PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN ISTILAH-ISTILAH DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa beberapa istilah dan ketentuan pidana dalam Peraturan Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, maka penyesuaian istilah-istilah dan ketentuan pidana dalam Peraturan Tarakan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah ;
Daerah Kota perlu adanya Daerah Kota Pemerintahan
b bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 02 Seri A); 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 03 Seri A); 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 04 Seri A); 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 05 Seri A): 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 06 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 07 Seri A); 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 01 Seri B); 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 02 Seri B); 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 03 Seri B); 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 04 Seri B); 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 05 Seri B); 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 06 Seri B); 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 07 Seri B); 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 08 Seri B);. 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 09 Seri B); 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 17 Seri B-11); 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B12); 23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 19 Seri B-3); 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 20 Seri B-14); 25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B-16); 26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 13 Seri C-04); 27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 01 Seri C-01); 28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Rumah Makan / Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 02 Seri C02); 29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri C-03); 30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2000 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri C-04); 31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri C); 32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Dispensasi Pemakaian Jalan / Jembatan yang melebihi Batas Muatan Sumbu Terberat (MST) (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri C); 33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Alas Hak Atas Tanah dan Pembuatan Surat Pemindahan Penguasaan Atas Tanah Negara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENYESUAIAN ISTILAH-ISTILAH DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; Pasal 2 (1) Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Tarakan yang disesuaikan istilahistilahnya, adalah sebagai berikut : a. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran; b Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; c Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame; d Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan; e Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; f Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; g Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; h Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; i Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek; j Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; k Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; l Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; m Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; n Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil; o Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; p Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
q Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan; r Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar; s Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal; t Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (2) Istilah-istilah dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan istilah-istilah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 3 Menyesuaikan ketentuan pidana dalam beberapa Peraturan Daerah Kota Tarakan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota Tarakan. Dalam Pasal 6 yang semula berbunyi : Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan. Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); 2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hiburan. Dalam Pasal 13 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); 3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Rumah Makan / Restoran. Dalam Pasal 13 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel. Dalam Pasal 16 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 5, 11 dan Pasal 12
Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2000 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Dalam Pasal 24 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran atau kelalaian ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Dalam Pasal 19 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Dispensasi Pemakaian Jalan / Jembatan Yang Melebihi Batas Muatan Sumbu Terberat (MST). Dalam Pasal 11 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Alas Hak Atas Tanah dan Pembuatan Surat Pemindahan Penguasaan Atas Tanah Negara. Dalam Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi : Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila. Dalam Pasal 4 yang semula berbunyi : Barangsiapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Diubah sehingga berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN ttd, dr. H.YUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 25 Seri D-08 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda NIP. 550 004 736
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR
TAHUN 2001
TENTANG PENYESUAIAN ISTILAH-ISTILAH DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH a. Penjelasan Umum Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi untuk menata kembali aturan-aturan di Daerah untuk disesuaikan dengan Undangundang tersebut, baik itu yang menyangkut istilah-istilah seperti penyebutan daerah, instansi dan atau jabatan, maupun ketentuan pidana. Dari Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Tarakan yang ada, hanya beberapa Peraturan Daerah yang telah mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Bertolak dari hal tersebut, maka istilah-istilah dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut perlu untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Peraturan Daerah Kota Tarakan yang mengandung ancaman pidana saat ini masih dirasakan kurang sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan yang memuat ancaman sanksi pidana diadakan penyesuaian penerapan ancaman pidana tanpa melebihi dari ketentuan ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga diharapkan rasa keadilan akan terpenuhi dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah akan berkurang jumlahnya serta diharapkan suasana nyaman, aman dan tertib di Kota tarakan dapat terwujud. II. Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 1
:
Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)
:
Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2)
:
Penyesuaian istilah-istilah dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, antara lain: 1.Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan diubah menjadi Kota Tarakan. 2.Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan diubah menjadi Walikota Tarakan. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. 4.Sekretaris Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan diubah menjadi Sekeretaris Daerah Kota Tarakan. 5.Dan lain sebagainya.
Pasal 3 s/d Pasal5
:
Cukup jelas.
