PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
Mengingat
:
WALIKOTA AMBON, a. bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan harga-harga pasar yang terus meningkat ternyata ikut mempengaruhi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Ambon; b. bahwa tarif jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Persampahan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Seri C Nomor 14) sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Seri C Nomor 14) yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80,) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 1
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Seri C Nomor 15).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Seri C Nomor 14), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 1, kata ‘Daerah’ pada angka 1 dan angka 2 diubah dengan kata ‘Kota’ dan kata-kata ‘Kepala Daerah’ pada angka 3 diubah dengan kata ‘Walikota’, dan angka 4 diubah sehingga lengkapnya pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 berbunyi : ‘’Pasal 1 1. Kota adalah Kota Ambon; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon; 3. Walikota adalah Walikota Ambon; 4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. 2. Ketentuan pasal 3 ayat (1) ditambah huruf d sehingga lengkapnya pasal 3 ayat (1) berbunyi : “Pasal 3 (1)
Yang menjadi Objek Retribusi adalah : a. Penguburan/Pemakaman; b. Sewa Mobil Jenasah; c. Pembakaran/Pengabuan mayat atau jenasah; dan d. Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat atau Jenasah. 3
2. Ketentuan pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sebagai berikut : “Pasal 8 (1)
huruf a ‘Garis miring’ dan kata ‘Pengabuan’ di hapus, sehingga huruf a berbunyi: a. Pemakaman Pelayanan Pemakaman Mayat atau Jenasah: 1. Dewasa Rp. 20.000,-/Mayat atau Jenasah 2. Anak-anak Rp. 15.000,-/Mayat atau Jenasah 3. Penggalian kembali makam/Pemindahan Kerangka Jenasah Rp. 100.000,-/Mayat atau Jenasah b. Kata-kata ‘Penyewaan Kereta’ diubah Dengan kata-kata ‘Sewa Mobil Jenasah’ lengkapnya huruf b berbunyi Sewa Mobil Jenasah: b.1. Dalam Kota Rp. 100.000,- / Mayat atau Jenasah b.2.Luar Kota Rp. 250.000,- / Mayat atau Jenasah c. Pengabuan/Pembakaran Mayat atau Jenasah Rp. 100.000,-/ Mayat atau Jenasah d. Perbaikan dan Menghiasi Makam 5% x RAB / Makam e. Kalimat ‘Penggunaan tempat terhadap’ dan angka 1 dihapus, sehingga huruf e berbunyi : “Sewa fasilitas tempat pemakaman/penguburan ditetapkan 3 (tiga) kategori fasilitas pelayanan yang dapat dipilih oleh penggunaan yang meliputi :
(2)
1. Kategori
A
Rp. 50.000,-/Mayat atau Jenasah/Tahun
2. Kategori
B
Rp.
35.000,-/Mayat atau Jenasah/Tahun
3. Kategori
C
Rp.
25.000,-/Mayat atau Jenasah /Tahun”
Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan mayat atau jenasah --------- Rp. 500.000,-/Mayat atau Jenazah
4
(3)
Sewa tempat/Penitipan Pembakaran/Pengabuan Mayat atau Jenasah per hari
--------- Rp. 50.000,-/Mayat atau Jenazah
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut : “Pasal 9 (1) Penetapan kategori makam/kubur dimaksud pada pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota (2) Tata Cara pemakaman/pengabuan dan pengaturan sewa tempat makam/kubur ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 4. Ketentuan pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (1, 2, dan 3), pasal 15 ayat (1) diubah sebagai berikut : Pasal 11 Penunjukkan, perluasan, pemindahan serta penutupan tempat pemakaman umum ditetapkan oleh Walikota Pasal 12 (1) Tempat pemakaman khusus, terlebih dahulu harus mendapatkan izan tertulis dari Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 13 (3) Keluarga yang hendak menghiasi makam harus mendapat izin tertulis dari Walikota Pasal 14 (1) Untuk
memudahkan
menyediakan
mobil
pengangkutan pengangkutan
jenasah, jenasah
Pemerintah
(kereta
merta)
Kota yang
penggunaannya ditetapkan oleh Walikota (2) Selain mobil pengangkut jenasah yang disediakan oleh Pemerintah Kota atau instansi lainnya, maka organisasi jenasah yang terlebih dahulu harus didaftarkan pada Walikota.
5
(3) Penggunaan mobil pengangkut jenasah yang disediakan oleh organisasi kemasyarakatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, wajib mengikuti pedoman tarif biaya yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 15 (1) Setiap makam harus diberi tanda berupa nisan atau semacamnya dengan system dan penomoran sesuai yang ditetapkan Walikota. 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) ditambah penjelasan pasal. 6. Ketentuan pasal 18, dan pasal 19 diubah sebagai berikut : ‘’Pasal 18 Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota ‘’Pasal 21 (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 7. Ketentuan pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sebagai berikut : “Pasal 28 (1) Wajib Retribusi yang lalai, sengaja dan/atau tidak membayar retribusi sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang. (2) Diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang atau badan yang lalai dan atau dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam pasal 25 dan pasal 26. 6
(3) Selain dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), Walikota berwenang mengambil tindakan berupa pembongkaran kuburan dan bangunannya dan menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan sesuai tempatnya. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), dan (3) adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 4 Desember 2009 WALIKOTA AMBON, dto MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal, 4 Desember 2009 SEKRETARIS KOTA AMBON, dto NY. HESINA JOHANA HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
I. UMUM Pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan daerah mengelolah retribusi dengan baik merupakan peluang bagi tergalinya potensi sumber-sumber keuangan daerah yang akan memberi kontribusi bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah jenis retribusi jasa umum yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota yang pelaksanaannya memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Dalam menyelenggarakan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pemerintah Kota Ambon berupaya untuk selalu menyediakan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang selalu baik, dalam hal ini tentu menyangkut tempat pemakaman umum dan tata cara pemakaman disamping tentunya harus sesuai kondisi tertentu juga menyangkut proses pengabuan mayat berdasarkan kepercayaan masyarakat dan permintaan masyarakat tertentu.
8
PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Angka 2 Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Angka 3 Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 4. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas 9
Angka 5 Pasal 17 Ayat (1) dimaksud dalam ayat ini dengan ‘pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan’ adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Kota Ambon dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Angka 6 Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 249
10
