PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR- 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR- 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang

Mengingat :

:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun Anggaran 2013. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 1

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01); 25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02); 26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 04); 27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04); 28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05); 3

29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 nomor 29 seri A Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 826.393.969.260,- bertambah Rp.38.601.184.705,sehingga menjadi Rp. 864.995.153.965,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula

Rp.

826.393.969.260,-

b. Bertambah

Rp.

38.601.184.705,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 864.995.153.965,-

2. Belanja a. Semula

Rp.

830.563.947.426,4

b. Bertambah

Rp.

40.183.111.676,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 870.747.059.102,-

3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah

Rp. 10.751.905.137,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 10.751.905.137,-

b. Pengeluaran 1) Semula

Rp.

2) Bertambah

Rp.

5.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp.

5.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp.

5.751.905.137,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp.

-

Pasal 2 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula

Rp.

72.674.518.644,-

2) Bertambah

Rp.

2.263.996.250,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp.

5

74.938.514.894,-

b. Dana Perimbangan 1) Semula

Rp.

2) (Berkurang)

Rp.

637.113.199.416,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp.

637.113.199.416,-

Rp.

152.943.439.655,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula

Rp.

116.606.251.200,-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

36.337.188.455,-

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula

Rp.

2) Bertambah

Rp.

43.062.451.250.-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp.

43.062.451.250,-

Rp.

27.913.063.644,-

b. Retribusi Daerah 1) Semula

Rp.

27.003.067.394,-

2) Bertambah

Rp.

909.996.250,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

6

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula

Rp.

2) Bertambah

Rp.

609.000.000,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Rp. perubahan

609.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula

Rp.

2.000.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

1.354.000.000,-

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan

Rp.

3.354.000.000,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil 1) Semula

Rp.

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

36.073.688,416,-

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp.

36.073.688.416,-

Rp.

551.507.941.000,-

b. Dana Alokasi Umum 1) Semula

Rp.

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

551.507.941.000,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

7

c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula

Rp.

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

49.531.570.000,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp.

49.531.570.000,-

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Darurat 1) Semula

Rp.

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

7.053.000.000,-

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan

Rp.

7.053.000.000,-

Rp.

25.932.151.200,-

Rp.

118.820.772.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula

Rp.

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

25.932.151.200,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula

Rp.

90.674.100.000,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

28.146.672.000,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

8

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula

Rp.

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

1.137.516.455,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. setelah perubahan

1.137.516.455,-

Pasal 3 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula

Rp.

609.847.234.946,-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. (12.164.332.223),-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp.

597.682.902.722,-

Rp.

273.064.156.380,-

b. Belanja Langsung 1) Semula

Rp.

220.716.712.480,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

52.347.443.900,-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula

Rp. 593.968.834.946,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp. (20.239.332.223),-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 9

573.729.502.722,-

b. Belanja Subsidi 1) Semula

Rp.

323.400.000,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

(200.000.000)-

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp.

123.400.000,-

Rp.

11.172.500.000,-

Rp.

3.957.500.000,-

c. Hibah 1) Semula

Rp.

7.505.000.000,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

3.667.500.000.-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan d Belanja Bantuan Sosial 1) Semula

Rp.

3.350.000.000,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

607.500.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan f. Belanja Bagi Hasil 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Rp.

10

-

g. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula

Rp.

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

2.200.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp.

2.200.000.000,-

Rp.

6.500.000.000,-

h. Belanja Tidak Terduga 1) Semula

Rp.

2.500.000.000,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

4.000.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula

Rp.

15.201.459.300,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

2.132373898,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp.

17.333.833.198,-

Rp.

131.629.760.879,-

b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula

Rp.

101.261.651.738,-

2) Bertambah /(Berkurang)

Rp.

30.368.109.141,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

11

c. Belanja Modal 1) Semula

Rp.

104.253.601.442,-

2) Bertambah

Rp.

20.027.859.394,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp.

124.281.460.836,-

Rp.

10.751.905.137,-

Pasal 4 1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula

Rp.

2) Bertambah

Rp.

10.751.905.137,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran 1) Semula

Rp.

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp.

5.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp.

-

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA 1) Semula

Rp.

2) Bertambah

Rp.

10.751.905.137,-

Jumlah SiLPA setelah perubahan

Rp.

12

10.751.905.137,-

b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp.

-

c. Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp.

-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah

Rp.

-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp.

-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan

Rp.

-

Rp.

-

f. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah

Rp.

-

Jumlah Piutang Daerah setelah perubahan 13

g. Penerimaan Investasi Non Penerimaan 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah

Rp.

-

Jumlah Penerimaan Investasi Non Parmanene setelah perubahan

Rp.

-

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp.

-

Rp.

5.000.000.000,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula

Rp.

2) Bertambah

Rp.

5.000.000.000,-

Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan c. Pembiayaan Pokok Utang 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan

Rp.

14

-

d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula

Rp.

-

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp.

-

e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga 1) Semula

Rp.

-

2) (Berkurang)

Rp.

-

Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga setelah perubahan

Rp.

-

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD

Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD

Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan

Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Lampiran VI

Daftar perubahan jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per Jabatan

Lampiran VII

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Lampiran VIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini

Lampiran IX

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 15

Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9

Desember 2013

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY Diundangkan di Ambon pada tanggal 9 Desember 2013 SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI A NOMOR 02 16