PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 01) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah, kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus didukung dengan pegawai yang memenuhi standart kompetensi jabatan sesuai bidang tugas dan beban kerja organisasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 1
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a.
Kota adalah Kota Ambon;
b.
Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota yang lain Sebagai Badan Eksekutif Kota;
c.
Walikota adalah Walikota Ambon;
d.
Sekretariat Kota adalah Sekretariat Kota Ambon;
e.
Sekretaris adalah Sekretaris Kota Ambon;
f.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
g.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
h.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
i.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOTA AMBON Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Sekretariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Bagian Kedua Tugas Pasal 4 (1)
(2)
Sekretariat Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Sekretrariat Kota selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan fungsi hukum dan peraturan perundangundangan, organisasi dan manajemen, hubungan masyarakat, protokol, serta fungsi pemerintahan lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas-dinas kota dan lembaga teknis kota.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1 dan 2), Sekretariat Kota mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Kota ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas-dinas kota dan lembaga teknis kota; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kota; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA AMBON Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi Sekretariat Kota terdiri dari : a. Sekretaris; b. Asisten, terdiri dari : 1. Asisten Pemerintahan; 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 3. Asisten Administrasi Umum c. Bagian-Bagian, terdiri dari : 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum; 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 5. Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi; 6. Bagian Organisasi dan Manajemen; 7. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan 8. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi.
(2)
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Pasal 7
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan daerah, kehumasan dan protokoler serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas atau lembaga teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ; b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan negeri, desa dan kelurahan; c. Merumuskan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan perundangundangan dan pembinaan Hak Asasi Manusia (HAM); d. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas kehumasan dan protokoler; dan e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang pemerintahan. Pasal 9 (1)
Asisten Pemerintahan membawahi : a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Hukum; dan c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.
(2)
Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan. Pasal 10
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kesatuan bangsa dan politik, dan pemerintahan negeri, desa dan kelurahan serta melakukan tugas-tugas umum satuan kerja. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan otonomi daerah, kesatuan bangsa dan politik ; b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negeri, desa dan kelurahan ; dan c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan urusan umum satuan kerja.
Pasal 12 (1)
Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Otonomi, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan c. Sub Bagian Pemerintahan Negeri/ desa dan Kelurahan.
(2)
Sub-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Pasal 13 (1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha satuan kerja, perencanaan, mengelola serta membina kepegawaian, keuangan dan perlengkapan satuan kerja.
(2)
Sub Bagian Otonomi, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan dan Petunjuk teknis dalam rangka pembinaan Otonomi Daerah serta Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)
Sub Bagian Pemerintahan Negeri, Desa dan Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Desa dan Kelurahan. Pasal 14
Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan mengkordinasikan, mengsinkronisasikan, mengharmonisasikan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan daerah dan telaahan/kajian hukum, memberikan bantuan hukum, melaksanakan pembinaan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM), mempublikasikan dan mendokumentasikan produkproduk hukum serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. Meneliti dan melakukan pengkajian perumusan peraturan perundangundangan daerah; c. Mengumpulkan bahan perumusan/penyusunan peraturan perundangundangan daerah; d. Mempersiapkan rancangan peraturan daerah untuk disampaikan ke DPRD dan produk hukum daerah lainnya; e. Mempersiapkan rancangan perjanjian dengan pihak lain/pihak ketiga; f. Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah HAM yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan
g. h. i. j. k.
Menyusun himpunan peraturan perundang-undangan daerah dan produk perundang-undangan lainnya; Melaksanakan dokumentasi dan publikasi produk peraturan perundangundangan; Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; Melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota sesuai bidang tugas dan fungsi melalui Asisten Pemerintahan. Pasal 16
(1)
Bagian Hukum terdiri dari : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan ; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan c. Sub Bagian Umum dan Dokumentasi Hukum.
(2)
Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. Pasal 17
(1)
Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas: a. Mengikuti perkembangan perundang-undangan pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas pemerintahan daerah; b. Melakukan penelitian, pengkajian, pengolahan data, mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
dan
c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perumusan rancangan dan/atau peraturan perundang-undangan daerah; d. Melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi produk hukum negeri, desa; e. Mengkaji, mengkoordinasikan dan mempersiapkan perjanjian dengan pihak lain/pihak ketiga; dan
rancangan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (2)
Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan hukum, memberikan pertimbangan, bantuan, pembinaan dan perlindungan hukum kepada unsur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan; b. Menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah; c. Memfasilitasi penyelesaian masalah masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah; d. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan HAM; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)
Sub Bagian Umum dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan produk-produk hukum; b. Mempublikasikan/menyebarluaskan produk-produk hukum; c. Menyiapkan bahan penerbitan lembaran peraturan daerah, dan berita daerah;
daerah,
himpunan
d. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, keuangan bagian hukum; dan
kepegawaian,
dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 18 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan, pembinaan teknis di bidang informasi dan komunikasi serta melaksanakan urusan protokol dan melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan di bidang informasi dan komunikasi; b. Melaksanakan urusan protokol, serta tugas-tugas umum unit; dan c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota sesuai bidang tugas dan fungsi melalui Asisten Pemerintahan. Pasal 20 (1)
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan 3. Sub Bagian Protokoler.
(2)
Sub-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Pasal 21
(1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha unit kerja, perencanaan, mengelola serta membina kepegawaian, keuangan dan perlengkapan satuan kerja.
(2)
Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan informasi serta mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan issue publik dengan instansi terkait untuk menyediakan bahan dalam rangka pelayanan informasi dan komunikasi.
(3)
Sub Bagian Protokoler mempunyai tugas menyiapkan, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan protokoler serta melakukan kerja sama dengan instansi lain.
Pasal 22 Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, kerja sama antar daerah dan luar negeri, promosi pengembangan ekonomi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dinas atau lembaga teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Melaksanakan koordinasi, merumuskan petunjuk kebijakan teknis di bidang penyusunan program pembangunan ; b. Melaksanakan koordinasi, merumuskan petunjuk kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat; c. Melaksanakan koordinasi, merumuskan petunjuk kebijakan teknis dibidang perekonomian; dan d. Melaksanakan koordinasi, merumuskan petunjuk teknis dibidang kerja sama dan promosi pengembangan ekonomi. Pasal 24 (1)
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : a. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan b. Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi.
(2)
Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 25
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan dan bantuan kesejahteraan rakyat, keagamaan serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja.
Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat; b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang keagamaan; c. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan di bidang Keagamaan ; d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota sesuai bidang tugas dan fungsi melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 27 (1)
Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c. Sub Bagian Keagamaan.
(2)
Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pasal 28
(1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha, perencanaan, mengelola serta membina kepegawaian, keuangan dan perlengkapan satuan kerja ;
(2)
Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta mengatur pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam bidang Kesejahteraan Rakyat;
(3)
Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga keagamaan serta mengatur pemberian bantuan keagamaan.
Pasal 29 Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama antar daerah maupun luar negeri dan promosi pengembangan ekonomi serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja.
Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kerja sama antar daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai bidang pembangunan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya; b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang promosi pengembangan ekonomi; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan promosi pengembangan ekonomi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh daerah; d. Melakukan Analisis Kebijakan Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi; e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama maupun pelaksanaan promosi pengembangan ekonomi serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota sesuai bidang tugas dan fungsi melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 31 (1)
Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kerja Sama; dan c. Sub Bagian Promosi Pengembangan Ekonomi.
(2)
Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi. Pasal 32
(1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha, perencanaan, mengelola serta membina kepegawaian, keuangan dan perlengkapan satuan kerja ;
(2)
Sub Bagian Kerja Sama mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kerja sama baik antar daerah maupun luar negeri;
(3)
Sub Bagian Promosi Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang promosi pengembangan ekonomi.
Pasal 33 Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam mengkoordinasikan pembinaan organisasi dan manajemen, umum dan perlengkapan, tata usaha pimpinan dan ekspedisi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas atau lembaga teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi : a. Melaksanakan koordinasi penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan ; b. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha keuangan sekretariat, perlengkapan; dan c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan expedisi. Pasal 35 (1)
Asisten Administrasi Umum membawahi : 1. Bagian Organisasi dan Menejemen; 2. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan 3. Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi.
(2)
Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Pasal 36
Bagian Organisasi dan Menejemen mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan kelembagaan, pengendalian manajemen, analisa jabatan dan formasi jabatan serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja. Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Bagian Organisasi dan Menejemen mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka pembinaan dan penataan kelembagaan; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka mempersiapkan penyusunan program, analisa dan penyusunan formasi jabatan; dan c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengendalian manajemen serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja.
d.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota sesuai bidang tugas dan fungsi melalui Asisten Administrasi Umum. Pasal 38
(1)
(2)
Bagian Organisasi dan Menejemen terdiri dari : 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Umum; 2. Sub Bagian Pengendalian Manajemen; dan 3. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan. Sub-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada Ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Menejemen. Pasal 39
(1)
Sub Bagian Kelembagaan dan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkup Pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja.
(2)
Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan analisis dan formasi jabatan.
(3)
Sub Bagian Pengendalian Manajemen mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian manajemen organisasi perangkat daerah. Pasal 40
Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan umum satuan kerja; b. Melaksanakan urusan perlengkapan ; dan c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan. Pasal 42 (1)
Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perlengkapan; dan c. Sub Bagian Kerumahtanggaan.
(2)
Sub-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. Pasal 43
(1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha, perencanaan, mengelola serta membina kepegawaian, keuangan dan perlengkapan satuan kerja.
(2)
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinan administrasi perlengkapan satuan kerja.
(3)
Sub Bagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kebutuhan kerumahtanggaan, pengelolaan, membina administrasi kerumahtanggaan. Pasal 44
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan exspedisi Sekretariat Kota. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi; b. Melakukan dan menyelenggarakan tata usaha keuangan sekretariat kota; dan c. Melakukan urusan exspedisi serta melaksanakan tugas-tugas urusan umum satuan kerja. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota sesuai bidang tugas dan fungsi melalui Asisten Administrasi Umum. Pasal 46 (1)
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan c. Sub Bagian Exspedisi.
(2)
Sub-sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi Pasal 47
(1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha, perencanaan, mengelola serta membina kepegawaian, keuangan dan perlengkapan satuan kerja.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan tata usaha pimpinan serta melaksanakan urusan tata usaha sekretariat kota.
(3)
Sub Bagian Exspedisi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan ekspedisi. Pasal 48
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Bagian Pertama Kedudukan Pasal 49 Sekretariat DPRD Kota sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Bagian Kedua Tugas Pasal 50 Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 51 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Sekretariat DPRD Kota mempunyai fungsi : a.
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d.
Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA AMBON Pasal 52 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota terdiri dari : a. Sekretaris; b. Bagian Umum, Humas dan Protokoler, terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Humas dan Protokoler; dan 3. Sub Bagian Kerumahtanggaan. c. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari : 1. Sub Bagian Risalah dan Persidangan; 2. Sub bagian Dokumentasi dan Kepustakaan; dan 3. Sub Bagian Hukum dan Asistensi d. Bagian Keuangan, terdiri : 1. Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi; dan 2. Sub Bagian Perbendaharaan
Pasal 53 Bagian Umum, Humas dan Protokoler mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembinaan ketatausahaan, kehumasan dan protokoler, kerumahtanggaan serta keamanan dan ketertiban lingkungan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rumah dinas Pimpinan Dewan dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 54 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga, rumah dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kehumasan dan protokol Pimpinan dan Anggota Dewan ; c. Mengkoordinasikan ketertiban dan keamanan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rumah dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tamu-tamu Pimpinan Dewan; e. Mengkoordinasikan penyiapan rencana kebutuhan perbekalan dan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
Pasal 55 Bagian Risalah Dan Persidangan mempunyai tugas : a. Membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat penyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Membuat risalah rapat dan persidangan; c. Menyiapkan dokumentasi dan publikasi; d. Penataan kepustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tenaga asistensi yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 56 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Bagian Risalah Dan Persidangan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kegiatan risalah dan persidangan; b. Mengkoordinasikan pembuatan risalah atas sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Mengkoordinasikan penyiapkan pelaksanaan sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Melakukan inventarisasi pelaksanaan persidangan dan risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, konsultasi hukum dan asistensi, pelaksanaan perumusan Peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan serta telaah/kajian hukum; f. Mengkoordinasikan urusan dokumentasi dan kepustakaan; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 57 Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pengawasan anggaran; b. Membuat verifikasi dan akuntansi; c. Membuat permintaan anggaran; d. Melaksanakan pembayaran hak-hak pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan e. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 58 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a.
Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan kegiatan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.
Mengkoordinasikan pengurusan keuangan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.
Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
e.
Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 59
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 60 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional berpengalaman di bidang tertentu.
(3)
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB VIII TATA KERJA Pasal 61
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kota, Para Asisten Sekretaris Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam
lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. BAB IX STAF AHLI Pasal 62 (1) (2)
(3) (4)
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota, diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. BAB X
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 63 Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 64 (1)
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota, dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
(2)
Pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65
(1)
(2) (3)
Sekretaris Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur. Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur. Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota.
(4) (5)
(6)
Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota. Pengangkatan pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan pada standar kompotensi jabatan. Standar kompotensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 66
(1)
(2) (3)
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota atas usul Sekretaris Dewan. Pasal 67
(1)
(2)
Jika Sekretaris Kota berhalangan tetap, Walikota dapat menunjuk salah seorang pejabat eselon II untuk sementara waktu melaksanakan tugas Sekretaris Kota dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan. Jika Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan tetap, Walikota dapat menunjuk seorang Kepala Bagian untuk sementara waktu melaksanakan tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan. Bagian Kedua Eselonisasi Pasal 68
Eselonisasi jabatan struktural pada Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai berikut : (1)
Sekretaris Kota adalah eselon II.a.
(2)
Asisten pada Sekretariat Kota, Staf Ahli dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah eselon II.b
(3)
Kepala Bagian pada Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah eselon III.a
(4)
Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah eselon IV.a
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69 Kepala Bagian pada Sekretariat Kota dan Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a. Pasal 70 Pelaksanaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pasal 71 (1)
Penjabaran tugas pokok dan fungsi kedalam uraian tugas masingmasing satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11, pasal 14 dan pasal 15, pasal 18 dan pasal 19, pasal 25 dan pasal 26, pasal 29 dan pasal 30, pasal 36 dan pasal 37, pasal 40 dan pasal 41, pasal 44 dan pasal 45, pasal 53 dan 54, pasal 55 dan 56, dan pasal 57 dan 58 diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)
Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus dikeluarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 72
(1)
Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan dan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 01) dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto,
MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 27 Desember 2008 SEKRETARIS KOTA AMBON, Dto, NY. HESINA JOHANNA HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2008 NOMOR
8
SERI D NOMOR 02 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON I. UMUM. Bahwa penataan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bertujuan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi peningkatan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kota, Walikota selaku kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah menegaskan bahwa dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah Walikota dibantu oleh perangkat daerah, dimana Sekretariat Kota merupakan unsur staf membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas kota dan lembaga teknis kota mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan. Besaran organisasi Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan
ditangani, sarana dan prasarana tugas serta pola pengembangan kerja sama antar daerah/atau dengan pihak ketiga. Susunan Organisasi Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang karena sifatnya melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak tercakup oleh Dinas-Dinas Kota maupun Lembaga Teknis Kota, dapat dilaksanakan melalui Sekretariat Kota sebagai unsur staf Pemerintah Kota maupun unsur pelayanan dewan. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan perubahan-perubahan untuk penyesuaian terhadap dinamika peraturan Perundang-Undangan dibidang Kelembagaan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Huruf a. Yang dimaksud dengan “Penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah” adalah Penyusunan Program lingkup Sekretariat Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b. Cukup jelas Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup jelas Huruf e. Cukup jelas
Huruf f. Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Yang dimaksudkan dengan “Pembinaan Hak-Hak Azasi Manusia” adalah bahwa pemerintah kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan menjamin terselenggaranya penghormatan,perlindungan dan penegakan Hak-Hak Azasi Manusia. Pasal 15 Huruf a Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam ayat ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Huruf b Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan daerah dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan mengikuti perkembangan perundangundangan pada umumnya dalam ayat ini adalah mengikuti perkembangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Yang dimaksud dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi rancangan dan/atau peraturan perundangundangan daerah dalam ayat ini adalah melakukaan koordinasi dengan satuan kerja pembuat/penyusun perundang-undangan daerah, sinkronisasi yaitu menyesuaikan/menyamakan persepsi tentang produk rancangan perundang-undangan daerah. Harmonisasi yaitu menyesuaikan produk rancangan perundangundangan daerah dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya, serta menyelaraskan bahasa hukumnya. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah adalah terkait dengan adanya gugatan-gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota atau Walikota dan memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi satuan-satuan kerja pemerintah daerah. Huruf c Cukup jelas Huruf d Maksud penyuluhan hukum dalam ayat ini adalah menginformasikan dan menyebarluaskan kepada satuan kerja pemerintah kota dan masyarakat produk-produk hukum nasional maupun daerah terbaru. Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksudkan dalam ayat ini dengan “instansi terkait” adalah semua lembaga pemerintah maupun swasta yang menjadi sumber dan dikenai pemberitaan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 52 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Ayat (1) Yang dimaksudkan “Melalui Proses BAPERJAKAT” adalah seleksi terhadap calon pejabat dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang dinamis baik kepangkatan, pendidikan, motivasi dan ketrampilan/inovasi. Ayat (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan keanggotaannya terdiri dari para pejabat eselon II yang diketuai oleh Sekretaris Kota dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 69 Pejabat Struktural eselon III.a pada Sekretariat Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini
ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a. Pasal 70 Pelaksanaan efektifitas organisasi perangkat daerah ini disertai pengisian personil sudah harus terlaksana selama enam bulan setelah ditetapkan peraturan daerah ini. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Maksud “sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan” adalah untuk menyesuaikan kelembagaan ini dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan perkembangan organisasi perangkat daerah dan selama setahun terbentuk kelembagaan tersebut perlu dievaluasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 330
