun berkas tuntutan ganti rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap; i. membuat notulen sidang/rapat MP-TGR; j. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan k. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat paling kurang sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan. 5. Anggota bertugas: a. menghadiri setiap sidang/rapat MP-TGR; b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh sekretariat MP-TGR; c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan MPTGR; dan d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua. II. Sekretariat MP-TGR : a. membantu MP-TGR menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah; b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas MP-TGR; c. membantu MP-TGR dalam melaksanakan sidang;dan d. menyiapkan konsep Keputusan Sidang MP-TGR serta keperluan lain bagi anggota MP-TGR. KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
Sidang dan Rapat MP-TGR sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut : a. sidang MP-TGR diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulandan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan siding oleh anggota MP-TGR; dan b. rapat MP-TGR diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 Januari 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/188/77/Huk Tanggal : 30 Januari 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (MP-TGR) KABUPATEN POLEWALI MANDAR
No.
Jabatan/SKPD
1.
Sekretaris Daerah
2.
Besaran KedudukanDalamMajelis Honor/Sidang (Rp) Ketua
1.500.000,-
Asisten Administrasi Umum
Wakil Ketua I
1.200.000,-
3.
Inspektur Kabupaten
Wakil Ketua II
1.200.000,-
4.
Kabag. Pengelola Keuangan
Sekretaris
1.100.000,-
5.
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
Anggota Mejelis
1.000.000,-
6.
KepalaDinasPendapatandanPerizinan
Anggota Mejelis
1.000.000,-
7.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Anggota Mejelis
1.000.000,-
8.
Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan
Anggota Mejelis
1.000.000,-
9.
Kabag. Umum dan Perlengkapan
Anggota Mejelis
1.000.000,-
10.
Kasubag. Akuntansi dan Pelaporan Bagian Pengelola Keuangan Setda
Anggota Sekretariat Majelis
900.000,-
11.
Kasubag. Tindak Lanjut Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Anggota Sekretariat Majelis
900.000,-
12.
Husain Ismail, ST, M.AP (Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar)
Anggota Sekretariat Majelis
900.000,-
13.
AndiIlham Jaya, S.Sos
Staf Sekretariat Majelis
600.000,-
14.
Nurdiyanah, SE.Ak (Staf Bagian Pengelola Keuangan Setda)
Staf Sekretariat Majelis
600.000,-
15.
Ramlah Arlinda Tato, SE, M.Adm.KP, Ak (Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar)
Staf Sekretariat Majelis
600.000,-
16.
Andi Fatimah S MB, SH (Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda)
Staf Sekretariat Majelis
600.000,-
17.
Andi Iskandar S, SH (Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda)
Staf Sekretariat Majelis
600.000,-
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
