PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2009 Mengingat
: 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-undang); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang– undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang–undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Nomor 3688); 5. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 2
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan :Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor -8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01); 30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor -9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02); 31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor -10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 04); 32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor -11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04); 33. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor -12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05); 34. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2009;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
4
Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.654.435.914.585,- berkurang Rp. 4.029.780.360,- sehingga menjadi Rp. 650.406.134.225,- dengan rincian sebagai berikut : 1.
Pendapatan Daerah a.
Semula
Rp.
504.856.579.265,-
b.
Bertambah
Rp.
12.955.208708,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2.
Rp.
Belanja a.
Semula
Rp.
b.
(Berkurang)
Rp.
654.435.914.585,(4.029.780.360,-)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan 3.
517.811.787.973,-
Rp.
650.406.134.225,-
Rp.
(132.594.346.252),-
Pembiayaan a.
Penerimaan 1)
Semula
Rp.
149.829.335.320,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(16.984.989.068,-)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b.
Rp.
132.844.346.252,-
Pengeluaran 1)
Semula
Rp.
250.000.000,-
2)
Bertambah
Rp.
-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan
Rp.
132.594.346.252,-
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
-
Pasal 2 1.
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Pendapatan Asli Daerah 1)
Semula
Rp.
26.365.910.330,-
2)
Bertambah
Rp.
10.874.321.184,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp.
37.240.231.514,-
5
b.
Dana Perimbangan 1)
Semula
Rp.
429.549.946.461,-
2)
Bertambah
Rp.
1.356.143.998,-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan c.
Rp.
430.906.090.459,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1)
Semula
2)
Bertambah
Rp.
48.940.722.474,724.743.526,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp.
49.665.466.000,-
setelah Perubahan 2.
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a.
Pajak Daerah 1)
Semula
Rp.
12.305.442.200,-
2)
Bertambah
Rp.
1.753.224.400,-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan b.
Rp.
Retribusi Daerah 1)
Semula
Rp.
10.443.443.130,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(723.356.996),-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan c.
Rp.
9.720.086.134,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1)
Semula
Rp.
2)
Bertambah
Rp.
115.000.000,-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan d.
14.058.666.600,-
Rp.
115.000.000,-
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1)
Semula
Rp.
3.617.025.000,-
2)
Bertambah
Rp.
9.729.453.780,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Rp.
13.346.478.780,-
setelah Perubahan
6
3.
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a.
Dana Bagi Hasil 1)
Semula
Rp.
29.816.946.461,-
2)
Bertambah
Rp.
1.364.023.998,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan b.
Rp.
Dana Alokasi Umum 1)
Semula
Rp.
2)
(Berkurang)
Rp.
354.900.000.000,(7.880.000,-)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan c.
Rp.
354.892.120.000,-
Dana Alokasi Khusus 1)
Semula
Rp.
44.833.000.000,-
2)
Bertambah/ (Berkurang)
Rp.
-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
4.
31.180.970.459,-
Rp.
44.833.000.000,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a.
Hibah 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan b.
-
Rp.
-
Dana Darurat 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah
Rp.
-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan c.
Rp.
Dana Bagi Hasil Pajak 1)
Semula
Rp.
8.745.286.674,-
2)
Bertambah
Rp.
6.414.713.326,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp.
15.160.000.000,-
7
d.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1)
Semula
Rp.
40.195.435.800,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(5.689.969.800),-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
34.505.466.000,-
setelah Perubahan e.
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
Rp.
-
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
Pasal 3 (1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Belanja Tidak Langsung 1)
Semula
Rp.
336.828.165.386,-
2)
Bertambah
Rp.
20.053.927.744,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan b.
Rp.
Belanja Langsung 1)
Semula
Rp.
317.607.749.199,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(24.083.708.104,-)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan (2)
356.882.093.130,-
Rp.
293.524.041.095,-
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja : a.
Belanja Pegawai 1)
Semula
Rp.
319.359.975.472,-
2)
Bertambah
Rp.
7.852.107.245,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan b.
Rp.
327.212.082.717,-
Rp.
-
Belanja Bunga 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah/(Berkurang)
Rp.
-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
8
c.
Belanja subsidi 1)
Semula
Rp.
1.077.589.914,-
2)
Bertambah
Rp.
2.963.881.775,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan d.
1)
Semula
Rp.
3.511.000.000,-
2)
Bertambah
Rp.
645.007.586,-
1)
Semula
Rp.
6.798.000.000,-
2)
Bertambah
Rp.
1.587.506.000,-
4.156.007.586,-
Rp.
8.385.506.000,-
Belanja Bagi Hasil 1)
Semula
Rp.
400.000.000,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(300.000.000,-)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan g.
Rp.
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan f.
4.041.471.689,-
Belanja Hibah
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan e.
Rp.
Rp.
100.000.000,-
Belanja Bantuan Keuangan 1)
Semula
Rp.
2)
(Berkurang)
Rp.
Jumlah
Belanja
Bantuan
Keuangan
2.681.600.000,(22.800.000,-) setelah
Rp.
2.658.800.000,-
Perubahan h.
Belanja Tidak Terduga 1)
Semula
Rp.
3.000.000.000,-
2)
Bertambah
Rp.
7.328.225.138,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan (3)
Rp.
10.328.225.138,-
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja: a.
Belanja Pegawai 1)
Semula
Rp.
2)
(Berkurang)
Rp.
14.094.057.400,(52.159.953,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp.
14.041.897.447,-
9
b.
Belanja Barang dan Jasa 1)
Semula
Rp.
116.621.465.377,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(16.781.002.077,-)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan c.
Rp.
99.840.463.300,-
Belanja Modal 1)
Semula
Rp.
2)
(Berkurang)
Rp.
186.892.226.422,(7.250.546.074,-)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp.
179.641.680.348,-
Pasal 4 (1)
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Penerimaan 1)
Semula
Rp.
149.829.335.320,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(16.984.989.068,-)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan b.
132.844.346.252,-
Pengeluaran 1)
Semula
Rp.
250.000.000,-
2)
Bertambah
Rp.
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
(2)
Rp.
Rp.
250.000.000,-
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a.
SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1)
Semula
Rp.
54.816.487.674,-
2)
(Berkurang)
Rp.
(11.674.618.286,-)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah
Rp.
43.141.869.388,-
Rp.
-
Perubahan b.
Pencairan Dana Cadangan 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah/ (Berkurang )
Rp.
-
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
10
c.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah / (Berkurang )
Rp.
-
Jumlah Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang
Rp.
-
dipisahkan setelah Perubahan d.
Penerimaan Pinjaman Daerah 1)
Semula
Rp.
95.012.847.646,-
2)
Bertambah
Rp.
( 5.331.020.782,-)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah
Rp.
89.681.826.864,-
Rp.
-
Rp.
-
Perubahan e.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah / (Berkurang )
Rp.
-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan f.
Penerimaan Piutang Daerah 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah / (Berkurang )
Rp.
-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah
Perubahan
g.
Penerimaan Investasi Non Permanen 1)
Semula
Rp.
2)
Bertambah
Rp.
20.650.000,-
Jumlah Penerimaan Investasi Non Permanen setelah Perubahan Rp. 20.650.000,(3)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a.
Pembentukan Dana Cadangan 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah/ (Berkurang )
Rp.
-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah
Rp.
-
Perubahan
11
b.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1)
Semula
Rp.
2)
Bertambah
Rp.
250.000.000,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Rp.
250.000.000,-
Daerah setelah Perubahan c.
Pembayaran Utang Pokok 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah
Rp.
-
Jumlah Pembayaran Utang Pokok setelah Perubahan d.
Rp.
-
Rp.
-
Pemberian Pinjaman Daerah 1)
Semula
Rp.
-
2)
Bertambah/ (Berkurang )
Rp.
-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
setelah
Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.
Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2.
Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.
Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.
Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Belanja Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12
7.
Lampiran VII
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.
Lampiran VIII
Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.
Lampiran IX
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2009 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2009 SEKRETARIS KOTA AMBON, Dto, HESINA JOHANNA HULISELAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 16 SERI A NOMOR 02 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Pj. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
13
