WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha kecil, menengah, dan besar perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perijinan;
b.
bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang perijinan maka dipandang perlu mensinergikan berbagai macam perijinan dalam wadah pelayanan satu atap dengan membentuk Organisasi Dinas Perijinan sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar;
1.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR Dan WALIKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR.
ORGANISASI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Denpasar. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar. 5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 7. Kepala Bagian adalah nama jabatan pimpinan Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Perijinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 8. Kepala Sub Dinas adalah nama jabatan pimpinan Sub Dinas dilingkungan Dinas Perijinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2
9. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Perijinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 10. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada Sub Dinas dilingkungan Dinas Perijinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1)
Dinas Perijinan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Denpasar dibidang Perijinan;
(2)
Dinas Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang Perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
3
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perijinan mempunyai fungsi : a.
Merumuskan Perijinan;
dan
merencanakan
b.
Melaksanakan pembinaan, pemberian dan pembatalan perijinan;
c.
Menyelenggarakan kewenangannya;
d.
Melaksanakan sistem informasi dan pengaduan perijinan;
e.
Melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan; dan
f.
Melaksanakan pemungutan kewenangan yang diberikan;
pelayanan
kebijakan
teknis
perijinan
retribusi
perijinan
di
sesuai
sesuai
Bidang
dengan
dengan
Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasal 6 (1) Struktur Organisasi Dinas Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan. c. Sub Dinas Bina Program: 1) Seksi Perencanaan; 2) Seksi Aplikasi Program. d. Sub Dinas Pelayanan: 1) Seksi Pendataan dan Penetapan; 2) Seksi Pelayanan. e. Sub Dinas Evaluasi dan Informasi: 1) Seksi Monitoring dan Evaluasi; 2) Seksi Informasi dan Penyuluhan. f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perijinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Dilingkungan Dinas Perijinan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 (1)
Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb ;
(2)
Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa ;
(3)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa. Pasal 9
(1)
Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
(2)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan kegiatan Dinas Perijinan disediakan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
dari
Anggaran
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) Penyelenggaraan pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Perijinan berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis prosedur / tata cara pelaksanaan dan persyaratan penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan diatur dengan Peraturan Walikota.
5
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ASISTEN PEMERINTAHAN,
A.A. GDE RAI SORYAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 6
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR I.
UMUM bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan di daerah. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 124 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas
7
Pasal 13 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5
8
