RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 10 Seri A);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 2.680.523.993.170,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 257.779.889.239,60 sehingga menjadi Rp. 2.938.303.882.409,60 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.095.273.993.170,00 Rp. 57.160.053.636,38
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
2. Belanja a. semula b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.152.434.046.806,38
Rp. 2.680.523.993.170,00 Rp. 257.779.889.239,60
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 2.938.303.882.409,60
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
Rp. (785.869.835.603,22)
3. Pembiayaan Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)
Rp. Rp.
711.250.000.000,00 200.619.835.603,22
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 911.869.835.603,22
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp. 911.869.835.603,22
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan
Rp. 126.000.000.000,00
Pasal 2 (1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 266.247.426.827,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.681.009.417,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp.
284.928.436.244,00
b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.674.558.193.729,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.151.509.310,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan c.
Rp. 1.679.709.703.039,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 154.468.372.614,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 33.327.534.909,38 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
(2)
Rp.
187.795.907.523,38
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp
45.130.000.000,00 4.130.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan b. Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Rp.
49.260.000.000,00
14.683.712.000,00 (2.865.135.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp.
11.818.577.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula Rp. 157.507.119.552,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.185.113.692,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 169.692.233.244,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
48.926.595.275,00 5.231.030.725,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah retribusi daerah setelah perubahan
Rp.
54.157.626.000,00
(3)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1. Semula Rp. 1.384.278.638.729,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.151.509.310,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan
Rp. 1.389.430.148.039,00
b. Dana Alokasi Umum untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan anggaran yaitu sebesar Rp. 276.181.935.000,00 c. Dana alokasi khusus untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan anggaran yaitu sebesar Rp. 14.097.620.000,00 (4)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
50.139.862.614,00 41.249.752.909,38
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 91.389.615.523,38 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp. 104.328.510.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (13.333.618.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.
90.994.892.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00 5.411.400.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 5.411.400.000,00 Pasal 3 (1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp. 953.116.302.405,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.472.188.636,60 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp. 962.588.491.041,60
b. Belanja Belanja Langsung 1. Semula Rp. 1.745.407.690.765,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 230.307.700.603,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
(2)
Rp.1.975.715.391.368,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 657.769.692.769,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.717.070.710,60 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 677.486.763.479,60
b. Belanja Subsidi 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
10.917.033.100,00 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
Rp.
10.917.033.100,00
c. Belanja Hibah 1. Semula Rp. 129.345.880.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.989.560.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp. 132.335.440.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
13.392.100.000,00 174.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp.
13.566.100.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 1. Semula Rp. 121.691.596.536,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.591.557.926,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik setelah perubahan
Rp. 125.283.154.462,00
f. Belanja Tidak Terduga 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
2.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan (3)
Rp.
3.000.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 178.944.799.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.293.520.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 189.238.319.000,00
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa 1. Semula Rp. 652.419.863.238,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 78.577.745.155,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 730.997.608.393,00
c. Belanja Modal 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
914.043.028.527,00 141.436.435.448,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 1.055.479.463.975,00
Pasal 4 (1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Penerimaan 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
711.250.000.000,00 200.619.835.603,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan (2)
Rp. 911.869.835.603,22
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan : SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula Rp. 711.250.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 200.619.835.603,22 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp.
911.869.835.603,22
Pasal 5 Uraian
lebih
lanjut
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1.
Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2.
Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.
Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.
Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.
Lampiran VII
Daftar piutang daerah;
8.
Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.
Lampiran IX
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6 Bupati
Siak
menetapkan
Peraturan
tentang
Perubahan
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal
2014
BUPATI SIAK,
SYAMSUAR
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal
2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. T. S. HAMZAH Pembina Utama Muda NIP. 19600125 198903 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR
SERI A
