PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH NEGARA DAN PEMBUATAN SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka penertiban penguasaan tanah negara perlu diatur tata cara pembuatan Surat Alas Hak Atas Tanah dan Pembuatan Surat Pemindahan Penguasaan Atas Tanah Negara di Kota Tarakan;
b.
bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan catur tertib pertanahan maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Jo. Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH NEGARA DAN PEMBUATAN SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Tarakan; f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; g. Bidang Tanah adalah bagian permuakaan bumi merupakan satuan bidang yang terbatas; h. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan hak atas tanah i. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian; j. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; k. Alas Hak adalah semua jenis alat bukti administrasi yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang diluar Sertifikat; l. Panitia “A” adalah Panitia yang bertugas untuk meneliti Riwayat Hidup Tanah, yang terdiri dari : 1. Kasi Hak-hak atas Tanah ; 2. Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; 3. Kasi Penatagunaan Tanah; 4. Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah; 5. Kasubsi Hak-hak atas Tanah sebagai Sekretaris; 6. Lurah Setempet; 7. Ketua RT setempat. BAB II JENIS-JENIS ALAS HAK Pasal 2 Yang dimaksud dengan Alas Hak Atas Tanah adalah : a. b. c.
d. e.
Surat Tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja; Akta Pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Lurah dengan disertai alas hak yang dialihkan; Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat AKTA Tanah) sebagai bukti telah dilaksanakannya Perbuatan Hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah; Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang dengan disertai alas hak yang dilelang; Surat Penunjukan atau pemberian Kaveling dari Pemerintah, sebagai tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah.
BAB III …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB III PEMBUATAN ALAS HAK ATAS TANAH NEGARA Pasal 3 (1) Bagi Pemohon yang tidak mempunyai surat bukti alas hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka yang bersangkutan langsung mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan dengan ketentuan : a. Apabila yang bersangkutan menguasai, memelihara dan menjaga kelestarian tanah dan lingkungannya dengan baik maka harus membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; b. Apabila yang bersangkutan menguasai, memelihara dan menjaga kelestarian dan lingkungannya tidak secara baik maka diperlukan Surat persetujuan dari Kepala Daerah. (2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut harus disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah setempat, setelah bidang tanah tersebut diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A”; (3) Surat persetujuan Kepala Daerah dibuat setelah bidang tanah tersebut diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A”. BAB IV PEMBUATAN SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN ATAS TANAH Pasal 4 Bidang-bidang tanah negara yang dikuasai seseorang/badan hukum dapat dilaksanakan pemindahan penguasaan tanahnya kepada Pihak lain, dengan membuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Negara selanjutnya disingkat SPPT. Pasal 5 Pihak yang ingin memindahkan penguasaan atas tanahnya, harus menyatakan kehendaknya dihadapan Camat dan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan surat-surat tanah yang dimiliki. Pasal 6 Bidang tanah yang telah dibuatkan SPPT, segera mengajukan hak atas tanahnya dan tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, sebelum tanah tersebut diterbitkan Sertifikat sebagai salah satu klausul dalam SPPT.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB VI …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VI PENYIDIKAN Pasal 8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 9 (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tata cara pembuatan surat alas hak atas tanah negara dan pembuatan surat pemindahan penguasaan atas tanah negara menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 10 (1) Bagi Perseorangan/Badan Hukum yang sampai saat ini masih memiliki alas hak selain alas hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini segera mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan; (2) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini Ketua RT, Lurah dan Camat tidak diperkenankan untuk melegalisir alas hak sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1); (3) Segala ketentuan yang mengatur tentang Surat Penyataan (SP) dan bentuk lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dalam keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 September 2000 WALIKOTA TARAKAN
ttd
dr. H. JUSUF S.K Diundangkan di Tarakan pada tanggal, 28 September 2000. A.n. SEKRETARIS DAERAH. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, ttd H. SAUKANI DAIK, SE. MBA. Pembina NIP. 550004736 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18 SERI D. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
