PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya memerlukan dana untuk peningkatan dan pengembangan sarana air bersih ;
b.
bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum pada konsiderans huruf a tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala;
1
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
www.djpp.depkumham.go.id
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 14. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
www.djpp.depkumham.go.id
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. DPRD Kalimantan Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 6. Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang. 7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
BAB II TUJUAN Pasal 2 (1) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh air minum. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada keuntungan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented)
www.djpp.depkumham.go.id
BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Tahun Anggaran 2007. BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 4 Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 5 (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala setelah mendapat keuntungan berdasarkan laporan tahunan keuangan setelah diaudit. (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. BAB VI PENGAWASAN Pasal 6 (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara professional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2007
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H.M. MUCHLIS GAFURI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007
NOMOR
5
www.djpp.depkumham.go.id
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA I.
UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala tersebut.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented dan social oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba namun tetap memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 yang dimaksud dengan bagi hasil keuntungan adalah pembagian sesuai dengan besarnya ratio modal dengan total aktiva. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) yang dimaksud pejabat adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi perekonomian. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
