1
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hiburan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu disempurnakan; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3140); 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 03 Seri A-02), jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 10 Seri A-01), jo Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 17 Seri B-01); 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11
2 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D-13); 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 25 Seri D-08); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA HIBURAN. Pasal I Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hiburan, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 01 Seri C Tanggal 15 Pebruari 2000 diubah sebagai berikut : A. Konsideran Mengingat angka 7, 8, dan 9 dihapus; B. Konsideran Mengingat angka 10 berubah menjadi angka 7 dan seterusnya; C. Pasal 2 ayat (2) huruf h, BAB II JENIS-JENIS USAHA HIBURAN, diubah sebagai berikut : h.
Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
D. Pasal 2 ayat (2) huruf Za, BAB II JENIS-JENIS USAHA HIBURAN, diubah mejadi huruf aa sehingga dibaca sebagai berikut : aa.
Play Station/Rental VCD-CD adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan fasilitas hiburan melalui Play Station dan menyewakan VCD/CD;
E. Pasal 2 ayat (2), BAB II JENIS-JENIS USAHA HIBURAN, setelah huruf aa ditambah huruf bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh dan ii sehingga dibaca sebagai berikut : bb.
Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;
cc.
Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan
3 cahaya lampu, diskjokey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman; dd.
Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup;
ee.
Bar adalah usaha komersil yang ruang lingkup menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya;
ff.
Pertunjukan/Show Biz adalah merupakan kegiatan pertunjukan ditempattempat hiburan/tempat-tempat yang lainnya dengan mendatangkan artisartis dari dalam atau luar negara;
gg.
Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
hh.
Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
ii.
Usaha jasa Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran adalah merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
kegiatannya
F. Pasal 5, BAB IV PENGUSAHAAN USAHA HIBURAN, setelah huruf c ditambah huruf d sehingga dibaca sebagai berikut : d.
Mencantumkan waktu kunjungan/buka dan waktu tutup tempat Hiburan.
G. Setelah Pasal 5, BAB IV PENGUSAHAAN USAHA HIBURAN, ditambah Pasal 5A sehingga dibaca sebagai berikut: Pasal 5A (1)
Ketentuan waktu kunjugan/buka dan waktu tutup sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut : a. Panti Pijat mulai pukul 09.00 Wita dan berakhir pukul 22.00 Wita; b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 Wita dan berakhir pukul 24.00 Wita; c. Kelab Malam, Diskotik, Pub dan Bar mulai pukul 20.00 Wita dan berakhir pukul 02.00 Wita; d. Karaoke mulai pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita dan pukul 20.00 sampai dengan pukul 02.00 Wita.
(2) Ketentuan waktu kunjugan/buka dan waktu tutup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku pada waktu bulan puasa (ramadhan) yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. H. Pasal 10, BAB V KETENTUAN PERIZINAN, dicabut. I. Pasal 11, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, diubah menjadi Pasal 10 dan seterusnya.
4 J. Pasal 11 ayat (1) BAB VII KETENTUAN BIAYA PERIZINAN, diubah sehingga dibaca sebagai berikut : (1)
Pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya perizinan dan biaya daftar ulang yang penetapan besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
K. Setelah BAB VII KETENTUAN BIAYA PERIZINAN, ditambah VIII SANKSI ADMINISTRASI, sehingga dibaca sebagai berikut :
BAB
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 (1)
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi;
(2)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan Sementara izin usaha hiburan; c. Pencabutan izin usaha hiburan disertai dengan alasan pencabutannya; d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha hiburan.
L. BAB VIII KETENTUAN PIDANA, diubah menjadi BAB IX KETENTUAN PIDANA, sehingga dibaca sebagai berikut : BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
(3)
Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
M. Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN, dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
5 Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 27 Juni 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF. SK
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 10 Seri E-03 Tanggal 7 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
