LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 25 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOT A DENP ASAR,
Yfenimbang : a. bahwa kegiatan usaha Rumah Makan yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepariwistaan di Kota Denpasar ;
-I -
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a diatas, perlindungan kensumen terhadap makanan yang dihidangkan harus aman, tetap terjaga dan terpelihara dan segala pencemaran, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan usaha Rumah Makan. c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas maka kegiatan Usaha Rumah Makan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. _.Iengingat
1. Undang-undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3209); 2. Undang-undang Nemer 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nemer 78, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4327); 3. Undang-undang Nemer 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Keta Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nemer 9, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3465); 4. Undang-undang Nemer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nemer 41, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3685) ; 5. Undang-undang Nemer 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan - ketentuan pekek Pengelelaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nemer 68, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3699) ;
- 2-
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983', Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3539) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
-3-
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Un dangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 73/PW.I05/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan; 15. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1991 N omor 241 Seri C Nomor 2) ; 16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 9 Seri b Nomor 3); 17.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13).
~emperhatikan:
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 3 Desember Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan 9 (sembilan) Peraturan Daerah Kota Denpasar.
-4-
Dengan Persetujuan, DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH KOTADENPASAR
MEMUTUSKAN: : lenetapkan
PERA TuRAN DAERAH KOt A DENP ASAR TENT ANG USAHA RUMAH MAKAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ; Pemerintah Denpasar;
Kota Denpasar adalah Pemerintah
Daerah Kota.
Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ; Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar ; Gsaha Rumah Makan atau dengan nama lainnya seperti Restoran, Kafe, Warung, Bakery adalah setiap usaha komersial _'IDlg ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ; =-
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditet, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ataU Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, -5 -
erasi, Yayasan
:=
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha
~impinan Usaha Rumah Makan adalah orang yang sehari-hari """"emimpin dan bertanggungjawab atas pengusahaan Usaha ab Makan; r:ygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang ~ rlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran akanan ; Bangunan Rumah Makan adalah suatu tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan menyediakan makanan dan minuman untuk umum ; Ijin Prinsip adalah ijin sementara yang diberikan Walikota kepada Badan Usaha atau Usaha Perseorangan untuk dapat memproses administrasi pembangunan rumah makan; Ijin Usaha adalah ijin usaha rumah makan yang dikeluarkan oleh Walikota.
BAB II BENT UK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal2 ·saha Rumah Makan dapat berbentuk Perorangan.
Badan atau Usaha
Usaha Rumah Makan dengan modal bersama antara Warga . ~egara Indonesia dengan Asing bentuk usahanya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-6 -
BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUSAHAAN Pasal3 ala cara dan persyaratan pengusahaan Rumah Makan diatur -engan Keputusan Walikota Denpasar.
-=-
~ Pengusahaan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukkan oleh artis I penyanyi wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal4 ~) Pimpinan Usaha Rumah Makan berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar tata susila. -) Pimpinan Usaha Rumah Makan berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan hygiene didalam lingkup Rumah Makan dan memenuhi ketentuan perijinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
PasalS - ~&:,ounaan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam pengusahaan ::\..:::nah Makan harus mendapat ijin kerja sesuai dengan Peraturan - rr.mdang-Undangan yang berlaku.
-7 -
BABIV PERIJINAN Pasal6 -:::aIk mengusahakan -~"""gai berikut :
."
Rumah
Makan
harus memiliki ijin
Ijin Prinsip Ijin Usaha
-- ljin Prinsip
berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
rabun.
Ijin Usaha Rumah Makan berlaku selama 3 (tiga) tahun. -
Ijin Prinsip atau Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal7 Untuk memperoleh Ijin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, permohonan harus diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Walikota Cq. Dinas Pariwisata dengan melampirkan :
a
KTP/Surat Keterangan Domisili ;
:., Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ; Bukti kepemilikan/pengusahaan Bangunan; e.
hak atas tanah dan atau
Gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan ; Data Fasilitas rumah makan yang direncanakan akan dibangun.
-8 -
·~ mendapat Ijin Usaha Rumah Makan permohonan ditulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan g berlaku dan ditujukan kepada Walikota eg. Dinas a."':\\isata dengan melampirkan : alinan Ijin Prinsip ; alinan Ijin Mendirikan peruntukkannya ;
Bangunan (1MB) sesuai dengan
Salinan Ijin Undang-undang Ijin Tempat Usaha (SITU) ;
Gangguan (HO) dan Surat
Data Fasilitas Usaha Rumah Makan ; e.
Melampirkan Dokuman UPL dan UKL.
Ijin Usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak boleh ipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari alikota. jin Usaha dapat dicabut apabila : melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan ayat (3) Pasal ini.
BABV PEMBIA
Y AAN
PasalS Biaya untuk mendapatkan Ijin Prinsip ditetapkan sebesar Rp. "'00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). -
:Uasifikasi, tata cara dan biaya untuk mendapatkan Ijin Usaha .tetapkan dengan Keputusan Walikota.
-9-
BABVI KETENTUAN PIDANA Pasal9 p orang yang sal-pasal dari Bab ~; diancam pidana :-enda paling banyak
melanggar ketentuan yang diatur dalam II sampai dengan Bab V Peraturan Daerah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
-~ ~. dak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIK PasallO Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus untuk elakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Jaerah . ., ewenang
Penyidik
sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal
:\iIenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; :\iIeneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang ebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- 10 -
_ ..1eminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; ..1emeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen okumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana 'bidang Retribusi Daerah ; Yielakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but ; ~eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; ~enyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini ; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; ~emanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; ~enghentikan
penyidikan ;
..1elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran enyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Oaerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. ~',idikan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal Ill] eritahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan tuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (HAP).
- 11 -
BAR VIII KETENTUANPERALIHAN
Pasalll a Rumah Makan yang telah ada dan belum memenuhi aratan seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar enyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum ~~Iam Peraturan Daerah ini. -~ -ata cara dan prosedur penyesuaian dan atau pengajuan ijin -cbagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan ~~eputusan Walikota.
Pasal12 yang bel urn diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang =enai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan _:::usan Walikota.
BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal13 Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 12 -
supaya setiap orang dapat mengetahuinya -an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ~,,~~~nnya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar pada tangga13 Desember 2001
~k:an di Denpasar ~£!al 10 Desember 2001
. DAERAH KOT A DENP ASAR ~OMOR25_
- 13 -
PEN.JELASAN ATAS ERA TURAN DAERAH KOT A DENP ASAR NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG USAHA RUMAH MAKAN
ya dalam rangka menunjang pertumbuhan dan -embangan usaha dibidang pariwisata khususnya Usaha ab Makan, maka dipandang perlu melakukan pembinaan, ;.c:igawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan Usaha .\1akan. ungan dengan hal terse but diatas dan dengan lakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 g Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Otonomi '1. maka dipandang periu menetapkan Peraturan Daerah Jenpasar tentang Usaha Rumah Makan.
DEMIPASAL Cukup Jelas ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas Cukup Jelas
- 14 -
__ :'at (1)
Cukup Jelas
ayat(2)
Cukup Jelas Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam perusahaan harus mendapatkan ijin kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ayat (1)
Cukup Jelas
(2) (3)
Cukup Jelas
(4)
Cukup Jelas
ayat (1)
Cukup Jelas
(2)
Untuk memperoleh ijin prinsip \)ermohonann)'a hams dia3ukan secam tertulis diatas kertas bermaterai kepada Walikota Cq. Dinas Pariwisata Cukup Jelas
(3)
Cukup Jelas
(4) ayat (1)
Cukup Jelas
(2)
Cukup Jelas
ayat (1)
Cukup Jelas
(2)
Cukup Jelas
ayat (1) (2)
Cukup Jelas Cukup Jelas
ayat (1)
Cukup Jelas
(2)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas Cukup Jelas
- 15 -
