WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tercapainya akuntabilitas dan kinerja yang baik, maka telah dilaksanakan evaluasi Standar Operating Procedures (SOP) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Operating Procedure (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12); 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15); 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Prosedure Tetap/Standar Operating Procedure (SOP) dan Penomeran Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6); 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4) 15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 8) 16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7) 17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 35); 18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26);
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Denpasar 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar 3. Walikota adalah Walikota Denpasar 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar 5. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar 6. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota Denpasar 7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas 11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan 12. Standar Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan 13. Pelayanan internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 14. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Pasal 2
(1) Menetapkan SOP Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (2) SOP dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Operating Procedure (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2013 WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
RAI ISWARA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 33
