SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Dalam rangka transparansi dan partisipasi aktif masyarakat bidang pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah sebagaimana amanat Pasal 4 dan Pasal 171 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta memperhatikan perkembangan kondisi kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten, berupa : 1. Adanya peningkatan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013; 2. Adanya Pergeseran alokasi Anggaran belanja antar kegiatan di SKPD, dan atau antar jenis belanja kegiatan SKPD. 3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2012 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - RI) yang digunakan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta program dan kegiatan prioritas yang belum tercukupi pada APBD TA. 2013. Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten perihal Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, diberitahukan struktur Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
NO
URAIAN
APBD TA. 2013
P-APBD TA. 2013
+/(-)
1
2
3
4
5
1
PENDAPATAN DAERAH
5.718.700.741.000
6.272.174.027.000
553.473.286.000
1.1
Pendapatan Asli Daerah
3.577.954.000.000
3.981.348.855.000
403.394.855.000
1.1.1
Pajak Daerah
3.460.435.000.000
3.825.135.000.000
364.700.000.000
1.1.2
Retribusi Daerah
6.109.000.000
14.354.380.000
8.245.380.000
36.460.000.000
38.108.916.000
1.648.916.000
74.950.000.000
103.750.559.000
28.800.559.000
1.088.577.051.000
1.234.979.932.000
146.402.881.000
1.1.3 1.1.4 1.2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
457.361.000.000
603.763.881.000
146.402.881.000
1.2.2
Dana Alokasi Umum
617.081.101.000
617.081.101.000
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
14.134.950.000
14.134.950.000
-
2
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA DAERAH
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Hibah
2.1.3
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
1.3 1.3.1 1.3.2
2.1.4 2.1.5
1.052.169.690.000
1.055.845.240.000
3.675.550.000
5.650.000.000
5.400.000.000
(250.000.000)
1.046.519.690.000
1.050.445.240.000
3.925.550.000
6.052.003.241.000
6.406.888.228.639
354.884.987.639
3.216.559.291.000
3.576.448.878.639
359.889.587.639
431.461.364.000
473.245.389.000
41.784.025.000
1.405.019.690.000
1.474.963.240.000
69.943.550.000
70.000.000.000
89.220.000.000
19.220.000.000
1.210.988.237.000
1.343.270.249.639
132.282.012.639
89.090.000.000
190.750.000.000
101.660.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
(5.000.000.000)
2.1.6
Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja Langsung
2.835.443.950.000
2.830.439.350.000
(5.004.600.000)
SURPLUS/(DEFISIT)
(333.302.500.000)
(134.714.201.639)
198.588.298.361
3
PEMBIAYAAN
333.302.500.000
134.714.201.639
(198.588.298.361)
3.1
Penerimaan Pembiayaan
364.302.500.000
450.814.201.639
86.511.701.639
3.1.1
SiLPA Tahun Sebelumnya
364.302.500.000
450.814.201.639
86.511.701.639
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
31.000.000.000
316.100.000.000
285.100.000.000
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
31.000.000.000
316.100.000.000
285.100.000.000
3.2.1.1
LPK/BPR
1.500.000.000
1.500.000.000
-
3.2.1.2
Bank Jabar-Banten Syari'ah
3.2.1.3
PT. BGD (Bank Banten)
3.3
Pembiayaan Netto SILPA TAHUN BERKENAAN
29.500.000.000
(29.500.000.000) 314.600.000.000
314.600.000.000
333.302.500.000
134.714.201.639
(198.588.298.361)
-
-
-
PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 bersumber dari: A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Pajak Daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan; 2) Retribusi Daerah bersumber dari Retribusi Perijinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperoleh dari Deviden dari Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB), LPK/BPR dan kepada PT.Banten Global Development (BGD) 4) Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain bersumber dari Jasa Giro, dan Bunga Deposito.
2
B. Dana Perimbangan meliputi : 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, dan 29 serta berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan dan Royalty; 2) Dana Alokasi Umum (DAU); 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi : 1) Pendapatan Hibah; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana BOS) Perubahan kebijakan umum yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut adalah menyesuaikan pendapatan daerah dengan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah dan terus melakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui: a. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung UPT; b. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung di setiap UPT. 2. Peningkatan Sumberdaya Manusia, melalui: a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur; b. Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Samsat. 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, melalui: a. Razia Kendaraan Bermotor; b. Sosialisasi Pajak Daerah melalui Media Cetak dan Media Elektronik; c. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan; d. Koordinasi dengan Instansi teknis terkait (SKPD Penghasil, Pertamina, Produsen Kendaraan Bermotor, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja). 4. Peningkatan Pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat, melalui: a. Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat; b. SAMSAT Keliling; c. Penambahan Gerai SAMSAT; d. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2002-2008, di beberapa UPT/Kantor Bersama Samsat. 5. Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT.
PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Kebijakan umum belanja daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belanja tidak langsung Provinsi Banten berdasarkan program yang telah dijabarkan.
3
Perubahan prioritas kebijakan anggaran belanja yang akan ditempuh antara lain : 1) Belanja Daerah diprioritaskan pada : (a) kegiatan yang mendesak dan kegiatan tahun jamak; (b) kegiatan yang menjadi hasil kesepakatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota; (c) berkaitan langsung pada kegiatan peningkatan layanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penanganan kemiskinan. 2) Melakukan pemisahan yang jelas pada masing-masing kegiatan berdasarkan urusan, kewenangan dan tupoksi masing-masing SKPD termasuk penyesuaian RSUD Banten sebagai SKPD tersendiri. 3) Penajaman alokasi belanja program/kegiatan agar lebih terarah dan tepat sasaran. Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2013 meliputi : 1) Belanja Tidak Langsung diprioritaskan untuk membiayai : a) Belanja Pegawai antara lain diperuntukan membiayai Belanja Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten sebagai SKPD baru; b) Belanja Hibah diperuntukan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; c) Belanja Bantuan Sosial diperuntukan bagi Individu, Keluarga dan/ atau Masyarakat serta Lembaga Non Pemerintahan bidang Pendidikan, Keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; d) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi peningkatan Pendapatan Pajak Daerah; e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, Penyiapan Infrastruktur Pekan Olah Raga tingkat Provinsi di Kota Serang, dukungan Infrastruktur Minapolitan di Kabupaten Serang dan dukungan Infrastruktur di Kabupaten Pandeglang f) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/mengantisipasi kegiatan Belanja Akibat Kejadian Luar Biasa yang tidak direncanakan. 2) Belanja Langsung yang berkurang diakibatkan oleh adanya Kebijakan Pemerintah untuk Urusan Pendidikan pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sisa pengurangan dialokasikan untuk membiayai Belanja Program/Kegiatan Pembangunan yang bersifat Prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Pada Belanja Langsung ini terdapat pula Pergeseran 4
Alokasi Anggaran, diantaranya penyesuaian RSUD Banten yang sebagian belanjanya semula dianggarkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Berdasarkan Laporan Keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) sebesar Rp450,814,201,639,-. SiLPA tersebut sebagai Penerimaan Pembiayaan yang dipergunakan untuk menutup Defisit Belanja Daerah dan untuk Penyertaan Modal kepada PT.BGD guna pembentukan Bank Banten dan Penyertaan Modal kepada LPK/BPR.
SEKRETARIS DAERAH, ttd Ir. H. MUHADI, MSP
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Tahun Dokumentasi: 2013 5
