PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daearah; b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah dan telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa berkenaan dengan dimaksud huruf a dan b maka Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar dipandang perlu untuk ditinjau dan diatur kembali pembentukannya dengan peraturan Daerah Kota Denpasar. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k.
Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar; Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar; Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar; Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegaawaian Daerah Kota Denpasar; Kepala bagian Tata Usaha adalah nama jabatan Pimpinan Bagian Tata Usaha dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada baigan Tata Usaha dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha; Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan Sub Bidang pada Bidang Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesiaonalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengembangan, kwalitas, penempatan promos, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
B A B II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal (1) Badan Kepegawaian daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manjemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam membantu tugas pokok Walikota ; (2) Badan Kepegawaian daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan tanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. b. c.
penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
d.
e.
f. g. h. i. j.
penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan; pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan; penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; penyampaian Infiormasi Kepegawaian Daerah ke Badan Kepegawaian Negara. Bagian Keempat Sruktur Organisasi Pasal 6 (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai mana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. Kepala badan. b. Bagian Tata Usaha: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai : 1) Sub Bidang Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data; 2) Sub Bidang Pengadaan, Kedudukan Hukum Pegawai dan kesejahteraan. d. Bidang Pengembangan Pegawai : 1) Sub Bidang Karier; 2) Sub Bidang Pendidikan. e. Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai: 1) Sub Bidang Mutasi; 2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon Iib ; 2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa ; 3) Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa;
Pasal 9 1) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ; 2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan kegiatan badan Kepegawaian Daerah dibebankan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
pada
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Uraian Tugas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 1) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) Bulaln sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pmbentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar dinyatakan tidak beraku.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daearh Kota Denpasar. Disahkan di Denpasar Pada tanggal 25 Juni 2004 WALIKOTA DENPASAR, ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 9 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, Ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI D NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR
I. UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyekenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintah di Daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tenteng Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintah Daerah, serta telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetakan kembali Pembentukan Struktur Organisasi Badan kepegawaian Daerah Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota denpasar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5
: : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Pasal Pasal
6 7
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
8 9 10 11 12 13 14
: Cukup Jelas : Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5
LAMPIRAN TANGGAL NOMOR TENTANG
: : : :
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR 25 JUNI 2004 7 TAHUN 2004 PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR
