PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN KAYU SERTA BAHAN BANGUNAN LAINNYA DALAM KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban perlu diatur perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya dalam wilayah Kota Tarakan; b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu diatur tentang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya dalam Kota Tarakan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) Jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun1999
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri-D); 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri-C); 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERIJINAN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN KAYU SERTA BAHAN BANGUNAN LAINNYA DALAM KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan ekskutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 6. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan; 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan; 8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 10. Instansi terkait adalah Instansi baik Vertikal maupun Dinas yang terkait/ berhubungan langsung dalam penanganan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; 11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan atau tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 12. Ijin tempat penyimpanan dan penimbunan adalah pemberian ijin tempat penimbunan kepada orang pribadi atau badan yang menimbun kayu dan bahan bangunan lainnya dalam wilayah Kota Tarakan; 13. Pemegang Ijin adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercantum dalam surat ijin tersebut dan tidak dapat dipindah tangankan dan atau diserahkan kepada orang lain; 14. Tempat penyimpanan dan penimbunan adalah tempat penyimpanan kayu dan bahan bangunan lainnya; 15. Penyimpanan dan Penimbunan adalah perbuatan mengumpulkan untuk menyimpan dan menimbun kayu serta bahan bangunan lainnnya; 16. Kayu adalah sebatang pohon yang telah ditebang setelah dikeluarkan atau dipotong cabang ranting, dahan dan pucuk, serta kulitnya telah dibersihkan; 17. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat dari segala jenis dan ukuran yang akan diolah menjadi serpih;
18. Kayu Sortimen Khusus adalah kayu-kayu yang biasa dipergunakan untuk cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, kayu bahan, bahan arang, gelagar rel lori dan lain-lain dengan ukuran diameter tidak lebih dari 30 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya; 19. Kayu Olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau bahan baku serpih dan atau limbah pembalokan menjadi Veneer, kayu lapis/panel kayu, kayu gergajian dan serpih/ chip melalui proses penggunaan mekanis; 20. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang atau ranting, mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm keatas; 21. Kayu Bulat kecil (KBK) adalah kayu hasil produksi dari areal tebang habis termasuk kayu yang dihasilkan dari hasil penjarangan hutan tanaman, tanah milik rakyat dan perkebunan dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dengan panjang tidak dibatasi atau diameter kurang dari 30 cm dengan panjang kurang 120 cm, yang akan digunakan untuk keperluan industri pulp atau keperluan lain, tidak termasuk kelompok kayu merah dan indah; 22. Log Pond adalah tempat penimbunan kayu di air; 23. Log Yard adalah tempat penimbunan kayu di darat dan atau pengaliran kayu di sungai/ danau dalam hutan; 24. Bahan Bangunan adalah segala macam jenis bentuk bahan-bahan yang dapat digunakan untuk suatu bangunan seperti besi/baja, pipa, balok, papan, kayu, batu, kerikil, pasir, batu bata dan lain sebagainya.
BAB II SUBYEK DAN OBYEK Pasal 2 (1) Subyek ijin tempat penyimpanan dan penimbunan adalah setiap orang atau badan yang bergerak dibidang penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; (2) Obyek ijin tempat penyimpanan dan penimbunan adalah setiap kegiatan penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya dengan tujuan untuk diperdagangkan.
BAB III KETENTUAN PERIJINAN Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyimpan dan menimbun kayu serta bahan bangunan lainnya dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib memiliki ijin tempat penyimpanan dan penimbunan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin penyimpanan dan penimbunan wajib membayar biaya perijinan; (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin serta besarnya biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 4 (1) Ijin tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya, yang telah dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya ijin, pemegang ijin wajib mengajukan permohonan baru untuk perpanjangan; (3) Pemegang ijin bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat penyimpanan dan penimbunan; (4) Papan nama pemegang ijin harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat.
Pasal 5 Ijin dapat dicabut apabila : 1. Atas permintaan secara tertulis oleh pemegang ijin; 2. Masa berlakunya telah jatuh tempo; 3. Dicabut karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
BAB IV LARANGAN Pasal 6 Dilarang melakukan penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnnya ditempat, antara lain : 1. Dalam radius 3 (tiga) meter dari parit gorong-gorong bagian diluar pada badan jalan umum/ jalan raya/ daerah simpang jalan; 2. Tempat peribadatan; 3. Rumah Sakit/ Puskemas; 4. Daerah pasar; 5. Daerah trotoar jalan/ tempat pejalan kaki; 6. Daerah rekreasi/ wisata; 7. Daerah Terminal; 8. dan daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu; (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi suatu kegiatan usaha; (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 8 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : 1. Peringatan secara tertulis; 2. Penahanan ijin (Surat/ Dokumen) untuk sementara; 3. Pencabutan ijin (Surat/ Dokumen) si pemilik disertai alasan pencabutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang ijin dapat dikenakan sanksi administrasi. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 10 (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perijinan tempat penyimpanan dan penimbunan kayu serta bahan bangunan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) Ijin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang masa berlakunya belum berakhir; (2) Terhadap ijin baru dan perpanjangan ijin sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 28 Nopember 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 19 Seri E-13 Tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
