PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 7 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
:
Mengingat
:
WALIKOTA AMBON, a. bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan harga-harga pasar yang terus meningkat ternyata ikut mempengaruhi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan di kota Ambon; b. bahwa tarif jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Seri C Nomor 13) sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Seri C Nomor 13) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80,) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 1
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
2
10.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Seri C Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Seri C Nomor 13) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf d yaitu huruf e yang berbunyi : ‘’Pasal 3 e. Pengolahan atas pemusnahan sampah di tempat tertentu 2. Ketentuan pasal 6 ayat (1) setelah kata-kata ”volume sampah” ditambah katakata ”yang diangkut”, sehingga lengkapnya pasal 6 ayat (1) berbunyi : ‘’Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah yang diangkut. 3. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu pasal 6A dan Pasal 6B, yang berbunyi : ‘’Pasal 6A (1) Dalam hal sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tidak diangkut, Wajib Retribusí berhak mengajukan keberatan dan/atau tuntutan lepada Kepala Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani kebersihan/persampahan. (2) Pengajuan keberatan dan/atau tuntutan dan tata cara penyelesaiannya diatur dengan Peraturan Walikota. 3
4. Ketentuan pasal 7 ayat (1) mengalami perubahan dengan menyisipkan kata ‘jasa umum’ diantara kata ‘retribusi’ dan kata ‘dimaksudkan’ dan kata-kata ‘penyelenggaraan pelayanan’ diantara kata-kata ‘biaya’ dan ‘dengan’ diganti dengan kata-kata ‘penyediaan jasa’ sehingga lengkapnya pasal 7 ayat (1) berbunyi :
(1)
‘’Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan strutur dan besarnya tarif retribuís jasa umum dimaksudkan untuk menutupi biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
5. Ketentuan pasal 8 ayat (2) tarif Retribusi sampah diubah sebagai
berikut :
a. Sampah Rumah Tangga : 1. Rumah Tinggal - Bangunan Darurat
Rp. 1.500,-/bulan
- Bangunan Semi Permanent
Rp. 2.500,-/bulan
- Bangunan Permanent
Rp. 3.500.-/bulan
- Bangunan Semi Permanent Bertingkat
Rp. 4.500.-/bulan
- Bangunan Permanent Bertingkat
Rp. 6.500,-/bulan
- Bangunan Rumah Susun (RUSUN) per KK
Rp.35.000,-/bulan
- Rumah Toko (RUKO) per Unit
Rp.50.000,-/bulan
2. Rumah Kost/Mes/Wisma Dalam: - Rumah Kost 1 s/d 5
Kamar
Rp. 5000,-/bulan
- Rumah Kost 6 s/d 15 Kamar
Rp. 7.500,-/bulan
- Rumah Kost 16 s/d 25 Kamar
Rp. 10.000,-/bulan
- Rumah Kost 25 Kamar Ketas
Rp. 15.000,-/bulan
- Mes/ Wisma yang bersifat sosial
Rp. 20.000,-/bulan
3. Asrama - Asrama Swasta
Rp. 75.000,-/bulan/blok
- Asrama Pemerintah
Rp. 35.000,-/bulan/blok
- Asrama TNI/ Polri
Rp. 50.000,-/bulan/blok
4. Penginapan - Losmen
Rp. 40.000,-/bulan
- Cottage
Rp. 50.000,-/bulan
- Hotel Melati
Rp. 75.000,-/bulan
- Hotel Berbintang I
Rp. 125.000,-/bulan 4
- Hotel Berbintang II
Rp. 175.000,-/bulan
- Hotel Berbintang III
Rp. 225.000,-/bulan
- Hotel Berbintang IV
Rp. 300.000,-/bulan
b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggal : 1. Rumah Sakit Umum Pemerintah
Rp. 40.000,-/bulan
- Rumah Sakit Umum Swasta (Besar)
Rp. 50.000,-/bulan
- Rumah Sakit Umum Swasta (Sedang)
Rp. 30.000.-/bulan
- Rumah Sakit Umum Swasta (Kecil)
Rp. 15.000,-/bulan
- Rumah Sakit Umum Bersalin Pemerintah Rp. 15.000,-/bulan - Rumah Sakit Umum Bersalin Swasta
Rp 17.500,-/bulan
- Laboratorium/ Klinik Pemerintah
Rp. 25.000,-/bulan
- Laboratorium/ Klinik Swasta
Rp. 35.000,-/bulan
- Puskesmas/ Klinik Pemerintah
Rp. 10.000,-/bulan
- Tempat Praktek Dokter Umum
Rp. 30.000,-/bulan
- Tempat Praktek Bidan
Rp. 5.000,-/bulan
- Apotik
Rp. 35.000,-/bulan
- Toko Obat
Rp. 15.000,-/bulan
- Kios Obat
Rp. 5.000.-/bulan
2. Kantor Pemerintah, Kantor Perusahaan Swasta - Kantor pemerintah dan Pekarangan
Rp. 15.000.-/bulan
- Kantor Perusahaan Swasta (PT, CV, Firma, UD, Toko)
Rp. 30.000,-/bulan
- Perusahaan Daerah dan Pekarangan
Rp. 20.000,-/bulan
- Lembaga Usaha (Pertukangan, penggergajian)
Rp. 50.000,-/bulan
3. Gudang : - Gudang Pemerintah
Rp. 22.500,-/bulan
- Gudang Perusahaan Swasta - (PT, CV, Firma, UD, Toko)
Rp. 30.000,-/bulan
- Gudang Barang Eksport, Import antar Pulau
Rp.100.000,-/bulan
- Gudang Perabot Furniture Meuble, Textil, Bahan Makanan/Minuman, Bahan Bangunan
Rp.125.000,-/bulan 5
- Gudang Peralatan Kendaraan Bermotor (Oli, Spare part, Ban, dll)
Rp.150.000,-/bulan
- Gudang Pengolahan Kayu
Rp.150.000,-/bulan
- Gudang Farmasi, dll
Rp.150.000,-/bulan
4. Rumah Makan : - Kelas A
Rp. 50.000,-/bulan
- Kelas B
Rp. 35.000,-/bulan
- Kelas C
Rp. 25.000,-/bulan
5. Rumah Kopi
Rp.25.000,-/bulan
6. Cafetaria
Rp.25.000,-/bulan
7. Restaurant
Rp.25.000,-/bulan
8. Penjuali Makanan Keliling/ Gerobak/ Kaki Lima
Rp. 1.000,-/hari
9. Pedagang Kios Buahan : - Pedagang Buah Tetap - Pedagang Buah Musiman
Rp. 10.000,-/bulan Rp. 1.000,-/harian
10.Warung/ Tenda/ Kios Makanan yang Tetap
Rp. 1.500,-/harian
11.Pedagang/ Penjual Tetap pada Lost Pasar
Rp. 7.500,-/bulan
12. Diskotik/ Pub/ Karoke
Rp.100.000,-/bulan
13. BAR
Rp.150.000,-/bulan
14. Panti Pijat
Rp. 15.000,-/bulan
15. Bioskop
Rp. 30.000,-/bulan
16. Bioskop dengan Restaurant/Cafetaria
Rp. 50.000,-/bulan
17. Rental Play Station (PS)
Rp.
5.000,-/bulan
18. Rental Komputer
Rp.
5.000,-/bulan
19. Toko -
Bahan Bangunan
Rp. 20.000,-/bulan
-
Meuble/ Furniture
Rp. 30.000,-/bulan
-
Elektronik
Rp. 30.000,-/bulan 6
-
Tekstil/ Pakaian
Rp. 20.000,-/bulan
-
Buku
Rp. 20.000,-/bulan
-
Sembako
Rp. 25.000,-/bulan
-
Toko Sarana Produksi Pertanian & Peternakan (Bibit, Pupuk, Obat-obatan)
Rp. 25.000,-/bulan
20. Mini Market
Rp. 50.000,-/bulan
21. Super Market/Swalayan
Rp. 75.000,-/bulan
22. Mall/Plaza
Rp.100.000,-/bulan
23. Bengkel/Reparasi Kendaraan : - Roda Empat
Rp. 20.000,-/bulan
- Roda Tiga
Rp. 10.000,-/bulan
- Roda Dua
Rp. 15.000,-/bulan
24. Bengkel Elektronik -
Perorangan
Rp. 10.000,-/bulan
-
Kelompok
Rp. 15.000,-/bulan
25. Tempat Tambal Ban
Rp. 10.000,-/bulan
26. Tempat Cuci Mobil/Motor
Rp. 50.000,-/bulan
27. Percetakan : -
Percetakan Besar
Rp. 30.000,-/bulan
-
Percetakan Kecil
Rp. 20.000,-/bulan
28. Salon Kecantikan : Salon Kecantikan dan/Pangkas
-
Rambut Perorangan
Rp. 7.500,-/bulan
Salon Kecantikan dan/Pangkas
-
Rambut Kelompok
Rp. 10.000,-/bulan
29. Penjahit : -
Individu
Rp. 10.000,-/bulan
-
Kelompok
Rp. 15.000,-/bulan
-
Konveksi
Rp. 25.000,-/bulan 7
30. Industri : -
Kecil
Rp. 17.000,-/bulan
-
Sedang
Rp. 25.000,-/bulan
-
Besar
Rp. 50.000,-/bulan
c. Sampah Spesifik, meliputi : 1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, berasal dari : a. Rumah Sakit/Poliklinik/ Rumah Bersalin
Rp. 150.000,-/bulan
b. Pabrik Industri 2.
Rp. 150.000,-/bulan
Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, berasal dari : a. Bengkel Reparasi Mobil, Motor, dan sejenisnya
3.
Rp. 150.000,-/bulan
b. Bengkel Reparasi Alat-Alat Elektronik
Rp. 150.000,-/bulan
c. Praktek Dokter
Rp. 150.000,-/bulan
d. Apotik
Rp. 150.000,-/bulan
Puing Bongkahan Bangunan tiap M3
Rp. 75.000,-/bulan
d. Sampah Luar Biasa : Pengangkutan dan pembuangan tiap M3 (kurang dari 1 M3 dihitung 1 M3) antara lain Tebangan Pohon
Rp. 50.000,-/bulan
6. Pasal 14 ayat (1) mendapat tambahan penjelasan, selanjutnya ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi : ’’Pasal 14 (3) Walikota dapat mendelegasikan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Lurah, Raja dan Kepala Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota. (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurangkurangnya memuat : -
Cara membayar dan/atau mengumpulkan retribusi;
-
Cara menerima dan menyetor retribusi;
-
Saat melakukan pungutan dan/atau mengumpul retribusi; 8
-
Petugas pemungut dan/atau pengumpul retribusi;
-
Hak dan Kewajiban Petugas Pemungut dan/atau pengumpul retribusi;
-
Pengawasan Pemungut dan/atau pengumpul retribusi;
-
Bagi Hasil Retribusi.
7. Ketentuan Pasal 16 mengalami perubahan dengan menyisipkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1A), selanjutnya pada ayat (2) kata-kata ‘keputusan Kepala Daerah’ setelah kata-kata ‘diatur dengan’ diubah dengan kata-kata ‘Peraturan Walikota’, lengkapnya ayat (1A) baru dan ayat (2) berbunyi : ‘’Pasal 16 1A) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah saat terhutangnya retribusi. (2)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota
8. Ketentuan Pasal 20 mengalami perubahan dan penambahan masing-masing pada ayat (5) diantara kata ‘pengembalian’ dan ‘pembayaran’ disisipkan kata ‘pembayaran’ dan tambahan 1 (satu) ayat setelah ayat (6) yaitu ayat (7) lengkapnya ayat (5) dan ayat (7) baru berbunyi : ‘’Pasal 20 (5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
(7)
Tata Cara Pengembalian kelebihan pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 23 mengalami penambahan ayat setelah ayat (2) dengan menyisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2A) berbunyi : ’’Pasal 23 (2A) Sampah di negeri dan/atau permukiman penduduk di daerah pegunungan yang belum dilayani pengangkutannya oleh pemerintah kota dapat diringankan dan/atau dibebaskan retribusinya. 10.Ketentuan pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga pasal 26 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang lalai, sengaja dan/atau tidak membayar retribusi sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) atau membiarkan daerah sekitar rumahnya dan/atau tempat usahanya berserakan dengan sampah antara pukul enam pagi sampai pukul enam sore diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
9
11.Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut : ‘’Pasal 26A “Selain sanksi administrasi dalam pasal 15 dan sanksi pidana dalam pasal 26 ayat (1), Walikota berwenang mengambil tindakan berupa penyegelan atau pencabutan izin terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)” Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 4 Desember 2009 WALIKOTA AMBON, dto MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal, 4 Desember 2009 SEKRETARIS KOTA AMBON, dto NY. HESINA JOHANA HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 7 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
I. UMUM Pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan daerah mengelolah retribusi dengan baik merupakan peluang bagi tergalinya potensi sumber-sumber keuangan yang akan memberi kontribusi bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jenis retribusi jasa umum
yang
merupakan
kewenangan
daerah
kabupaten/kota
yang
pelaksanaannya memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Dalam menyelenggarakan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan Pemerintah Kota Ambon tentu berupaya untuk selalu menyediakan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang selalu baik. Masyarakat dalam hal ini orang pribadi atau badan diharapkan dapat berpartisipasi dengan mengatur waktu buang sampah, mengelolah dan/atau memilah sampah menurut jenisnya agar mudah dimusnahkan dan membayar retribusi sebagai balas jasa terhadap pelayanan yang di dapatkan.
11
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 3 Huruf e. Yang dimaksud tempat tertentu dalam ayat ini misalnya jika warga memusnahkan sampahnya sendiri dengan menggunakan insinerator. Angka 2. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Angka 3. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 5 Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas. Pasal 8 Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Angka 6 Pasal 14
yang dimaksud dalam ayat ini dengan ‘pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan’ adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Kota Ambon dapat mengajak bekerja sama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
12
Angka 7. Pasal 16 Ayat (1A)
Penentuan batas waktu 30 (tiga puluh hari) adalah agar langkahlangkah/tindakan berikutnya dapat diambil jika wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya.
Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 8. Pasal 20 Ayat 5 (Cukup Jelas) Ayat 7 (Cukup Jelas) Angka 9. Pasal 23 Ayat (2A)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi keseimbangan serta rasa keadilan masyarakat, yang sama sekali belum terjangkau pelayanan pengangkutan sampah.
Angka 10 Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Angka 11 Pasal 26A
Dimaksudkan sebagai tambahan sanksi yang bersifat administratif yang diberikan oleh Walikota.
Pasal II Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 248
13
