PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN BATAS DAERAH MANFAAT JALAN (DAMAJA) DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) DAN DAERAH PENGAWASAN JALAN (DAWASJA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang :
a. bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan budaya, sehingga perlu dilakukan secara terus menerus pengawasan, pembinaan dan pemeliharaannya dengan penetapan batas Damaja, Damija dan Dawasja serta Garis Sempadan Bangunan di Daerah Kota Tarakan; b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 07 Seri B-07); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11 Seri C01). Dengan Persetujuan ……
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN BATAS DAERAH MANFAAT JALAN (DAMAJA), DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) DAN DAERAH PENGAWASAN JALAN (DAWASJA)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif daerah Kota Tarakan; d. Kepala Daerah Kota adalah Walikota Tarakan; e. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang berbentuk ruangan, tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunanbangunan lain termasuk pagar yang berhubungan dengan bangunan itu; f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang pembangunannya baik dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah maupun dibiayai oleh pihak ketiga untuk keperluan lalu lintas umum; g. Jalan khusus adalah prasarana perhubungan darat yang pengadaannya dibiayai maupun tidak dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan tidak untuk kepentingan lalu lintas umum, kecuali pembinaan jalan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; h. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan tersendiri dari penentuan sasaran yang melliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program, serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan; i. Pembina jalan adalah Instansi atau Badan Hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang Pembinaan jalan; j. Pembina Jalan Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi atau Instasi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Propinsi; k. Pembina Jalan Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Daerah Kota; l. Pembina Jalan Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Kecamatan; m. Pembina Jalan Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan; n. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Instansi atau Badan Hukum untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Khusus. BAB II BAGIAN-BAGIAN JALAN Pasal 2 (1) Daerah Manfaat Jalan, selanjutnya disebut DAMAJA adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, kedalaman dan ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (2) ruang …….r Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Ruang DAMAJA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini hanya diperuntukkan bagi median, pengerasan jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, goronggorong perlengkapan jalan dan pembangunan pelengkap lainnya. Pasal 3 (1) Daerah Milik Jalan, selanjutnya disebut DAMIJA adalah merupakan ruang sepanjang yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; (2) Ruang DAMIJA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan; Pasal 4 (1) Daerah Pengawasan Jalan, selanjutnya disebut DAWASJA adalah merupakan ruang sepanjang jalur Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan; (2) Pengawasan dan pembinaan penggunaan Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan.
BAB III JARINGAN JALAN Pasal 5 (1) Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan peraturan tata ruang struktur pengembangan Wilayah secara Nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut : a.Dalam satu satuan Wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil; b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang satuan antar satu Wilayah pengembangan. (2) Jalan Arteri Primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua; (3) Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan; (4) Jalan Arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
BAB IV ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB IV PENGELOMPOKAN JALAN Pasal 6 Pengelompokkan nama-nama jalan di Daerah Kota Tarakan sebagai Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) adalah : (1) DAWASJA 30 Meter adalah: No
No. Link
NAMA JALAN
G.S.B KIRI KANAN
JML
1
000001
JL. YOS SUDARSO
15
15
30
2
000003
JL. BANDARA JUATA
15
15
30
3
000004
JL. JUATA KERIKIL.
15
15
30
4
0000023
JL. BRIGRAD.
15
15
30
5
0000027
JL. JEND. SUDIRMAN
15
15
30
6
0000029
JL. KALIMANTAN.
15
15
30
7
0000030
JL. MARTHADINATA.
15
15
30
8
0000034
JL. KERAMAT KAMP.IV.
15
15
30
9
0000035
JL. KAMP. IV-KAMP.VI.
15
15
30
10
0000040
JL. KAMP. VI PANTAI AMAL.
15
15
30
11
0000041
JL. BRIMOB.
15
15
30
12
0000063
JL. P. TARAKAN
15
15
30
(2) DAWASJA di atas 30 Meter adalah: No
No. Link
NAMA JALAN
G.S.B KANA KIRI N
JML
18,5
15
33,5
1
000002
JL. MULAWARMAN
2
000005
JL. JUATA LAUT-JUATA TAMBO
25
25
50
3
0000086
JL. PANTAI AMAL-JUATA LAUT
25
25
50
KIRI
KANA N
JML
JL. SEBENGKOK
12
12
24
(3) DAWASJA 24 Meter adalah : G.S.B
No
No. Link
NAMA JALAN
1
000006
2
000008
JL. KAMP. BUGIS-PERUMNAS
12
12
24
3
0000012
JL. PELAJAR
12
12
24
4
0000013
JL. KARANG REJO.
12
12
24
5
0000014
JL. SELUMIT.
12
12
24
6
0000015
JL. ADITYAWARMAN.
12
12
24
7
0000018
JL. PERIKANAN.
12
12
24
8
0000024
JL. GEREJA.
12
12
24
9
0000025
JL. VETERAN.
12
12
24
10
0000026
JL. MASJID.
12
12
24
11
0000033
JL. PULAU SULAWESI.
12
12
24
12
0000036
JL.. KAMP. VI.
12
12
24
13
0000037
JL. KAMP. IV-MAMBURUNGAN.
12
12
24
14
0000038
JL.MAMBURUNGAN-KARUNGAN.
12
12
24
15
0000039
JL. KARUNGAN TJG. PASIR.
12
12
24
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
16
0000044
JL. P. SUMATRA.
12
12
24
17
0000045
JL. JUWITA.
12
12
24
18
0000046
JL. KARANG BALIK.
12
12
24
19
0000053
JL. KAMP. I-KAMP. IV.
12
12
24
20
0000058
JL. KUDA SAMUDRA.
12
12
24
21
0000062
JL. KARANG ANYAR-PRUMNAS.
12
12
24
22
0000064
JL. PEPABRI.
12
12
24
23
0000073
JL. KPH.
12
12
24
(4) DAWASJA 19 Meter adalah: No
No. Link
NAMA JALAN
G.S.B KANA KIRI N
JML
1
000007
JL. KAMP. BARU DALAM
9,5
9,5
19
2
000009
JL. KARANG ANYAR
9,5
9,5
19
3
0000010
JL. KARANG ANYAR DALAM.
9,5
9,5
19
4
0000011
JL. METEOR.
9,5
9,5
19
5
0000016
JL. SEBENGKOK TIRAM.
9,5
9,5
19
6
0000017
JL. SEBENGKOK AL.
9,5
9,5
19
7
0000019
JL. PADAT KARYA.
9,5
9,5
19
8
0000020
JL.JEMBATAN PUTIH.
9,5
9,5
19
9
0000021
JL. PANGLIMA BATUR.
9,5
9,5
19
10
0000022
JL. MENARA TURI.
9,5
9,5
19
11
0000028
JL. NUSANTARA.
9,5
9,5
19
12
0000031
JL. SMP. PATRADARMA
9,5
9,5
19
13
0000032
JL. SAWALUNTO.
9,5
9,5
19
14
0000042
JL. ASRAMA BRIMOB.
9,5
9,5
19
15
0000043
JL. WISMAPATRA.
9,5
9,5
19
16
0000047
JL. MALUNDUNG.
9,5
9,5
19
17
0000048
JL. SMP NEGERI 5.
9,5
9,5
19
18
0000049
JL. MANUNGGAL.
9,5
9,5
19
19
0000050
JL. R.P.D.
9,5
9,5
19
20
0000051
JL. CENDAWAN. 1.
9,5
9,5
19
21
0000052
JL. SEBATIK.
9,5
9,5
19
22
0000054
JL. SEBENGKOK PELAYARAN.
9,5
9,5
19
23
0000055
JL. SEBENGKOK KAMBOJA.
9,5
9,5
19
24
0000056
JL. SEBENGKOK WARU.
9,5
9,5
19
25
0000057
JL. CENDANA.
9,5
9,5
19
26
0000059
JL. PETERNAK.
9,5
9,5
19
27
0000060
JL. SURATAN.
9,5
9,5
19
28
0000061
JL. PERUMNAS PANINGKI.
9,5
9,5
19
29
0000065
JL. BERINGIN I.
9,5
9,5
19
30
0000066
JL. BERINGIN II.
9,5
9,5
19
31
0000067
JL. LADANG DALAM.
9,5
9,5
19
32
0000068
JL. POMPA AIR.
9,5
9,5
19
33
0000069
JL. PATRADARMA I.
9,5
9,5
19
34
0000070
JL. GUNUNG KL.
9,5
9,5
19
35
0000071
JL. PATRADARMA II.
9,5
9,5
19
36
0000072
JL. PURNAWIRAWAN.
9,5
9,5
19
37
0000074
JL. STM. NUSANTARA.
9,5
9,5
19
38
0000075
JL. GUNUNG KERINCI.
9,5
9,5
19
39
0000076
JL. SMA NEGERI 2.
9,5
9,5
19
40
0000077
JL. SIMPANG AMAL.
9,5
9,5
19
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
41
0000078
JL. AKI BARU.
9,5
9,5
19
42
0000079
JL. SIMPANG TRAKINDO.
9,5
9,5
19
43
0000080
JL. JEMBATAN BONGKOK.
9,5
9,5
19
44
0000081
JL. SKIP.
9,5
9,5
19
45
0000082
JL. KAMP. I HILIR.
9,5
9,5
19
46
0000083
JL. KAMP. I HULU.
9,5
9,5
19
47
0000084
JL. GUNUNG SELUMIT.
9,5
9,5
19
48
0000085
JL. MANUNGGAL I.
9,5
9,5
19
49
0000087
JL. PERUMNAS-KAMP. IV.
9,5
9,5
19
50
0000088
JL. KAMP. IV.
9,5
9,5
19
51
0000089
JL. PDAM.
9,5
9,5
19
52
0000090
JL. KAMP. BUGIS.
9,5
9,5
19
53
0000091
JL KOMPLEK OK.
9,5
9,5
19
54
0000092
JL. HASANUDIN.
9,5
9,5
19
55
0000093
JL. RADAR.
9,5
9,5
19
56
0000094
JL. KARUNGAN.
9,5
9,5
19
57
0000095
JL. SKB.
9,5
9,5
19
(5) Gambar ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(8) Jalan khusus adalah jalan yang pembinaannya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah tidak untuk lalu lintas umum, hanya untuk kepentingan tertentu harus mendapat izin dari orang/badan hukum mempunyai kewenangan memberikan izin; (9) Untuk jalan-jalan dalam Daerah Kota Tarakan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Tarakan.
BAB V PATOK JALAN Pasal 7 (1) Penentuan Batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) di Daerah Kota Tarakan dibuat patok dengan bentuk serta ukuran sebagai berikut: 12 cm 12 cm
5/10 cm
(2) Pemasangan patok DAMIJA pada jalan Daerah Kota Tarakan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Tarakan; (3) Daerah Milik Jalan (DAMIJA) meliputi Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan, diperuntukan dari Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA), untuk penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan, pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan. a. Untuk jalan-jalan jurusan luar kota, jalan-jalan yang diutamakan, jalanjalan yang diprioritaskan penggunaannya, patok jalan ditetapkan oleh Pembina-pembina jalan tingkat atas; b. Untuk patok jalan disekitar jembatan diatur secara khusus.
BAB VI PENGALOKASIAN BANGUNAN Pasal 8 (1) Penempatan Bangunan Utilitas yang mempunyai sifat pelayanan pada jaringan diluar Daerah Kota Tarakan ditetapkan diluar Daerah Milik Jalan; (2) Bangunan …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Bangunan-bangunan atau kegiatan masyarakat lainya di sekitar Daerah Milik Jalan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peruntukannya harus menyesuaikan dengan ketentuan ini; (3) Bagi jalan-jalan yang belum termasuk dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pengalokasian bangunan disesuaikan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
BAB VII KETENTUAN DAN LARANGAN Pasal 9 (1) Badan jalan hanya diperuntukan sebagai arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan; (2) Lebar, Tinggi dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut oleh pembina jalan; (3) Tinggi ruang lebar jalan bagi jalan Arteri dan kolektor, paling rendah 5 (lima) meter dengan kedalaman lebih dari 1,5 (satu setengah) meter; (4) Satuan tepi jalan, hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan lebih bebas dari pengaruh air; (5) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan kedalaman lingkaran; (6) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukan bagi pengaman konstruksi jalan. Pasal 10 (1) Dilarang menggunakan jalan dan ruang bebas untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan jalan; (2) Dilarang menggunakan saluran mengganggu permukaan jalan;
tepi
untuk
keperluan
yang
dapat
(3) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan jalan; (4) Setiap orang atau badan yang memiliki tanah dan bangunan atau sejenisnya yang terletak pada sisi kiri dan kanan jalan wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; (5) Terhadap bangunan yang berdiri diatas Dawasja yang dibongkar/dipotong sebagian atau seluruhnya untuk pelebaran jalan, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan; (2) tindak …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja); c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja); d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja); e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja); g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja); i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penentuan batas daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija) dan daerah pengawasan jalan (Dawasja) menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 13 (1) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan yang telah ada; (2) Terhadap bangunan baru atau perombakan bangunan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 26 April 2001 WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 08 Seri D-04 SEKRETARIS DAERAH ttd. H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Nip. 550 004 736
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
