PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
WALIKOTA AMBON, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan disebuah Negeri yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang disesuaikan dengan kemampuan Negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
1
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI.
UMUM
ANGGARAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daereh ini yang dimaksud dengan :
2
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
10. 11.
12. 13.
Daerah adalah Kota Ambon; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; Walikota adalah Walikota Ambon; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat dan hukum setempat. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Negeri oleh Raja, Saniri Rajapati, Saniri Negeri Lengkap. Raja adalah gelar kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakt hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Saniri Negeri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari wakil-wakil soa, kepala adat, tua-tua negeri, kepala tukang, kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Raja membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan. Peraturan Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Raja dan Saniri Negeri Lengkap; Peraturan Raja adalah semua keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksana dari peraturan negeri yang memuat program dan kegiatan Rutin penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan; Keputusan Raja adalah semua keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksana dari peraturan negeri dan peraturan raja; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang selanjutnya disebut APBNegeri adalah rencana operasional tahunan Negeri yang memuat program dan kegiatan Rutin penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Negeri.
B A B II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI Bagian Pertama Penetapan Anggaran Negeri (1) (2)
(3) (4)
Pasal 2 Pemerintahan Negeri wajib menentukan sumber-sumber pendapatan Negeri; Sumber pendapatan dan Kekayaan Negeri yang diurus oleh Negeri dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Sumber pendapatan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercatat dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negeri. Sumber Pendapatan Negeri yang dikelola oleh Raja antara lain : a. Uang dari hasil usaha Negeri; 3
b. Uang Lembaga Kemasyarakatan; c. Uang Adat; d. Uang Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota yang tersedia bagi Negeri; e. Uang Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota yang harus di setor kepada Pemerintah Negeri.; f. Pinjaman Negeri atau yang diterima dari Kerjasama antar Negeri.
(1) (2)
Pasal 3 Sumber Pendapatan Negeri yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi digunakan untuk meningkatkan sumberdaya Aparatur Pemerintahan Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat. Sumber pendapatan Negeri yang berasal dari bantuan Pemerintah Kota Ambon digunakan untuk menambah belanja rutin dalam meningkatkan pendapatan dan tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Negeri.
Pasal 4 Penetapan sumber pendapatan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan pasal 3, dilakukan oleh Pemerintah Negeri, antara lain : a. penetapan jumlah penerimaan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Ambon, baik penerimaan yang diperoleh dari bagian pajak dan retribusi Kota Ambon yang diterima Negeri, maupun dari sumber penerimaan lainnya yang sah; b. Penetapan jumlah penerimaan dan pengelolaan kekayaan dan asset Negeri; c. penetapan jumlah penerimaan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan; d. Penetapan jumlah penerimaan dari hasil jasa pelayanan administrasi Pemerintahan Negeri. Bagian Kedua Bentuk dan Susunan APB Negeri Pasal 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNegeri) merupakan satu kesatuan rencana operasional tahunan yang terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Pasal 6 Bagian penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari pos-pos dan kode anggaran sebagai berikut : a. Pos penerimaan APB Negeri terdiri dari 8 (delapan) pos, meliputi : 1.1. Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; 1.2. Pos Pendapatan Asli Negeri; 1.3. Pos Bantuan Pemerintah Daerah Kota Ambon; 1.4. Pos Bantuan Pemerintah dan Pemerintah daerah Provinsi; 1.5. Pos Sumbangan Pihak Ketiga; 1.6. Pos Pinjaman Negeri; 4
1.7. Pos Usaha Negeri; dan 1.8. Pos Lain-lain Pendapatan Negeri yang sah. b. Pos Pengeluaran APB Negeri, meliputi : Anggaran Rutin Negeri terdiri dari 6 (enam) Pos Pengeluaran : 2R.1 Belanja Pegawai. 2R.2 Belanja Barang 2R.3 Belanja Pemeliharaan; 2R.4 Perjalanan Dinas; 2R.5 Belanja lain-lain; dan 2R.6. Pengeluaran Tak Terduga. c. Anggaran Pembangunan Negeri terdiri dari 6 (enam) pos pengeluaran : 2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah; 2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi; 2P.3 Pembangunan Prasaran pemasaran; 2p.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan; 2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial; dan 2P.6. Pembangunan Lain-lain.
(1) (2)
Pasal 7 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, Perubahan, serta perhitungan anggaran; Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Saniri Negeri Lengkap selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berjalan. Bagian Ketiga Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri)
(1)
(2)
(1)
Pasal 8 Anggaran Pendapatan Belanja Negeri ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Negeri, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon. Peraturan Negeri dimkasud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan, dan tembusannya disampaikan kepada Camat. Pasal 9 Walikota dapat memberikan saran/pertimbangan untuk membatalkan Peraturan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) diatas, apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya; 5
(2) (3) (4)
(5)
Pembatalan Peraturan Negeri dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota dengan menyebutkan alasan-alasannya; Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya saran/pertimbangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri oleh Walikota. Raja dan Saniri Negeri Lengkap yang tidak menerima saran/pertimbangan pembatalan Peraturan Negeri dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dengan alasan-alasannya. Raja dan Saniri Negeri Lengkap yang menerima saran/ pertimbangan pembatalan Peraturan Negeri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya saran/pertimbangan dari Walikota, dapat memperbaikinya. Bagian Keempat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 10 Apabila dalam tahun Anggaran yang berjalan terjadi perubahan baik penerimaan dan pengeluaran Negeri maka Raja dan Saniri Negeri Lengkap dapat melakukan perubahan Anggaran. Perubahan APB Negeri dapat disusun kembali setelah mengalami pelaksanaan 6 (enam) bulan Anggaran; Sebab-sebab terjadinya perubahan APB Negeri, karena : a. terdapat sisa perhitungan tahun yang lalu; b. adanya penambahan/penurunan penerimaan Negeri; c. terjadinya pergeseran belanja Negeri; Peruban APB Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri; Bagian Kelima Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
(1)
(2)
Pasal 11 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Berjalan Raja bersama Saniri Negeri Lengkap wajib menetapkan Peraturan Negeri tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri; Peraturan Negeri dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan dan Tembusannya disampaikan kepada Camat;
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI (1)
Pasal 12 Pelaksanaan APBNegeri dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali dengan rencana program/kegiatan jang jelas.
6
(2) (3) (4)
(1) (2)
Pelaksanaan APBNegeri dilaksanakan dengan Keputusan Raja. Pelaksanaan administrasi keuangan APBNegeri dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Raja dengan persetujuan Saniri Negeri Lengkap. Setiap pengeluaran yang membebani keuangan Negeri harus mendapat persetujuan Raja.
Pasal 13 Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan Negeri dicatat oleh Bendaharawan Negeri dan dilaporkan sebulan sekali kepada Raja. Raja wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBNegeri dan merupakan kelengkapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Raja dalam sidang tahunan Saniri Negeri Lengkap. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) (2) (3)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 14 Sumber Pendapatan Asli Negeri dari Hasil Kekayaan Negeri yang diurus oleh Pemerintah Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pendapatan Negeri. Kekayaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti Tanah-tanah Negeri berupa Tanah Kas Negeri, Hak Ulayat Negeri dan lain sejenisnya yang dikuasai oleh Negeri. Pengadaan tanah Negeri dari bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan tunjangan Penghasilan Perangkat Negeri dilimpahkan menjadi milik kekayaan Negeri. Pasal 15 Setiap Negeri dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk kepentingan Negeri. Sumbangan dari pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang sah. Sumbangan berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang tercatat dalam APBNegeri, sedangkan yang berupa barang tak bergerak terinventariser menjadi kekayaan Negeri.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 1. Semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan.
7
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto. MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON, Dto, HESINA.JOHANA. HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 02
Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI I. PENJELASAN UMUM. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa, maka salah satu elemen penting pelaksanaan Otonomi Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa (baca : Negeri) dilakukan atas prakarsa, aspirasi, kreaktifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Bahwa Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan hukum adat yang diakui oleh Sistim Pemerintahan Nasional. Dalam hal ini otonomi Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan otonomi bawaan yang melekat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat. Di lain pihak pada kesatuan masyarakat yang bukan masyarakat hukum adat, dan dikenal sebagai Negeri dapat diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan asal usul dan budaya setempat. Dalam konteks ini, makna yang terkandung dari otonomi bawaan maupun otonomi yang diberikan, tidak sama dengan otonomi daerah. Oleh karena itu pengakuan atas hak asal-usul merupakan inti pemberian otonomi Negeri. Pemberian otonomi seperti ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan sampai ke perdesaan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang terutama bidang pemerintahan serta sebagai upaya untuk turut memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa selain itu peran Negeri merupakan daerah bawahan dan ujung tombak dari Pemerintah Kota, oleh sebab itu perlu ditata, dibina, diayomi dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Ambon sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota untuk mengaturnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan hak dan kewajiban secara timbal balik antara Pemerintah Negeri dan Pemerintah Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi Negeri, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, diperlukan adanya pedoman melalui suatu Peraturan Daerah, sehingga tercipta keteraturan dan kepastian dalam penyusunannya. Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Negeri, maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 9
Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, perlu menetapkan Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dalam suatu Peraturan Daerah Kota Ambon. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
10
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
11
Huruf c Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
12
Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 237
13
