WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
:
a. bahwa pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh dan penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia merupakan sarana perwujudan pemerintahan Desa yang demokratis; b. bahwa tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung yang ada telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakan pengaturan kembali; c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor Desa mengamanatkan tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Daerah;
72 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pemberhentian serta diatur dengan Peraturan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR Dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI KOTA DENPASAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Denpasar.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 2
3.
Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.
Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
10. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan. 11. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa. 12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 13. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya. 14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk memilih Kepala Desa. 15. Penjaringan dan Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat sesuai persyaratan. 16. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD. 17. Saksi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menyaksikan jalannya pemilihan dan perhitungan suara.
3
BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 2
(1)
BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
Bagian Kedua Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 (1)
Pimpinan Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara.
(2)
Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.
(3)
Rapat pemilihan pimpinan Panitia Pemilihan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 4
(1)
Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.
(2)
Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.
(3)
Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberhentian keanggotaan Panitia Pemilihan.
(4)
Keanggotaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan BPD.
ditetapkan
4
Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan. Pasal 5 Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan; b. mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan; c. menerima pendaftaran bakal calon; d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; e. membuat berita acara penetapan calon yang berhak dipilih; f. melaksanakan pendaftaran pemilih, menetapkan
dan mengumumkan daftar
pemilih; g. menyampaikan surat panggilan sesuai dengan daftar pemilih; h. menetapkan jadwal kampanye; i.
menyampaikan surat panggilan sesuai dengan daftar pemilih;
j. melaksanakan pemungutan suara; k. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur; l.
menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan perhitungan suara;
m. mensosialisasikan foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih; n. melaksanakan pemungutan; o. menetapkan saksi yang diajukan oleh calon yang berhak dipilih;dan p. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara serta
mengirimkan
Berita
Acara
dimaksud
lengkap
dengan
persyaratan
administrasi dan calon yang terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 6 Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang : a.
melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
b.
menetapkan
pencabutan
status
calon
yang
dipilih
berkenaan
dengan
pelanggaran tata tertib; c.
menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan tata tertib pemilihan;dan
d.
menetapkan calon terpilih.
5
Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban : a. menyampaikan laporan tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setiap 30 (tiga puluh) hari sekali; dan b.
menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemilihan Kepala Desa. Pasal 8
Tugas Wewenang dan Kewajiban Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 berakhir apabila telah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
BAB III PENCALONAN KEPALA DESA Bagian Pertama Persyaratan Calon Kepala Desa Pasal 9 Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang dapat menjadi Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan : a.
bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
d.
berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun;
e.
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
f.
penduduk desa setempat yang bertempat tinggal di Desa bersangkutan;
g.
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun;
h.
tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.
belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;dan
j.
sehat jasmani dan rohani.
6
Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 10 (1)
Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
(2)
Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan. Bagian Ketiga Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 11
(1)
Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan calon kepala desa dari bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)
Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan. Pasal 12
Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya dapat mengundurkan diri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Persyaratan Pemilih Pasal 13 Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang berhak memilih harus memenuhi persyaratan : a.
telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 tahun tapi sudah atau pernah kawin pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
b.
terdaftar sebagai penduduk Desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
c.
tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;dan
7
d.
tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian Kedua Kampanye Calon Kepala Desa Pasal 14 (1)
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)
Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(3)
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk masing-masing calon.
(4)
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah berakhir 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 15 (1)
Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,rahasia,jujur, dan adil.
(2)
Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara.
(3)
Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
(4)
Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
(5)
Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dengan keterangan dokter, Panitia pemilihan mendatangi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya.
(6)
Pemilih tuna netra dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh panitia pemilihan.
Pasal 16 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan :
8
a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut calon; b. surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel Panitia Pemilihan; c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya;dan d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara. (2)
Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah : a. surat suara berbentuk 4 (empat) persegi dengan ukuran 21 cm x 20 cm dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1. pada bagian atas kiri bertuliskan “ SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA “ ; 2. pada bagian tengah kanan bertuliskan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;dan 3. pada bagian bawah untuk menempelkan foto calon sesuai dengan jumlah calon dengan ukuran yang sama. b. foto calon ditempelkan dengan jarak secara porposional sesuai jumlah calon. Pasal 17
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara, memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong kepada pemilih, menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang dibubuhi setempel Panitia Pemilihan. (2)
Selama pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
Pasal 18 (1)
Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada pemilih tentang hal-hal yang menyebabkan suara tidak sah.
(2)
Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
(3)
Apabila surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
9
Pasal 19 Surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) jika: a.
tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
b.
tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakili;
c.
terdapat tanda lain selain tanda yang te!ah ditetapkan;
d.
ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan indentitas pemilih;
e.
memberikan suara untuk lebih dan 1(satu) calon;
f.
mencob!os tidak tepat pada bagian kotak foto yang disediakan; dan
g.
surat suara dalam keadaan rusak/cacat. Pasal 20
(1) Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan mencoblos foto calon dengan menggunakan alat yang telah disediakan. (2)
Pemilih memasukan surat suara yang dicoblos dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.
Pasal 21 Panitia Pemilihan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
Bagian Keempat Penghitungan Suara Pasal 22 (1)
Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di masing-masing tempat pemungutan suara.
(2)
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dihadapan saksi dan anggota masyarakat.
(3)
Dalam hal tidak seorang pun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dapat dilanjutkan.
Pasal 23 (1)
Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
(2)
Panitia Pemilihan meneliti setiap surat suara untuk mengetahui keabsahannya dan menyebutkan nomor urut atau nama calon yang dicoblos untuk dicatat di
10
papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan anggota masyarakat yang hadir. (3)
Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi.
(4)
Alat-alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukan kedalam kotak suara.
(5)
Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kunci dan disegel.
(6)
Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung dikirim ke Kantor Kepala Desa.
Pasal 24 (1)
Jika seluruh kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul dan peralatan penghitungan suara telah disiapkan, Panitia Pemilihan mengadakan rapat penghitungan suara di Kantor Kepala Desa.
(2)
Sebelum penghitungan surat suara dimulai, Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
(3)
Penghitungan surat suara sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membaca Berita Acara penghitungan surat suara dari masing-masing TPS.
(4)
Panitia pemilihan meneliti setiap surat suara untuk mengetahui keabsahannya.
(5)
Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
(6)
Alat-alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara.
(7)
Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di kunci dan disegel.
(8)
Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) langsung dikirim ke BPD.
Pasal 25
Berdasarkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon. Pasal 26
(1)
Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diadakan pemilihan ulang untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara terbanyak yang sama. 11
(2)
Pemilihan ulang sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
Pasal 27 Segera setelah pelaksanaan pemilihan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan Ketua Panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan.
BAB V PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Bagian Pertama Penetapan Calon Terpilih Pasal 28 Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
Bagian Kedua Pengesahan Pengangkatan Pasal 29 (1)
Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD. kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
(2)
Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Bagian Ketiga Pelantikan Kepala Desa Pasal 30 (1)
Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Walikota.
(2)
Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
(3)
Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. 12
(4)
Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : “Om Atah Paramewisesa, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
(5)
Pengucapan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didepan kata ”saya” diawali dengan ucapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Pertama Alasan pemberhentian
Pasal 31
(1)
Kepala Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
(2)
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
13
Bagian Kedua Usul Pemberhentian Pasal 32 (1)
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(2)
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Pasal 33 (1)
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)
Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 34
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Pasal 35 (1)
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2)
Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Walikota hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
14
Pasal 36 Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 37 Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34, Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 38 (1)
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)
Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkatnya penjabat Kepala Desa, BPD segera mengadakan pemilihan Kepala Desa.
Pasal 39 Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 40 Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 539 Tahun 2002 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Dearah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ASISTEN PEMERINTAHAN,
AA. GDE RAI SORYAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 3
16
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN KEPALA DESA
I.
UMUM. Bahwa pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh dan penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia merupakan sarana perwujudan Pemerintahan Desa yang demokratis; Bahwa tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung yang ada telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakan pengaturan kembali; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan daerah;
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas
17
Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas
18
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Ayat (1) Sekretaris Desa atau mantan Kepala Desa dapat ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa. Ayat (2) cukup jelas Pasal 39 Cukup Jelas
19
Pasal 40 Cukup Jelas
Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2
20
