PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,
Menimbang
: a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
1
8.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
2
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Nomor 4576); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 05 seri D03); 30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 seri D-01); 31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 04 seri D-02); 32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 seri D-03); 33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 06 seri D-04); 34. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 02 seri A-02); 35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 03 seri A-03); 36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 04 seri A-04); 37. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 seri E-01);
3
38. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 01 Seri A—01); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN Dan WALIKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan : a. Semula b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja : a. Semula b. Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp. 728.088.278.265,00 Rp. 114.816.130.033,00 Rp. 842.904.408.298,00
Rp. 1.301.916.323.099,87 Rp. 172.337.333.395,68 Rp. 1.474.253.656.495,56 Rp. (631.349.248.197,56)
Rp. Rp.
673.794.730.616,00 13.315.561.475,17
Rp.
687.110.292.091,17
Rp. Rp.
45.000.000.000,00 (25.000.000.000,00)
Rp.
20.000.000.000,00
Rp.
707.110.292.091.17
4
Setalah Perubahan
Rp.
35.761.043.893.61
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1). Semula Rp. 56.158.589.000,00 2). Bertambah Rp. 14.324.725.388,00 Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 70.483.314.388,00 b. Dana Perimbangan : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah setelahPerubahan
Rp. 596.114.950.000,00 Rp. 85.341.404.645,00 Rp. 681.456.354.645,00
Rp. Rp.
75.814.739.265,00 15.150.000.000,00
Rp.
90.964.739.265,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah : 1). Semula Rp. 7.823.000.000,00 2). Bertambah Rp. 386.050.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 8.209.050.000,00 b. Retribusi Daerah : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Retribusi setelah Perubahan c. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. Rp.
5.324.589.000,00 348.116.000.00
Rp.
5.672.705.000,00
Rp. Rp.
10.200.000.000,00 3.676.559.388,00
Rp.
13.876.559.388,00
Rp. Rp.
32.811.000.000,00 9.914.000.000,00
Rp.
42.725.000.000,00
. d. Lain-lain PAD yang sah : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah PAD setelah Perubahan (3)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/bukan Pajak : 1). Semula Rp. 528.018.470.000,00 2). Bertambah Rp. 85.341.408.645,00 Jumlah dana bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 613.359.878.645,00
5
b. Dana Alokasi Umum : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah DAU setelah Perubahan c. Dana Alokasi khusus 1). Semula 2). Bertambah Jumlah DAK setelah Perubahan
Rp. Rp.
61.043.480.000,00 (4.000,00)
Rp.
61.043.476.000,00
Rp. Rp.
7.053.000.000,00 0,00
Rp.
7.053.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah : 1). Semula Rp. 0,00 2). Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00 . b. Dana darurat : 1). Semula Rp. 0,00 2). Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Dana darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 c. Dana bagi hasil pajak : 1). Semula Rp. 9.564.739.265,00 2). Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan Rp. 9.564.739.265,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Dana penyesuaian setelah Perubahan
Rp. Rp.
20.000.000.000,00 0,00
Rp.
20.000.000.000,00
Rp. Rp.
46.250.000.000,00 15.150.000.000,00
Rp.
61.400.000.000,00
. e. Bantuan keuangan dari provensi dari pemerintah daerah lainnya : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung : 1). Semula Rp. 300.401.063.965,46 2). Bertambah Rp. 82.124.094.060,93 Jumlah Belanja Tidak langsung Setelah Perubahan Rp. 382.525.158.026,39 b. Belanja Langsung : 1). Semula 2). Bertambah
Rp. 1.001.515.259.134,41 Rp. 90.213.239.334,76
6
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp. 1.091.728.498.469,17
(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan b. Belanja bunga : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan c. Belanja subsidi : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan d. Belanja hibah : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan e. Belanja bantuan sosial : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 178.900.347.995,46 Rp. 28.406.020.587,93 Rp. 207.306.368.583,39
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. 72.853.746.520,00 Rp. 31.681.776.988,00 Rp. 104 535.523.508,00
Rp. 33.646.969.450,00 Rp. 22.036.296.485,00 Rp. 55.683.265.935,00
f. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa : 1). Semula Rp. 5.000.000.000,00 2). Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 g. Belanja tidak terduga : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah belanja tidak terduga Setelah Perubahan
Rp. Rp.
10.000.000.000,00 0,00
Rp.
10.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurub b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. Rp.
51.720.277.989,00 4.995.612.520,00
Rp.
56.715.890.509,00
7
b. Belanja barang dan jasa : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja barang & jasa Setelah Perubahan c. Belanja Modal : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja modal setelah Perubahan
Rp. 181.057.470.306,46 Rp. 33.436.268.828,43 Rp. 214.493.739.134,89
Rp. 768.737.510.838,95 Rp. 51.781.357.968,33 Rp. 820.518.868.825,28
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan : 1). Semula Rp. 673.794.730.616,00 2). Bertambah Rp. 13.315.561.475,17 Jumlah Penerimaan daerah setelah Perubahan Rp. 687.110.292.091,17 b. Pengeluaran : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah pengeluaran daerah setelah Perubahan (2)
Rp. 45.000.000.000,00 Rp. (25.000.000.000,00) Rp.
20.000.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya ( SILPA) : 1). Semula Rp. 673.794.730.616,00 2). Bertambah Rp. 13.315.561.475,17 Jumlah SILPA TA setelah Perubahan Rp. 687.110.292.091,17 b. Pencairan dana cadangan : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah pencaiaran dana cadangan Setelah Perubahan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Penerimaan pinjaman Setelah Perubahan e. Penerimaan kembali pemberi an pinjaman :
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
8
1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
(3)
f. Penerimaan piutang daerah : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah Perubahan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan b. Penyertaan modal (investasi) 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Penyertaan modal setelah Perubahan c. Pembayaran pokok utang : 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan d. Pemberian pinjaman daerah 1). Semula 2). Bertambah Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp. 0,00 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Rp. 25.000.000.000,00 Rp. (25.000.000.000,,00) Rp.
0,00
Rp Rp.
20.000.000.000,00 0,00
Rp.
20.000.000.000,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V
6. Lampiran VI
Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Ppendapatan, Belanja dan Kegiatan; Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Ketepaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jmlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
9
7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di T a r a k a n Pada tanggal 22 September 2008 WALIKOTA TARAKAN, ttd H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan Pada tanggal 22 September 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN ttd D Drs.H. BADRUN,M.Si, NIP. 010 177 862 NIP. 010 177 862 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 05 SERI A - 03
10
