16
LEMBARAN DAERAH
Agustus
KABUPATEN BLITAR
2012
SERI A
2/A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan set Peraturan Daerah
tent
berakhir ; 1
tentanglah
tahun
anggaran
b. bahwa
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011. Mengingat :
1. Undang-Undang tentang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Daerah
1950 Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 12 Tahun 1994 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 2
sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 34 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tanah Tahun 2000 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Kurupsi,
Kolusi,
dan
Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4421) ; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang
Pemerintahan
Negara Republik 4
Nomor
32
Tahun
Daerah
2004
(Lembaran
Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan
penyelenggaraan
dan
Pengawasan
Pemerintahan
atas
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak 5
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik
Nomor
94,
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
2005 Negara
Nomor 4540) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 6
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi dan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
7
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Instansi
Pelporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2005
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2005 Nomor 3/E) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun
2008
tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A) ; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran
2011
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/A) ; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A) ;
9
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4/A) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. Pasal 1 (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan realisasi anggaran ; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; dan d. Catatan atas laporan keuangan. 10
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah
Rp. 1.237.993.606.387,02
b. Belanja dan transfer
Rp. 1.158.439.060.182,48
Surplus/(defisit)
Rp.
79.554.546.204,54
c. Pembiayaan -
Penerimaan
Rp. 62.523.105.769,97
-
Pengeluaran
Rp. 1.079.835.294,00
Pembiayaan Netto
Rp. 61.443.270.475,97 Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : (1) Selisih
anggaran
dengan
realisasi
pendapatan
sejumlah
Rp. 20.604.012.832,35 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.217.389.593.554,67 b. Realisasi sejumlah
Rp. 1.237.993.606.387,02
Selisih lebih/(kurang) (2) Selisih
anggaran
Rp.
dengan
realialisasi
20.604.012.832,35
belanja
sejumlah
Rp. (117.501.608.623,88) dengan rincian sebagai berikut : 11
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.275.940.668.806,36 b. Realisasi
Rp. 1.158.439.060.182,48
Selisih lebih/(kurang) (3) Selisih
anggaran
sejumlah
Rp. (117.501.608.623,88)
dengan
realialisasi
surplus/(defisit)
Rp. 138.105.621.456,23 dengan rincian sebagai
berikut : c. surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (58.551.075.251,69) d. Realisasi
Rp. 79.554.546.204,54
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 138.105.621.456,23
(4) Selisih anggaran dengan realialisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 1.256.861.199,00 dengan rincian sebagai
berikut : e. Anggaran Penerimaan pembiayaan
Setelah perubahan
Rp. 61.266.244.570,97
f. Realisasi
Rp. 62.523.105.769,97
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 1.256.861.199,00
(5) Selisih anggaran dengan realialisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. (1.635.334.025,28) dengan rincian sebagai
berikut : g. Anggaran Pengeluaran pembiayaan
Setelah perubahan
Rp. 2.715.169.319,28
h. Realisasi
Rp. 1.079.835.294,00
Selisih lebih/(kurang)
Rp. (1.635.334.025,28)
12
(6) Selisih anggaran dengan realialisasi pembiayaan sejumlah
Rp. 2.892.195.224,28
netto
dengan rincian sebagai
berikut : a. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan
Rp. 58.551.075.251,69
b. Realisasi
Rp. 61.443.270.475,97
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 2.892.195.224,28
Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut : a. Jumlah aset
Rp. 2.297.438.758.206,56
b. Jumlah Kewajiban
Rp.
c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 2.295.239.843.708,04
2.198.914.498,52
Pasal 5 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2011 Rp. 56.760.532.921,80 b. Arus kas dari aktifitas operasi
Rp236.754.533.619,35
c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non Keuangan
Rp. (157.853.275.408,64)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan
Rp.1.636.007.084,00
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran
Rp.
0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2011 Rp.137.297.798.216,51 13
Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah, terdiri dari : a. Lampiran I Lampiran I.1
: Laporan realisasi anggaran : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi ;
Lampiran I.2
: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
Lampiran I.3
: Rekapitulasi realisasi anggaran Belanja daerah menurut
urusan
Pemerintahan
Daerah,
Organisasi, Program dan kegiatan ; Lampiran I.4
: Rekapitulasi realisasi anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
Lampiran I.5
: Daftar Piutang Daerah ;
Lampiran I.6
: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
Lampiran I.7
: Daftar realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 14
Lampiran I.8 : Daftar ralisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainya ; Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ; Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. b. Lampiran II
: Neraca ;
c. Lampiran III
: Laporan arus kas ;
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 8 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini ; b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini. Pasal 9 Semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyaakan belum cukup harus ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Badan Pemerikasa Keuangan paling lambat akhir tahun anggaran 2012.
15
Pasal 10 Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Perturan Bupati. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Agustus 2012 BUPATI BLITAR, ttd HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal 16 Agustus 2012 PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, ttd PALAL ALI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 2/A
16
17
Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 1 Tnggal : 12 Januari 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN
NOMOR URUT
1
2
JUMLAH 3
1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
77.035.611.105,64
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
16.957.205.807,87
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
15.427.400.291,73
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi hasi Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
845.117.933.000,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
68.085.940.000,00
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi danPemerintah
1.285.310.381.085,64
64.283.828.254,00
230.787.068.726,00
53.202.825.086,00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah
126.612.988.640,00
50.971.255.000,00
Lainya 2.1
43.177.952.000,00 977.487.701.254,00
Daerah Lainya
2
1.473.053.006,04
1.366.851.335.982,96
BELANJA
894.339.953.346,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja hibah
14.554.080.000,00
2.1.5
Belanja bantuan Sosial
10.522.600.000,00
2.1.6
Belanja bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota,
823.672.389.396,45
Pemerintahan Desa
1.150.714.400,00
18
2.1.7
Belanja
Bantuan
Propinsi/Kabupaten/Kota,
Keuangan Pemerintahan
Kepada Desa
43.440.169.550,00
dan
2.1.8
Parpol
2.2
Belanja Tidak terduga
2.2.1
BELANJA LANGSUNG
2.2.2
Belanja Pegawai
177.474.650.129,90
2.2.3
Belanja Barang dan Jasa
241.473.978.993,61
1.000.000.000,00 472.511.382.636,51 53.562.753.513,00
Belanja Modal
3
(81.540.954.897,32) SURPLUS/(DEFISIT)
3.1
PEMBIAYAAN DAERAH
89.142.176.610,60
3.1.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
89.142.176.610,60
3.2
Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
7.601.221.713,28
3.2.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.625.260.025,28
3.2.3
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerinth Daerah
975.961.688,00
Pembiayaan Pokok Utang
81.540.954.897,32 PEMBIAYAAN NETTO 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
BLITAR,12 Januari 2012 Bupati Ttd HERRY NOEGROHO
19
