PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DINAS KOTA AMBON

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah, kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kota Ambon dengan maksud untuk menjalankan misi yang diemban berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengaturan Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya; d. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus didukung dengan pegawai yang memenuhi standart kompetensi jabatan sesuai bidang tugas dan beban kerja organisasi. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kota Ambon 1

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonersia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30) jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS KOTA AMBON. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Kota adalah Kota Ambon.

2.

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. 3

4.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.

Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom.

6.

Sekretaris adalah Sekretaris Kota Ambon.

7.

Dinas-Dinas Kota adalah Dinas-Dinas Kota Ambon.

8.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Ambon.

9.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur operasional dinas di lapangan.

pelaksana teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. 11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan /atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon yang terdiri dari : 1.

Dinas Pendidikan Kota.

2.

Dinas Kesehatan Kota.

3.

Dinas Sosial Kota.

4.

Dinas Tenaga Kerja Kota.

5.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota.

6.

Dinas Perhubungan Kota.

7.

Dinas Pekerjaan Umum Kota.

8.

Dinas Tata Kota.

9.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota.

10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota. 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota. 12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Kota. 13. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota. 14. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota. 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota.

4

BAB III DINAS PENDIDIKAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 Dinas Pendidikan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Pendidikan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendidikan Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pendidikan;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pendidikan;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pendidikan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

(1)

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas 5

b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 1. Seksi Kurikulum Pendidikan TK dan SD. 2. Seksi Kurikulum Pendidikan SMP. 3. Seksi Mutu dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : 1. Seksi Kurikulum Pendidikan SMA. 2. Seksi Kurikulum Pendidikan SMK. 3. Seksi Mutu dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah. e. Bidang Pendidikan Luar sekolah, membawahi : 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal. 2. Seksi Mutu dan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Sekolah. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IV DINAS KESEHATAN KOTA Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7

Dinas Kesehatan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8 Dinas Kesehatan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan dalam rangka pelaksanaan 6

tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kesehatan Kota mempunyai fungsi :

pasal 8, Dinas

a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Kesehatan;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Kesehatan;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Kesehatan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10

(1)

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan. 2. Seksi Kesehatan Keluarga. d. Bidang

Promosi Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Penyuluhan. 2. Upaya Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat. e. Bidang Pemberantasan membawahi :

Penyakit

dan

Penyehatan Lingkungan,

1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. 7

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V DINAS SOSIAL KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11

Dinas Sosial Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 12 Dinas Sosial Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Dinas Sosial Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Sosial;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Sosial;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Sosial.

8

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 14 (1)

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, membawahi : 1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial. 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. d. Bidang Bina Swadaya Sosial, membawahi : 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial. 2. Seksi Pelayanan Keluarga dan Lanjut Usia. e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat. 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. 3. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Anak f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VI DINAS TENAGA KERJA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 15

Dinas Tenaga Kerja Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

9

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 16 Dinas Tenaga Kerja Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Tenaga Kerja;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan PerundangUndangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Tenaga Kerja;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Tenaga Kerja. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 18

(1)

Susunan Organisasi DinasTenaga Kerja Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahi : 1. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 2. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi : 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . 2. Seksi Syarat Kerja. e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan , membawahi : 10

1. Seksi Norma Kerja. 2. Seksi Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VII DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 20 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 11

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22

(1)

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 1. Seksi Pencatatan Sipil. 2. Seksi Penerbitan Akta Catatan Sipil. d. Bidang Pendaftaran Penduduk, Kependudukan, membawahi :

dan

Pengelolaan

Administrasi

1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 2. Seksi Pendaftaran Penduduk. e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk, membawahi : 1. Seksi Pengawasan Penduduk. 2. Seksi Pengendalian Penduduk. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VIII DINAS PERHUBUNGAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23 12

Dinas Perhubungan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 24 Dinas Perhubungan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Perhubungan;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Perundangundangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Perhubungan;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Perhubungan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26

(1)

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi : 1. Seksi Lalu Lintas. 2. Seksi Angkutan. 13

3. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut. 2. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana. e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi : 1. Seksi Kebandarudaraan dan Persandian. 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 28 Dinas Pekerjaan Umum Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum; 14

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan PerundangUndangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pekerjaan Umum. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 30

(1)

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan, membawahi : 1. Seksi Jalan dan Jembatan. 2. Seksi Utilitas Jalan. d. Bidang Pengembangan membawahi : 1. Seksi Pengembangan Permukiman.

Sumber Sarana

Daya dan

Air

dan

Prasarana

Permukiman, Lingkungan

2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase. e. Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Teknis. 2. Seksi Jasa Konstruksi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

15

BAB X DINAS TATA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 31 Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Tata Kota, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 32 Dinas Tata Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Tata Kota;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tata Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Tata Kota;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Tata Kota. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 34

(1)

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 16

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Penataan Ruang, membawahi : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang. 2. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Penataan Ruang. 3. Seksi Pembinaan Pertanahan. d. Bidang Tata Bangunan dan Kawasan Perkotaan, membawahi : 1. Seksi Penataan Perumahan dan Kawasan. 2. Seksi Tata Bangunan dan Gedung. e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 35

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 36 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

17

Paragraf 3 Fungsi Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 38

(1)

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Koperasi, membawahi : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi. 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi. d. Bidang Usaha Kecil, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil. 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. e. Bidang Usaha Menengah, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Menengah. 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pengawasan Usaha Menengah. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional.

18

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XII DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 39

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 40 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan Teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan 19

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 42

(1)

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata. 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata. 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata d. Bidang Kebudayaan, membawahi : 1. Seksi Kebudayaan, Kesenian, Tradisi dan Perfiliman. 2. Seksi Sejarah dan Purbakala. e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi : 1. Seksi Pemuda. 2. Seksi Olahraga. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIII DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh 20

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 44 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c.

Pembinaan dan Perindustrian;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

pelaksanaan

teknis

di

bidang

Perdagangan

dan

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 46 (1)

Susunan Organisasi terdiri dari :

Dinas Perdagangan

dan

Perindustrian Kota,

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perdagangan, membawahi : 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri. 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri. 21

3. Seksi Perizinan dan Pendaftaran. d. Bidang Perindustrian, membawahi : 1. Seksi Usaha Industri. 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri. e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, membawahi : 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Usaha. 2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIV DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASSET EKONOMI DAERAH KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 47

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 48 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

22

Paragraf 3 Fungsi Pasal 49 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 50

(1)

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendapatan, membawahi : 1. Seksi Pendaftaran Pajak dan Retribusi. 2. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi. 3. Seksi Penagihan, Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain. d. Bidang Verifikasi, Pembukuan, Pertimbangan Keberatan dan Validasi, membawahi : 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi. 2. Seksi Pertimbangan Keberatan dan Validasi Surat-Surat Berharga. e. Bidang Investasi dan Pengelolaan Asset Ekonomi, membawahi : 1. Seksi Investasi dan Pengelolaan Asset Ekonomi. 2. Seksi Pengawasan dan Penataan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. 23

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 51

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Pertanian dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 52 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 53 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pertanian dan Kehutanan Kota mempunyai fungsi :

pasal 52, Dinas

a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pertanian dan Kehutanan.

24

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 54 (1)

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kehutanan, membawahi : 1. Seksi Rahabilitasi Perlindungan Hutan dan Lahan. 2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan. d. Bidang Pertanian, membawahi : 1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Seksi Perkebunan. 3. Seksi Ketahanan Pangan. e. Bidang Peternakan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Produksi. 2. Seksi Usaha Peternakan Rakyat dan Pengelolaan Hasil. 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XVI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 55

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi Pemerintah Kota di bidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. 25

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 56 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 57 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kelautan dan Perikanan Kota mempunyai fungsi :

pasal 56, Dinas

a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Kelautan dan Perikanan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 58

(1)

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat ,membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pesisir dan Sumber Daya Manusia (SDM), membawahi : 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, SDM dan Kelembagaan Usaha. d. Bidang Pengelolaan Perikanan, membawahi : 1. Seksi Perikanan Tangkap. 2. Seksi Perikanan Budidaya. 26

3. Seksi Pengolahan, Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil. e. Bidang Pengawasan membawahi :

dan

Pengendalian

Lingkungan

Perairan,

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan. 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perikanan. 3. Seksi Rahabilitasi dan Perlindungan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 59 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi Pemerintah Kota di bidang Kebersihan dan Pertamanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 60 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Paragraf 3 Fungsi Pasal 61 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kebersihan dan Pertamanan Kota mempunyai fungsi :

pasal 60, Dinas

27

a.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan;

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan;

d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e.

Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Kebersihan dan Pertamanan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 62

(1)

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Persampahan, membawahi : 1. Seksi Persampahan. 2. Seksi Angkutan. 3. Seksi Peralatan. d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Saluran, membawahi : 1. Seksi Pertamanan. 2. Seksi Pemakaman. 3. Seksi Saluran dan Tinja. e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

28

BAB XVIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 63 Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Dinas Kota sesuasi kebutuhan dan keahlian berdasarkan Peraturan PerundangUndangan. Pasal 64 (1)

Kelompok Jabatn Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dari berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan spesifikasi yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(2)

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenga fungsional senior yang ditunjuk.

(3)

Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5)

Setiap satuan Organisasi yang dapat didukung oleh kelompok Jabatan Fungsional, selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Daerah ini, dilakukan penyerasihan dan penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XIX UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Pasal 65

(1)

Pada Dinas-Dinas Kota dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas, namun harus berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam kaitan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha.

(3)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XX TATA KERJA Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum, Kepala 29

Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horinsontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kota serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 67 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 68 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 69 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 70 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 71 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 72 Setiap pimpinan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas. BAB XXI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 30

Pasal 73 Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas-Dinas Kota Ambon diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 74 (1)

Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural oleh walikota atas usulan Sekretaris Daerah dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

(2)

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 75

(1)

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota berdasarkan hasil konsultasi Gubernur.

(2)

Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Kota.

(3)

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum, dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota atas usul Kepala Dinas.

(4)

Dalam rangka efisiensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

(5)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, didasarkan pada Standart Kompetensi Jabatan.

(6)

Standart Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua ESELONISASI Pasal 76 (1)

Kepala Dinas adalah eselon II.b.

(2)

Sekretaris pada Dinas adalah eselon III.a.

(3)

Kepala Bidang pada Dinas adalah eselon III.b. 31

(4)

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah eselon IV.a.

(5)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan KepalaTata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Eselon IV.b.

(6)

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum adalah eselon V.a. BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77

Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a. Pasal 78 Pelaksanaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 (1)

Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Kepala Tata Usaha Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus dikeluarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini Pasal 80

Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan dan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor 02) dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 82 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 32

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 27 Desember 2008 WALIKOTA AMBON, Dto. MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal, 27 Desember 2008 SEKRETARIS KOTA AMBON, Dto, NY. HESINA JOHANNA HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2008 NOMOR 9 SERIN D NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,

E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006

33

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR – 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KOTA AMBON

I. UMUM Bahwa penataan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kota Ambon bertujuan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penataan organisasi kelembagaan daerah dimaksudkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota selaku kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang diwadahi dalam bentuk Dinas-Dinas Daerah sebagai unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Bahwa yang merupakan dasar utama penyusunan pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Kota. Besaran organisasi Dinas-Dinas Kota yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana tugas 34

serta pola pengembangan kerja sama antar daerah, daerah dengan provinsi, daerah dengan pemerintah dan/atau negara lain, serta lembaga-lembaga non pemerintah. Pembentukan Dinas-Dinas Kota sebagaimana dimaksud diatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dilakukan karena sifatnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah maupun Lembaga Teknis Daerah. Bahwa eselonisasi Kepala Bidang pada Dinas yang semulannya eselon IIIa, disesuaikan menjadi eselon III.b. berdasarkan peraturan daerah ini. Maksud penyesuaian eselon ini adalah dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian. Bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural tersebut, walaupun organisasinya menjadi menjadi eselon III.b. Jabatan eselon III.b berdasarkan Peraturan Daerah ini akan berlaku bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan ini. Jabatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan bagian integral dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota, pengisian jabatannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Dinas yang bersangkutan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kelembagaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Penomoran dalam angka “1 sampai dengan angka 16 dalam pasal ini bukan dimaksudkan sebagai nomor urut dinas-dinas kota, kedudukan dinas-dinas dalam peratutan daerah ini adalah sama/setingkat. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Huruf a 35

Yang dimaksud dengan “Penyusunan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Pendidikan Daerah sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang pendidikan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Kesehatan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. 36

Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Sosial Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang sosial yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas.

37

Pasal 17 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Tenaga Kerja Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang tenaga kerja yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f 38

Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang kependudukan dan catatan sipil yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Perhubungan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang perhubungan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas 39

Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang pekerjaan umum yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Tata Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas 40

Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang tata kota yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas 41

Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang pariwisata dan kebudayaan, pemuda dan olahraga yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 42

Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang perdagangan dan perindustrian yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang pendapatan dan pengelolaan asset ekonomi daerah yang memerlukan penanganan segera secara cepat.

43

Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas. Pasal 53 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang pertanian dan kehutanan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Huruf a 44

Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang kelautan dan perikanan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan 45

dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis di bidang kebersihan dan pertamanan yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrumen berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 63 Yang dimaksudkan dengan kelompok jabatan fungsional adalah beberapa pegawai negeri sipil dengan keahlian/ketrampilan tertentu yang dipercayakan memimpin dan melaksanakan tugas teknis dinas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Maksud “ditunjuk “dalam ayat ini adalah diangkat dan didtetapkan oleh kepala Dinas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “dapat dibentuk” adalah dibolehkan untuk ditiadakan jika dibutuhkan unutk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 66 Kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertical dan horizontal adalah untuk memaksimalkan fungsifungsi Pemerintahan yang baik didalam prosedur-prosedur kerja nmaupun pembinaan dan pengawasan. Pasal 67 Yang dimaksud dengan ”wajib mengawasi bawahan” dalam pasal ini adalah keharusan bagi setiap pimpinan unutk melakukan fungsi kontrol terhadap bawahan yang dipimpinnya agar tugas dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif. 46

Yang dimaksudkan dengan Perturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan Pelayanan Masarakat. Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Yang dimaksud dengan pentunjuk-petunjuk dalam pasal ini adalah petunjuk teknis, arahan pimpinan dan lain-lain. Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “Melalui Proses BAPERJAKAT” adalah seleksi calon pejabat agar pengembangan karier pegawai negeri sipil jelas dan terarah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang dinamis baik kepangkatan, pendidikan, motivasi dan ketrampilan/inovasi. Ayat (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan keanggotaannya terdiri dari para pejabat eselon II yang diketuai oleh Sekretaris Kota dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian. Pasal 75 Ayat (1) Berkonsultasi dengan Gubernur dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

47

Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Pejabat Struktural eselon III.a pada Badan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a Pasal 78 Pelaksanaan efektifitas organisasi perangkat daerah ini disertai pengisian personil sudah harus terlaksana selama enam bulan setelah ditetapkan peratruran daerah ini. Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 80 Maksud “sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan” adalah untuk menyesuaikan kelembagaan ini dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan perkembangan organisasi perangkat daerah dan selama setahun terbentuk kelembagaan tersebut perlu dievaluasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 331

48