PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DAN JEMBATAN YANG MELEBIHI BATAS MUATAN SUMBU TERBERAT (MST) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1. 2. 3.
4. 5.
6.
7. 8. 9.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka pemberian dispensasi pemakaian jalan dan jembatan merupakan kewenangan Daerah. bahwa guna terpelihara dan daya tahan Jalan dan Jembatan perlu diatur dengan pemberian Izin Dispensasi atas pemakaian Jalan dan Jembatan yang melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST); bahwa dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang pemberian Izin Dispensasi dimaksud dalam Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510 ); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pegawai Penyidik Negeri Sipil.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN DISPENSASI UNTUK PEMAKAIAN JALAN DAN JEMBATAN YANG MELEBIHI BATAS MUATAN SUMBU TERBERAT (MST)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan; f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tarakan; g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; h. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang dibidang pungutan Daerah; i. Pungutan adalah biaya yang dipungut dari penerima izin dispensasi atas pemakaian jalan dan jembatan; j. Muata Sumbu adalah tekanan sumbu gandar tunggal kendaraan (dalam keadaan kosong dan atau muatan terberat); k. Tekanan Gandar adalah Muatan Sumbu; l. Dispensasi adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setiap pemakaian Jalan dan Jembatan dengan muatan melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST); BAB II BATAS MUATAN SUMBU TERBERAT (MST) Pasal 2 Agar kondisi jalan dan jembatan milik Daerah tetap terpelihara dan terjamin keselamatannya maka batas Muatan Sumbu Terberat (MST) perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 3 Batas Muatan Sumbu Terberat (MST) ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan.
BAB III KETENTUAN IZIN DISPENSASI Pasal 4 (1) Setiap pemilik mobil, barang, kendaraan yang akan melewati, mengangkut barang-barang melebihi ketentuan batas Muatan Sumbu Terberat melalui jalan dan jembatan milik Daerah harus mempergunakan izin dispensasi; (2) Setiap Pemindahan alat-alat berat harus dikawal oleh petugas/pengawas dari Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan; (3) Setiap ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Setiap pemindahan alat-alat berat atau Traktor yang tidak memakai sepatu karet pada jalan beraspal harus menggunakan alat angkut Trailer. (4) Dispensasi tersebut pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 5 Macam-macam Dispensasi : a
Dispensasi Biasa
b. Dispensasi Khusus
:
diberikan kepada pemilik mobil, barang dan kendaraan yang akan melintasi jalan Daerah dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) satu kelas lebih tinggi dari Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diperkenankan untuk kelas jalan yang bersangkutan;
: diberikan kepada pemilik mobil, barang dan kendaraan yang akan melintasi jalan Daerah dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih tinggi dari yang tercantum pada Pasal 5 huruf a. Pasal 6
Masa berlakunya Dispensasi : Dispensasi biasa dan Dispensasi Khusus hanya berlaku untuk 1 (satu) hari kecuali yang ditetapkan secara berlangganan. Pasal 7 Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berhak untuk menangguhkan/menghentikan kegiatan pemakaian jalan dan jembatan tersebut, apabila tidak memiliki izin dispensasi atau masa berlaku izin dispensasi telah berakhir.
BAB IV KETENTUAN BIAYA IZIN DISPENSASI Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Izin Dispensasi Muatan Sumbu terberat (MST) digolongkan sebagai jasa pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan. (2) Struktur dan besarnya tarif Izin Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut : a. Truck. 0 Km s/d 5 Km
= Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
5,1 Km s/d 10 Km
= Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
10,1 Km keatas
= Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
b. Truk ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
b. Truk khusus Pengangkut Kayu Bundar (Logging Truk)/Trailer dan Alat Berat lainnya dengan menggunakan ban karet. 0 Km s/d 5 Km
= Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
5,1 Km s/d 10 Km
10,1 Km keatas
=
Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
= Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
c. Traktor dengan menggunakan ban karet. 0 Km s/d 5 Km
= Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan.
5,1 Km s/d 10 Km = Rp.575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan. 10,1 Km keatas
= Rp.1.150.000,-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk 1 (satu) kali jalan. Pasal 9
Pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah. Pasal 10 Tata Cara untuk memperoleh Izin Dispensasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB VI PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Segala ketentuan yang mengatur Dispensasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku (2) Dispensasi yang dimaksud ayat (1) diatas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwalikan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
Pasal 15 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 September 2000 WALIKOTA TARAKAN,
ttd
dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan pada tanggal, 28 September 2000. A.n. SEKRETARIS DAERAH. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
ttd
H. SAUKANI DAIK, SE. MBA. Pembina NIP 550004736
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 14 SERI C.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
