PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil Menengah sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi ;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, kepada mereka perlu diberikan penguatan modal melalui penyertaan modal ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan ;

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

2 7.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) ;

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ;

3 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang. 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN Pasal 2 (1) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha kecil menengah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yang mendapatkan penyertaan modal adalah sebagai berikut : a. KPN Dian Banjarmasin

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

b. KPRI Sederhana Hulu Sungai Selatan

Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

c. KPRI Barakat Mandiri Banjar

Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)

d. KPRI Tri Civitas FKIP Unlam Banjarmasin

Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)

e. Kopsyah BTM Ta’awun Banjarmasin

Rp 150.000.000,00 ( seratus limapuluh juta rupiah)

f.

Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah)

g.

KPRI Swarga Banjar UJKS PUSKOP SP-Murni Hulu Sungai Tengah

Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

h. KPRI Garfistal Semata, Tapin

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

i.

KPRI Bina Karya Hulu Sungai Tengah

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

j.

KSU Setia, Banjarmasin

Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah)

k. Primkoppoltabes Banjarmasin

Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

5

l.

Koperasi Al Mu’awanah Banjarbaru

Rp


m. Kopkar Sejahtera Banjarmasin

Rp


n. KPRI Sewarga Hulu Sungai Selatan

Rp


o. KPRI Harmonis SMKN 1 Hulu Sungai Selatan

Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

p. Kopwan Dharma Srikandi Barito Kuala

Rp


q. KPN Karya Niaga Banjarbaru

Rp


r.

Kopwan Harapan Ibu Banjarmasin

Rp


s. KPN Serasi Barito Kuala

Rp


t.

KSU Sewarga Banjarbaru

Rp


u. Kopkar Pedami Banjarmasin

Rp


v. KJKS An Nahdhoh Banjarmasin

Rp


w. KPRI SMEA Negeri 2 Banjarmasin

Rp


x. KPRI SMK Negeri I Banjarmasin

Rp


y. KPN Swakerta Tapin

Rp


z. KPN Rukun Barito Kuala

Rp


aa. Koperasi Syamsul Khairat Banjarmasin

Rp


bb. Primkopad Ajenrem 101/Ant Banjarmasin

Rp


cc.

Rp


KSU Berkat Damai Hulu Sungai Utara

6 BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1)

Penyertaan Modal Daerah kepada Koperasi dilaksanakan dengan cara memberikan penyertaan modal kepada koperasi untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal usaha dan atau dipinjamkan kepada usaha kecil menengah di Kalimantan Selatan.

(2)

Jangka waktu penyertaan modal daerah kepada koperasi ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan secara khusus diatur dalam Perjanjian Penyertaan Modal bagi Koperasi.

(3)

Pinjaman yang diberikan koperasi kepada usaha kecil dan menengah dapat dikenakan bunga paling tinggi 7 % (tujuh persen).

(4)

Koperasi penerima modal penyertaan wajib memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah dari hasil keuntungan usaha yang dibiayai oleh penyertaan modal.

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 5 (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran yang besarnya ditetapkan secara khusus dan diatur dalam Perjanjian Penyertaan Modal Bagi Koperasi. (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 6 (1) Gubernur menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha terutama di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

7 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 16

8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I.

UMUM Dalam Pembangunan Nasional, usaha kecil menengah sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah di Kalimantan Selatan kepada mereka perlu diberikan penguatan modal melalui penyertaan modal, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Penyertaan Modal Daerah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang usaha kecil menengah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents