PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 16 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI NEGERI
Menimbang:
Mengingat :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di negeri perlu didukung dengan suatu sistem administrasi yang tertib, teratur, dan terkendali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dengan berpedoman pada pasal 216 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Administrasi Negeri. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
1
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (Lembaran Negara Tahun 1955, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 11. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Di Kota Ambon (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH ADMINISTRASI NEGERI
TENTANG
PEDOMAN
UMUM
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Ambon; 2
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
11.
12. 13.
14
15.
16.
17.
18.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; Kepala Daerah adalah Walikota Ambon, yang selanjutnya disebut Walikota; Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon; Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon; Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon; Kecamatan adalah daerah kerja camat sebagai perangkat Kota Ambon; Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan hukum adat setempat; Petuanan adalah daerah yang meliputi daratan dan lautan, yang berdasarkan hukum adat Ambon berada dibawah penguasaan negeri; Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Wilayah yang berada dalam petuanan Negeri, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan negeri oleh Raja, Saniri Rajapatti, dan Saniri Negeri Lengkap; Perangkat Negeri adalah Perangkat Pembantu Kepala Pemerintahan Negeri yang meliputi unsur adat, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang terdiri dari Sekretaris Negeri, Kepala-Kepala Urusan, lembaga-lembaga adat dan atau sebutan lain sesuai adat istiadat setempat; Raja adalah gelar kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakt hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Saniri Negeri Lengkap adalah Badan Legislatif Negeri yang terdiri dari wakil-wakil soa, kepala adat, tua-tua negeri, kepala tukang, kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Raja membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan; Saniri Besar adalah Rapat terbuka bersama saniri rajapatti dan saniri negeri lengkap dengan seluruh anak negeri yang sudah dewasa untuk mendengar laporan keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta penyampaian rencana pembangunan negeri oleh Rajapatti; Administrasi Negeri adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat negeri serta sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif; Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan negeri administrasif pada buku administrasi umum di negeri;
3
19. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan negeri pada buku administrasi keuanganan di negeri; 20. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan dinegeri. BAB II BUKU ADMINISTRASI NEGERI Pasal 2 1. Buku administrasi negeri antara lain terdiri atas: a. Administrasi Umum; b. Administrasi Penduduk; c. Administrasi Keuangan; dan d. Administrasi Pembangunan 2. Administrasi Umum antara lain terdiri atas: a. Buku Peraturan Negeri; b. Buku Keputusan Raja; c. Buku Data Inventaris Negeri; d. Buku Data Aparat Pemerintah Negeri; e. Buku Data Tanah Milik Negeri; f. Buku Data Negeri; g. Buku Data Agenda Masuk; h. Buku Data Agenda Keluar; dan i. Buku Ekspedisi. 3. Administrasi Penduduk antara lain terdiri atas : a. Buku Data Induk Penduduk; b. Buku Data Mutasi Penduduk; dan c. Buku Data Rekapitulasi Penduduk. 4. Administrasi Keuangan antara lain terdiri atas : a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri; b. Buku Kas Umum; dan c. Buku Kas Pembantu. 5. Administrasi Pembangunan antara lain terdiri atas : a. Buku Rencana Pembangunan; b. Buku Kegiatan Pembangunan; dan c. Buku Inventaris Proyek.
4
Pasal 3 Buku-buku sebagaimana dimaksud pasal 2 didistribusikan secara paket oleh pemerintah kota Ambon dan/atau kecamatan kepada negeri serta diikuti dengan bimbingan teknis dan pelatihan. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan negeri, pemerintah negeri melakukan pencatatan administrasi dalam buku administrasi negeri. BAB III KESEKRETARIATAN Pasal 5 1. Demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan di tingkat negeri, maka perlu disesuaikan perangkat pemerintah berdasarkan pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. Perangkat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi negeri dilakukan oleh pemerintah kota Ambon. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 1. Semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan.
5
Pasal 8 Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto, MARCUS JACOB PAPILAJA. Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 Juni 2009 SEKRETARIS KOTA AMBON, Dto, Ny. HESINA JOHANNA HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 04
Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 16 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI NEGERI
I. PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu unsur penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Negeri atas prakasa dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, Negeri yang diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum di dalam wilayah Kota Ambon memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional. Pengakuan dan penegasan mana mengandung makna dan implikasi yuridis, bahwa otonomi yang diberikan kepada Negeri tidak berarti lepas dari kendali pemerintah, tetapi justru pengendalian itu tetap berada dalam pengawasan Pemerintah, terutama Pemerintah Kota Ambon. Dalam kerangka itulah pengaturan administrasi suatu Pemerintahan Negeri dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hal yang sangat penting dengan memanfaatkan kemampuan aparat negeri demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan negeri itu sendiri. Selain pengakuan dan keberadaannya hingga kini, Negeri juga merupakan daerah bawahan dan sekaligus sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Ambon yang perlu di tata, dibina, diayomi dan difasilitasi sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Ambon untuk mengaturnya. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal balik antara Pemerintah Negeri dengan Pemerintah Kota Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas
7
Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
8
Ayat (5) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 239
9
