WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebudayaan adalah urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya, dipandang perlu melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya melalui pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
6.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR Dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR.
ORGANISASI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Denpasar. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar. 5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 7. Kepala Bagian adalah nama jabatan pimpinan Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 8. Kepala Sub Dinas adalah nama jabatan pimpinan Sub Dinas dilingkungan Dinas Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 9. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 10. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada Sub Dinas dilingkungan Dinas Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1)
Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Denpasar dibidang Kebudayaan
(2)
Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar di Bidang Kebudayaan yang merupakan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi : a.
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b.
pengelolaan dan fasilitasi dibidang kebudayaan ;
c.
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum Bidang Kebudayaan ; dan
3
d.
pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasal 6
(1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan ; dan 3) Sub Bagian Keuangan. c. Sub Dinas Kesenian: 1) Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni; 2) Seksi Promosi dan Pementasan Budaya. d. Sub Dinas Adat Istiadat : 1) Seksi Desa Pakraman ; 2) Seksi Subak. e. Sub Dinas Warisan Budaya : 1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian; 2) Seksi Pengembangan Warisan Budaya. f. Sub Dinas Dokumentasi dan Pemeliharaan : 1) Seksi Dokumentasi ; 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (2)
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Dilingkungan Dinas Kebudayaan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 (1)
Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb
(2)
Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa
(3)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.
Pasal 9 (1)
Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan kegiatan Dinas Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggaraan urusan Bidang Kebudayaan yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Walikota.
5
BAB IX PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Juli 2007 WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 25 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
I NYOMAN ARYANA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 8
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR I.
UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Pasal
2
Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal
6 Cukup Jelas
Pasal
7 Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pasal
8 Cukup Jelas
Pasal
9
Pasal
10
Pasal
11
Pasal
12
Pasal
13
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6
7
8
