SALINAN
WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penjabaran
Tugas
dan
Fungsi
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu;
Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
tentang
Bebas dari
Korupsi,
Kolusi,
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 4. Undang-Undang Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan Negara
1
Tahun
2004
tentang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Halaman 2 dari 21 Hlm…
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan
Pemerintahan
Pengawasan
Daerah
Atas
(Lembaran
Penyelenggaraan Negara
Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Halaman 3 dari 21 Hlm…
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8
Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN
MASYARAKAT,
FUNGSI
BADAN
PEREMPUAN,
PEMBERDAYAAN DAN
KELUARGA
BERENCANA KOTA BATU.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
Halaman 4 dari 21 Hlm…
unsur Legislatif yang di dalam pelaksanaan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan. 4. Walikota adalah Walikota Batu. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 6. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu. 8. Badan
adalah
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu. 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan. 13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat
sesuai
dengan
kebutuhan
yang
mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau sebutan lain. 14. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan Halaman 5 dari 21 Hlm…
untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan
masyarakat
dan
pembangunan
partisipatif. 15. Pelatihan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pelatihan PMD adalah
upaya
keterampilan,
meningkatkan perilaku
pengetahuan,
masyarakat,
dan
sikap, aparatur
penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. 16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya; 17. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, bantuan
melalui sesuai
promosi,
dengan
hak
perlindungan, reproduksi
dan untuk
mewujudkan keluarga yang berkualitas.
BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kepala Badan
Pasal 2
Kepala
Badan
mempunyai
tugas
merencanakan,
merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasian, penyelenggaraan
mengendalikan, kegiatan
di
serta
bidang
mengevaluasi pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
Halaman 6 dari 21 Hlm…
a. perumusan rencana
kebijakan,
strategis
pengendalian,
dan
rencana
pengevaluasian
kerja
di
bidang
pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan
dan
perlindungan
anak
serta
keluarga
berencana dan keluarga sejahtera; c. perencanaan dan pengendalian anggaran; d. pengendalian urusan administrasi Badan; e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pembangunan
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera di antara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait; f. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 4
Sekretariat
mempunyai
mengkoordinasikan,
tugas
melaksanakan,
merencanakan, dan
mengendalikan
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan, urusan ketatalaksanan dan ketatausahaan Badan, dan menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
program dan kegiatan Badan.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: Halaman 7 dari 21 Hlm…
a. perumusan rencana kerja Sekretariat; b. pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan; c. pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan; d. pembinaan dan pengembangan pegawai; e. pengendalian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan; f. pengendalian data informasi hasil kegiatan Badan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; g. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Sub
Bagian
Program
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan
Rencana
Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) Badan; c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar
Pelayanan
Publik
(SPP),
dan
Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM); e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
Halaman 8 dari 21 Hlm…
f.
penyiapan
data
penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); g. pengelolaan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Badan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan verifikasi SPP; c. penyiapan Surat Perintah Membayar; d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan; e. penyusunan laporan keuangan Badan; f. penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 8
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga,
barang
milik
daerah,
perpustakaan,
dan
kearsipan.
Halaman 9 dari 21 Hlm…
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan; c. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan; e. pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; f. pengelolaan administrasi kepegawaian; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan
Pasal 9
Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9
Bidang
Usaha
Ekonomi
dan
Kelembagaan
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan rencana kerja Bidang; b. penyusunan ekonomi
pedoman
masyarakat,
teknis
pemberdayaan
penguatan
kelembagaan,
usaha dan
pengembangan partisipasi masyarakat; c. pembinaan
usaha
ekonomi
keluarga
dan
kelompok
masyarakat miskin; d. pembinaan lembaga keuangan mikro perdesaan; e. pembinaan
produksi
dan
pemasaran
hasil
usaha
masyarakat miskin; f. penguatan kelembagaan kemasyarakatan; Halaman 10 dari 21 Hlm…
g. pembinaan manajemen pembangunan partisipatif; h. penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan melalui peran serta masyarakat; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 11
(1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan pendataan, memfasilitasi pembinaan kegiatan pemberdayaan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. pendataan
dan
permodalan
pemetaan
dan
data
produktifitas
informasi usaha
akses
ekonomi
masyarakat perdesaan; c. pelaksanaan masyarakat
fasilitasi dalam
pembinaan
rangka
sumber
pemberdayaan
daya potensi
ekonomi masyarakat perdesaan; d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan akses permodalan dan lembaga keuangan mikro perdesaan; e. pelaksanaan pemasaran
fasilitasi hasil
pembinaan
usaha
produksi
ekonomi
dan
masyarakat
perdesaan; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 12
(1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
mempunyai
tugas
menyusun
rencana,
Halaman 11 dari 21 Hlm…
melaksanakan
penguatan
kelembagaan,
dan
pengembangan partisipasi masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. pendataan
dan
pemetaan
data
informasi
perkembangan kelembagaan non-formal bidang usaha ekonomi di masyarakat perdesaan; c. pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis manajemen pembangunan partisipatif masyarakat perdesaan; e. pelaksanaan fasilitasi penataan dan pendayagunaan kawasan agropolitan melalui peran serta masyarakat perdesaan; f. pelaksanaan fasilitasi akses kerja sama dan kemitraan antara usaha ekonomi maju dengan yang belum berkembang; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Sosial, Budaya Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pasal 13
Bidang
Sosial,
Budaya
Masyarakat,
dan
Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, menyusun pedoman teknis, membina, monitoring, dan evaluasi
kegiatan
di
bidang
pemberdayaan
adat,
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
Halaman 12 dari 21 Hlm…
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13,
Bidang
Pemanfaatan
Sosial,
Teknologi
Budaya
Tepat
Guna
Masyarakat,
dan
menyelenggarakan
fungsi: a. perumusan rencana kerja Bidang; b. penyusunan
pedoman
teknis
pemberdayaan
adat,
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; c. pembinaan
konservasi
dan
rehabilitasi
lingkungan,
pemanfaatan lahan perdesaan, prasarana dan sarana perdesaan; d. perumusan kebutuhan dan kajian teknologi tepat guna; e. pembinaan pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerja sama teknologi pedesaan; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 15
(1) Sub
Bidang
Adat
dan
Sosial
Budaya
Masyarakat
mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, fasilitasi
pembinaan,
monitoring,
dan
evaluasi
pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. (2) Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1), Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi sosial masyarakat perdesaan; c. penyusunan (NSKP)
norma, standar, kriteria dan prosedur
pemberdayaan
adat
dan
pengembangan
kehidupan sosial budaya masyarakat yang tergolong dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT); Halaman 13 dari 21 Hlm…
d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pemberdayaan lembaga adat dan budaya di masyarakat perdesaan dalam pembangunan; e. pelaksanaan
fasilitasi
pembinaan
pemberdayaan
sumber daya manusia di masyarakat perdesaan; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 16
(1) Sub
Bidang
Pengelolaan
Sumber
Daya
Alam
dan
Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun rencana,
mengelola
data,
fasilitasi
pembinaan,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. pendataan dan pemetaan data informasi; c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; d. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan,
pemanfaatan
lahan
perdesaan,
pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan; e. penyusunan analisis kebutuhan teknologi tepat guna; f. pelaksanaan kemitraan
pemasyarakatan
pengelolaan
dan
teknologi
kerja
tepat
sama
guna
di
masyarakat perdesaan; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Budaya Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas dan fungsinya. Halaman 14 dari 21 Hlm…
Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana
Pasal 17
Bidang
Keluarga
Berencana
mempunyai
tugas
merencanakan, menyusun pedoman, membina, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. perumusan rencana kerja Bidang; b. penyusunan pedoman teknis program kegiatan bidang pelayanan KB dan KRR, serta pemberdayaan keluarga dan KIE; c. pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB); d. pembinaan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; e. pengendalian data mikro kependudukan dan keluarga; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 19
(1) Sub
Bidang
Pelayanan
Keluarga
Kesehatan
Reproduksi
mempunyai
rencana,
mengelola
data,
Berencana tugas
fasilitasi
dan
menyusun pembinaan,
monitoring, dan evaluasi program kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; Halaman 15 dari 21 Hlm…
b. pendataan dan pemetaan data informasi peserta akseptor KB dan tingkat drop out peserta KB; c. penyusunan pedoman jaminan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis kesadaran keluarga
berkehidupan
seksual
yang
aman
dan
memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis penyuluh KB; f. pelaksanaan
fasilitasi
penyediaan
sarana
dan
prasarana pelayanan kontrasepsi; g. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan; h. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; i. pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB; j. pelaksanaan fasilitasi kerja sama kemitraan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan bahaya NAPZA antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20
(1) Sub
Bidang
Pemberdayaan
Keluarga
dan
Advokasi
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, fasilitasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pemberdayaan keluarga
dan
advokasi
komunikasi,
informasi,
dan
edukasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Advokasi
Komunikasi,
Informasi,
dan
Edukasi
menyelenggarakan fungsi: Halaman 16 dari 21 Hlm…
a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. pendataan dan pemetaan data mikro kependudukan dan keluarga, serta institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan; c. pelaksanaan
fasilitasi
pembinaan
keluarga
kecil
berkualitas dan jejaring program, operasional advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB Nasional; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 21
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, membina, memfasilitasi, monitoring,
dan
mengevaluasi
program
dan
kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21,
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: a. perumusan rencana kerja Bidang; b. penyusunan pedoman teknis kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan
perempuan,
kesejahteraan,
dan
perlindungan anak; c. penguatan
dan
pengembangan
kelembagaan
pengarusutaman gender; Halaman 17 dari 21 Hlm…
d. pembinaan kualitas dan perlindungan hidup perempuan dan anak; e. pembinaan dan pengembangan sistem informasi gender dan anak; f. pembinaan kegiatan pemberdayaan perempuan; g. pembinaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah data, fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Sub
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin dan pengembangan sistem informasi gender; c. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi PUG; d. penguatan
kelembagaan
dan
mekanisme pengarusutamaan gender
pengembangan pada lembaga
pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga non pemerintah; e. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan responsif gender; f. penyusunan kajian analisis gender; g. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Halaman 18 dari 21 Hlm…
Pasal 24 (1) Sub
Bidang
Perlindungan
Anak
mempunyai
tugas
menyusun rencana, mengolah data, fasilitasi pembinaan, analisis, monitoring, dan evaluasi di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Sub
Bidang
Perlindungan
Anak
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang; b. pendataan dan pemetaan data informasi anak dan gender; c. pengelolaan data dan analisis data informasi anak; d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak (KLA); e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelompok anak dalam pemenuhan hak anak; f. penyusunan kajian analisis perlindungan anak; g. pembinaan program latihan dan pertukaran untuk peningkatan
partisipasi
anak
dalam
berpendapat
maupun sebagai pendamping sebaya (peer educator); h. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III TATA KERJA Pasal 25 (1) Lembaga Teknis yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala
Badan
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Apabila
Kepala
Badan
berhalangan
di
dalam
menjalankan tugas, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris
atau
salah
satu
Kepala
Bidang
untuk
mewakilinya.
Halaman 19 dari 21 Hlm…
(3) Sekretariat
dipimpin
oleh
Sekretaris
yang
dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Bidang
dipimpin
oleh
Kepala
Bidang
yang
dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (7) Hubungan tata kerja antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretariat. Pasal 26 (1) Kepala Badan prinsip
berkewajiban
koordinasi,
melaksanakan
integrasi,
prinsip-
sinkronisasi,
dan
simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan Instansi lain yang terkait. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala
Sub
Bidang
harus
melaksanakan
prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. (3) Kepala Badan, Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kepada bawahannya, serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut
jenjang jabatan
masing-masing. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
teknis
pelaksanaan
Peraturan Walikota ini diatur dengan Peraturan Kepala Badan. Halaman 20 dari 21 Hlm…
Pasal 28
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan
Walikota
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Walikota
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 27 September 2013 WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 27 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd
WIDODO
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 6/D
Halaman 21 dari 21 Hlm…
