PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama ; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud diatas, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Anggaran yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 1

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2007; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 717.024.404.000,1. Pendapatan Daerah……………………………………… Rp 2. Belanja Daerah…………………………………………… Rp 760.719.404.000,Defisit/Surplus………………………………………….. Rp ( 43.695.000.000,-) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan…………………………………………….. b. Pengeluaran………………………………................ Pembiayaan Netto………………………………………… Silpa Tahun Berkenaan…………………………………

Rp Rp Rp Rp

53.695.000.000,10.000.000.000,43.695.000.000,0,-

5

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 44.136.758.000,a.Pendapatan Asli Daerah...................................... Rp b.Dana Perimbangan............................................. Rp 595.586.530.000,c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.............. Rp 77.301.116.000,Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a.Pajak Daerah...................................................... Rp 6.443.500.000,b.Retribusi Daerah................................................ Rp 17.647.158.000,c.Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Rp 12.020.000.000,d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah........ Rp 8.026.100.000,Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a.Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak .................. Rp 23.968.070.000,b.Dana Alokasi Umum........................................... Rp 498.591.200.000,c.Dana Alokasi Khusus.......................................... Rp 73.027.260.000,Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi.................... Rp 20.529.670.000,b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus............ Rp 56.771.446.000,Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : a.Belanja Tidak Langsung...................................... Rp 411.221.900.431,50 b.Belanja Langsung............................................... Rp 349.497.503.568,50 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a.Belanja Pegawai.................................................. Rp 367.594.065.781,50 b.Belanja Subsidi.................................................. Rp 450.000.000,c.Belanja Hibah..................................................... Rp 8.816.729.650,d.Belanja Bantuan Sosial...................................... Rp 8.167.420.000,e.Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa................................. Rp 1.500.000.000,f.Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab./ Kota, Pemerintah Desa & Partai Politik................ Rp 22.193.685.000,g.Belanja Tidak Terduga........................................ Rp 2.500.000.000,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a.Belanja Pegawai.................................................. Rp 38.714.096.047,b.Belanja Barang dan Jasa.................................... Rp 151.285.249.800,c.Belanja Modal..................................................... Rp 159.498.157.721,50

6

Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : a.Penerimaan……………………………………………… Rp 53.695.000.000,b.Pengeluaran…………………………………………….. Rp 10.000.000.000,(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a terdiri dari : a.Silpa Tahun Sebelumnya…………………………….. Rp 50.695.000.000,b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman………. Rp 3.000.000.000,(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasl 1 huruf b terdiri dari : a.Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah Rp 7.000.000.000,b.Pemberian Pinjaman Daerah……………………….. Rp 3.000.000.000,Pasal 5 (1) Dalam hal keadaan darurat dan mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; (2) Kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia. b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 6 (1) Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dan selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; (2) Kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat mencakup : a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan; b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS c. Tambahan Penghasilan PNS; d. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak yang diikat dengan Keputusan Bupati; e. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air , telepon dan jasa telekomunikasi lainnya.

7

Pasal 7 Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2013 akan tetapi belum dibayarkan karena keterbatasan waktu pembayaran pada Kas Daerah, maka dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekening Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan huruf V angka 36 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Pasal 8 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.

Lampiran I

Ringkasan APBD; yang sampai dengan jenis pembiayaan.

2.

Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; yang memuat rekapitulasi pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung pada setiap SKPD.

3.

Lampiran III

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi; yang memuat rincian jenis pendapatan, jenis belanja dan pembiayaan pada masing-masing SKPD.

4.

Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; yang memuat rincian jenis belanja langsung pada Program dan Kegiatan di setiap SKPD.

5.

Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.

Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7.

Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

8.

Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal;

9.

Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Tahun Anggaran 2014;

10. Lampiran X 11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

memuat rekapitulasi APBD pendapatan, belanja dan

Daftar Dana Cadangan;

8

13. Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2013 BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR

9

13. Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2013 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR Salinan sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ERMAWATI. B, SH Pembina IV/a NIP 19660603 199803 2 001

10

Muaro Sijunjung, 31 Desember 2013 BUPATI SIJUNJUNG Dto YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ERMAWATI. B, SH Pembina IV/a NIP 19660603 199803 2 001

11