1
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu disempurnakan; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan; 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha Pariwisata; 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata, jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata; 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 02 Seri A-01); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik
2 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D-13); 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 25 Seri D-08); 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN 04 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA HOTEL.
NOMOR
Pasal I Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 03 Seri C Tanggal 15 Pebruari 2000 diubah sebagai berikut : A. Konsideran Mengingat angka 10, 11, 12 dan 13 dihapus; B. Konsideran Mengingat angka 14 berubah menjadi angka 10 dan seterusnya; C. Pasal 1, BAB I KETENTUAN UMUM, setelah huruf k ditambah huruf l sehingga dibaca sebagai berikut : l. Usaha Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan, karaoke dan bar. D. Pasal 2, BAB I KETENTUAN UMUM, diubah sebagai berikut : Pasal 2 (1) Termasuk dalam usaha hotel menurut Peraturan Daerah ini adalah : a. Losmen/Motel adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan; b. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya; c. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian; d. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
3 e. Hunian Wisata (Service Apartement) adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan; f. Bumi Perkemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka sebagai tempat menginap; (2) Tidak termasuk dalam pengertian usaha hotel menurut Peraturan Daerah ini adalah : a. Asrama Haji dan Rumah Pemondokan Mahasiswa dan Pelajar; b. Tempat Penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para anggota/karyawan yang tidak dikomersilkan. E. BAB IV PENGGOLONGAN HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI, diubah menjadi BAB IV PENGGOLONGAN KELAS HOTEL; F. Pasal 7 ayat (1), BAB IV PENGGOLONGAN KELAS HOTEL, diubah sebagai berikut : Pasal 7 (1) Hotel dibedakan dalam 2 (dua) golongan : a. Golongan tertinggi dinyatakan dengan tanda 5 (lima) Bintang dan disebut dengan Hotel dengan tanda Bintang 5 (lima); b. Golongan terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Melati dan disebut dengan Hotel dengan tanda Melati 1 (satu); G. Pasal 10, BAB IV PENGGOLONGAN KELAS HOTEL, diubah sebagai berikut : Pasal 10 (1) Permintaan untuk memperoleh piagam golongan kelas hotel harus diajukan oleh setiap pengusaha hotel kepada Kepala Daerah; (2) Bagi hotel Melati yang berkeinginan untuk dinyatakan sebagai hotel Bintang, permintaan piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Kepala Daerah. H. Pasal 11, BAB V KETENTUAN PERIZINAN, diubah menjadi Pasal 11, BAB V KETENTUAN USAHA, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : BAB V KETENTUAN USAHA Pasal 11 (1) Setiap Pimpinan/Pengusaha Hotel wajib memiliki izin sebagai berikut : a. Izin Prinsip; b. Izin Usaha; (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun; (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus di daftar ulang setiap tahun; (4) Untuk memperoleh Izin Prinsip mendirikan usaha hotel, permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan :
4 a. b. c. d. e.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili; Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum; Bukti hak milik / pengusahaan hak atas tanah; Data hotel yang akan direncanakan akan dibangun; Persetujuan pendamping diketahui Kepala Kelurahan dan disahkan Camat setempat dimana lokasi tersebut berada; f. Gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan; (5) Untuk mendapatkan Izin Usaha hotel permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan : a. Salinan Izin Prinsip; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). I. Pasal 14 ayat (2), BAB VI KETENTUAN BIAYA PERIZINAN, diubah sehingga dibaca sebagai berikut: (2) Besarnya biaya perizinan dan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; J. Pasal 14 ayat (3), BAB VI KETENTUAN BIAYA PERIZINAN, dihapus dan ayat (4) sebelumnya diubah menjadi ayat (3); K. Setelah BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, ditambah VIII SANKSI ADMINISTRASI, sehingga dibaca sebagai berikut :
BAB
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan sementara izin usaha; c. Pencabutan izin usaha disertai dengan alasan pencabutannya; d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha. L. Pasal 16, BAB VIII KETENTUAN PIDANA, diubah menjadi Pasal 17, BAB IX KETENTUAN PIDANA, sehingga dibaca sebagai berikut : BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
5 (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini. M. Pasal 18 ayat (3), BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN, dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 27 Juni 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF. SK
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 12 Seri E-05 Tanggal 7 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
