PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,
Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kependudukan diperlukan suatu Dinas yang menanganinya ; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Kota Tarakan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ; 9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ; 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ; 11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Dinas Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f. g. h.
Daerah adalah Daerah Kota Tarakan ; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan ; Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Kota Tarakan ; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Kota Tarakan ; Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Kota Tarakan ; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Pendaftaran Penduduk dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 3 (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk ; (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk ; b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; c. Pemberian Nomor Induk Penduduk ; d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga ; e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ; f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ; g. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ; h. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ; i. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ; j. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ; k. Pencatatan Mutasi Penduduk ; l. Pengelolaan Data Penduduk ; m. Penyelenggaraan Penyuluhan ; n. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk ; o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk.
B A B IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
Kepala Dinas ; Sub Bagian Tata Usaha ; Seksi Pelayanan Pendaftaran ; Seksi Pelayanan Pencatatan ; Seksi Data dan Laporan ; Unit Pelaksana Teknis Dinas ; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Kota Tarakan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Bagian ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 7, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana dan program, laporan serta evaluasi ; 2. Pengelolaan keuangan ; 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; 4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan ; 5. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan. Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Program ; b. Urusan Keuangan ; c. Urusan Umum. (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 10 (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas. (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk. (3) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. Bagian Kedua Seksi Pelayanan Pendaftaran Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. (2) Seksi Pelayanan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 11, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 3. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 4. Pemberian Nomor Induk Penduduk, Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ; 5. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk. Pasal 13 (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari : a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga ; b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk ; c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran. (2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pendaftran. Pasal 14 (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga. (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk. (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi data penduduk.
Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Pencatatan Pasal 15 (1) Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan pencatatan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. (2) Seksi Pelayanan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 15, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
1. Pelaksanaan pencatatandan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 2. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 3. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 4. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan dan penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 5. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 6. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan Laporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Negeri ; 7. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama. Pasal 17 (1) Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari : a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian ; b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian ; c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan. (2) Sub Seksi–Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan. Pasal 18 (1) Sub Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian Surat Keterangan Laporan Kelahiran dan Kematian di Luar Negeri. (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian bagi warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta pencatatan pemberian Surat Keterangan Laporan Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perceraian di Luar Negeri. (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
Bagian Keempat Seksi Data Dan Laporan Pasal 19 (1) Seksi ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pengelolaan data dan laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. (2) Seksi Data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas pada pasal 19, Kepala Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi : 1. Penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 2. Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 3. Penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 4. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 5. Pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian layanan informasi ; 6. Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; 7. Pelayanan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pasal 21 (1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari : a. Sub Seksi Pengolahan Data ; b. Sub Seksi Penyimpanan dan Pelaporan ; c. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan. (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Seksi Data dan Laporan. Pasal 22 (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian, penyiapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; (2) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyimpanan dan pemeliharaan serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan serta melakukan penyuluhan dan pemberian layanan informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 23
(1) Unit ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Unit Pelayan Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendaftaran Penduduk. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 24 Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang kan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masingmasing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendaftaran Penduduk, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 28 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya. BAB VI ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur. (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 30 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 33 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 33 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 15 Pebruari 2000. WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan pada Tanggal 15 Februari 2000 Sekretaris Daerah Kota Tarakan, ttd Drs. H. ISMET BRA, MM. Pembina Tk.I NIP 010077524
-----------------------------------------------------------------
PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU -------------------------------------------------------------
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
