BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/213/211/HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Polewali Mandar, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evalusi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapakali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan pemantauan terhadap: a. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; c. pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; d. situasi politik lainnya; dan e. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
KETIGA
:
Tim Pemantauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati Polewali Mandar.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan ini muai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 1 April 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/213/ 211/HUK TANGGAL : 1 APRIL 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR I.
Pelindung
: 1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
II.
Penasehat
: Kepala Kepolisian Resort Polman Komandan Kodim 1402/Polmas Kepala Kejaksaan Negeri Polewali
III. Koordinator
: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
IV. Pengarah
:
V.
Ketua
: Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Polewali Mandar
VI. Sekretaris
: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
VII. Anggota
: 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
dan
Perlengkapan
3. Kepala Bagian Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah 5. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan 6. Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum 9. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 10. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Kepala Bidang Pertambangan Umum, pada Dinas Pertambangan dan Mineral 12. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan dan Perizinan 13. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14. Kepala Bidang Pengembangan Wisata dan Promosi Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 15. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 16. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah 17. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 19. Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Lingkungan Hidup 20. Kasat. Intelkam Polres Polewali Mandar; 21. Pasi. Intel Kodim 1402 Polmas 22. Kasi. Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali 23. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 24. Kasi. Bina Ormas Kesbang Linmas
dan
Parpol
pada
Kantor
25. Kasi. Perlindungan Kesbang Linmas
Masyarakat
pada
Kantor
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
