PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 9 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2008; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 3
Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2008; 19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2008. Pasal 1 Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari : 1. Pendapatan a. Setelah Perubahan b. Bertambah Jumlah Realisasi Pendapatan 2. Belanja a. Setelah Perubahan b. Berkurang Jumlah Realisasi Belanja Defisit Rp. (43.530.777.320,60) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1. Setelah Perubahan 2. Berkurang Jumlah Realisasi Penerimaan
Rp. 479.938.384.011,00 Rp. 18.887.912.541,57 Rp. 498.826.296.552,57
Rp. 612.997.582.699,00 Rp. 70.640.508.825,83 Rp. 542.357.073.873,17
Rp. 133.779.198.688,00 Rp. 46.856.551.978,50 Rp. 86.922.646.709,50
4
b. Pengeluaran 1. Setelah Perubahan 2. Berkurang Jumlah Realisasi Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. Rp. Rp. Rp.
720.000.000,00 470.000.000,00 250.000.000,00 86.672.646.709,50
Pasal 2 (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.887.912.541,57.- dengan rincian sebagai berikut : a. Anggran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 479.938.384.011,00 b. Realisasi Rp. 498.826.296.552,57 Selisih Lebih Rp. 18.887.912.541,57 (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 70.640.508.825,83 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan b. Realiasi Selisih Kurang
Rp. 612.997.582.699,00 Rp. 542.357.073.873,17 Rp. 70.640.508.825,83
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 89.528.421.367,40 dengan rincian sebagai berikut : a. Defisit Setelah Perubahan b. Realisasi Selisih Kurang
(Rp. 133.059.198.688,00) (Rp. 43.530.777.320,60) (Rp. 89.528.421.367,40)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 46.386.551.978,50 dengan rincian sebagai berikut : a. Penerimaan 1) Setelah Perubahan 2). Realisasi Selisih Kurang
Rp. 133.779.198.688,00 Rp. 86.922.646.709,50 Rp. 46.856.551.978,50
b. Pengeluaran 1) Setelah Perubahan 2). Realisasi Selisih Kurang
Rp. Rp. Rp.
720.000.000,00 250.000.000,00 470.000.000,00 5
Pasal 3 (1) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2008 yang di tuangkan dalam neraca daerah sebagai berikut : a. Jumlah Aktiva b. Jumlah Utang c. Jumlah Ekuitas
Rp. 808.295.615.226,97 Rp. 332.820.240,81 Rp. 807.962.794.986,16
(2) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2008 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah Rp. 43.141.869.388,90 dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. d.
Saldo kas 1 Januari 2008 Jumlah penerimaan kas Jumlah pengeluaran kas Saldo kas 31 Desember 2008
Rp. 86.922.646.709,50 Rp. 498.826.296.552,57 Rp. 542.607.073.873,17 Rp. 43.141.869.388,90
Pasal 4 Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu : 1). Lampiran I : Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2). Lampiran II : Laporan Realisasi APBD 3). Lampiran III: Laporan Aliran Kas 4). Lampiran IV : Neraca Daerah 5). Lampiran V : Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 5 Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
6
Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Ambon Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 05 Nopember 2009 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 05 Nopember 2009
SEKRETARIS KOTA, Dto, HESINA JOHANNA HULISELAN
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 15 TAHUN 2009 SERI A NOMOR 02 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
7
